Misteri Desil
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Istilah desil kesekian belakangan ini tetiba menjadi pembicaraan seru di ruang publik. Awal mula terminologi yang sangat statistik itu popular adalah keinginan pemerintah membatasi penjualan pertalite, yang merupakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sampai sekarang memang belum ada keputusan atau rencana yang jelas tentang pelarangan untuk masyarakat dalam desil tertentu membeli pertalite. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sempat bilang, masyarakat di desil 9-10 sebaiknya tidak membeli pertalite.
Kebijakan untuk membatasi penyaluran barang-barang yang harganya mendapat subsidi dari pemerintah tentu bukan kebijakan yang baru. Itu juga bukan policy yang sulit diterima publik, selama ada penjelasan yang jelas dan tegas.
Rencana pembatasan pemberian subsidi didasarkan desil, yang merujuk ke Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN), memicu kegaduhan karena keterangan yang sudah tersedia saat ini masih jauh dari menjelaskan.
Keterangan yang sudah ada masih sangat mendasar. Bahwa DTSEN merupakan cara membagi penduduk menjadi 10 kelompok. Ini tentu sesuatu yang sudah bisa ditebak karena adanya istilah desil. Lalu, kriteria desil adalah pembagian data menjadi 10 kelompok berdasarkan urutan tertentu, seperti tingkat pengeluaran dan kesejahteraan. Ada juga keterangan bahwa desil menunjukkan posisi relatif seseorang dibandingkan penduduk lain.
Tetapi tidak ada keterangan yang cespleng menjawab pertanyaan seputar mengapa seseorang masuk desil sekian. Pertanyaan yang banyak terekam di media sosial itu, umumnya berasal dari mereka yang cemas kehilangan hak menerima bantuan dari negara, semata-mata karena mereka berada di dua desil teratas dalam DTSEN. Padahal, kondisi finansial mereka jauh dari kategori mampu.
Mengingat penggolongan DTSEN ini punya konsekuensi ekonomi, bagi seluruh rakyat di negeri ini, sudah sewajarnya BPS, atau institusi pemerintah lain memberi penjelasan yang seterang-terangnya. Bukankah pemerintah menginginkan berbagai agenda perlindungan sosial itu tepat sasaran?
Jangan lupa, ketersediaan data yang akurat baru awal dari kegiatan penyaluran bantuan negara ke masyarakat. Setelah itu, masih ada tahap implementasi yang untuk sebagian barang subsidi, tidak kalah rumitnya. Ambil contoh, pengaturan titik penjualan elpiji 3 kg, yang sempat gaduh, awal tahun lalu.
