Meratapi Rupiah

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rupiah kembali berdarah-darah dan mencetak rekor terendah baru. Namun, setiap kali mata uang kita anjlok, narasi klasik "kondisi global sedang tidak menentu" selalu jadi justifikasi. 

Mari kita lihat data secara objektif. Tepat sebelum transisi pemerintahan, pada penutupan pasar 18 Oktober 2024, nilai tukar rupiah di pasar spot masih relatif terkendali di Rp 15.495/USD. Pada Kamis (23/4/2026) di pasar spot, mata uang garuda sempat terkapar di Rp 17.315/USD, level yang tak pernah disentuh sejak republik ini berdiri.

Artinya, di masa pemerintahan Prabowo Subianto yang baru seumur jagung, mata uang kita telah terdepresiasi nyaris 12%.

Benar, mata uang negara tetangga seperti baht Thailand atau ringgit Malaysia juga sedang tertekan. Namun, koreksi mata uang negara-negara jiran terhadap USD, tak sampai menggiring mereka terus-terusan menyentuh rekor terburuk sepanjang sejarah seperti yang dialami rupiah. 

Pemerintah mesti berani berkaca dan mengakui, bahwa borok utamanya ada di dalam rumah sendiri. Situasi dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi semua negara di dunia menghadapinya, tak cuma Indonesia.

Pelemahan rupiah yang jauh melampaui tekanan global, menandakan adanya "diskon risiko" khusus yang diterapkan asing pada aset Indonesia. Ia buah dari kekhawatiran para investor asing terhadap cara pemerintah mengelola kas negara yang ugal-ugalan.

Pemerintah sejak awal telah menanam "bom waktu": memaksakan program raksasa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot APBN hingga ratusan triliun, di saat ruang fiskal sedang sangat sempit. Investor asing, terutama pengelola dana institusional, tidak percaya pemerintah bisa menambal defisit fiskal yang terus membengkak tanpa mencetak utang. Dan, faktanya memang demikian: kemampuan menarik penerimaan perpajakan, apalagi dalam kondisi lagi begini rupa, tak bisa maksimal.

Persoalan ini tak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti direktur jenderal di Kementerian Keuangan. Itu bukan solusi tapi lebih terkesan seperti mencari kambing hitam.

Depresiasi rupiah juga tak akan ampuh jika hanya diatasi dengan intervensi Bank Indonesia (BI). Sebab ia hanya serupa pereda rasa nyeri bukan pembasmi penyakit.

Dus, jika pemerintah tak jua insaf, bukan tak mungkin angka 17.315 baru sekadar terminal transit menuju kejatuhan yang lebih dalam.