MLPL Mau Rights Issue, Duitnya Buat Bayar Utang Bank dan Investasi

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:55 WIB
MLPL Mau Rights Issue, Duitnya Buat Bayar Utang Bank dan Investasi
[ILUSTRASI. Chief Executive Officer (CEO) PT Multipolar Tbk (MLPL) Adrian Suherman. MLPL berencana menggelar rights issue untuk membayar sebagian utang bank dan investasi. DOK/Pribadi]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten milik Group Lippo, yakni PT Multipolar Tbk (MLPL) berencana menggelar hajatan rights issue.

Lewat Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) VII, MLPL berniat melepas tiga miliar saham Kelas C dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Manajemen MLPL belum menyampaikan harga rights issue yang ditawarkan ke investor. Sebab, MLPL akan lebih dulu menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 24 November 2021.

Setelah itu, manajemen MLPL akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD VII kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, jika menggunakan patokan harga penutupan sesi pertama (18/10) di Rp 346 per saham, total dana yang mungkin diperoleh MLPL mencapai Rp 1,038 triliun.

Baca Juga: Rupanya Pieter Tanuri Rajin Jualan Saham Bank Ina Perdana (BINA) Milik Group Salim

Merujuk keterbukaan informasi yang dirilis Senin (18/10), seluruh hasil bersih yang diperoleh dari rights issue akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang bank dan untuk pengembangan usaha dan/atau investasi.

Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut soal utang bank yang dimaksud, maupun investasi yang akan dilakoni MLPL.

 

 

Yang jelas, merujuk laporan keuangan semester I-2021, MLPL memiliki utang bank jangka pendek ke Bank BNI (BBNI). Per 30 Juni 2021 nilai utang MLPL ke Bank BNI mencapai Rp 500 miliar.

Utang tersebut merupakan fasilitas kredit modal kerja berulang yang tersedia sampai dengan 22 Desember 2021. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun.

Sementara di pos liabilitas jangka panjang, MLPL memiliki utang ke BBNI, Bank CIMB Niaga (BNGA) dan Bank Permata (BNLI).

Saldo utang terbesar adalah pinjaman ke BNI. Per 30 Juni 2021 nilainya mencapai sekitar Rp 2,28 triliun. 

Selanjutnya: Tender Offer Saham PKPK Dimulai 19 Oktober, Harga Penawarannya Rp 73 per Saham

 

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler