KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bak menggembok rapat-rapat informasi hasil audit atas dana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karena itu, pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP).
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 47/G/KI/2023/PTUN.JKT pada 8 Februari 2023. Isi dari putusan KIP yang digugat Menkeu adalah itu berkaitan dengan permohonan keberatan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 16 Januari 2023.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
