Menyoal Implementasi Aturan Pembatasan di Masa Pandemi Corona

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Judul pada artikel ini hanya menggunakan kata "pembatasan", mengingat pemerintah telah berkali kali mengubah terminologi (yang esensinya pembatasan), mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kemudian jadi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, PPKM darurat, PPKM Level 4, hingga bentuk pembatasan lainnya dengan segala perbedaan konsekuensi pemberlakuannya.
Secara hukum, memang pemerintah memiliki otoritas untuk membatasi kegiatan masyarakat dalam hal terjadi pandemi. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (UU No. 6/2018).
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan