KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah daerah di Indonesia, terutama Jawa, nyaris mengalami pemadaman listrik. Sebab, stok batubara di belasan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan independent power producer (IPP) semakin menipis, bahkan menuju ke arah nihil.
Jika masalah itu tidak segera diatasi, jelas, belasan PLTU itu bakal setop beroperasi. Dari skenario yang beredar, PLN akan mematikan operasional pembangkit secara bertahap mulai 5 hingga 10 Januari 2022.
Sejumlah PLTU kapasitas besar tak lepas dari sasaran. Sebut saja, PLTU Cilacap 3 dengan kapasitas 614 megawatt (MW), PLTU Labuan 2x300 MW, PLTU Suralaya 8 berkapasitas 625 MW, dan PLTU Paiton 9 kapasitas 660 MW.
Pemerintah pun mengambil langkah cepat, menutup ekspor batubara secara total. Kebijakan mendadak ini berlaku selama satu bulan penuh, selama Januari 2022, mulai tanggal 1 hingga 31.
Tapi, setelah memastikan stok batubara di semua PLTU dalam negeri aman, pemerintah akhirnya membuka secara bertahap pintu ekspor mulai 12 Januari.
Hanya, krisis energi itu bisa menjadi momentum pemerintah untuk menggenjot proyek pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT), yang hingga akhir tahun lalu kapasitasnya baru 11.152 MW. Angka ini setara 13,5% dari bauran energi nasional.
Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 639 MW, sekitar 27,7% dari target peningkatan kapasitas pembangkit listrik total 2.300 MW.
Salah satu pembangkit EBT yang akan beroperasi di 2022 adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 145 MW pada November nanti. Bila beroperasi, PLTS Terapung Cirata akan menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan terbesar kedua di dunia.
Mengacu Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 2030 total mencapai 40,6 gigawatt (GW), dengan porsi EBT 51,6% dan fosil 48,4%. Porsi EBT ini membuat RUPTL 2021-2030 paling hijau.
Hanya, tak mudah untuk menarik investasi EBT. Sejatinya, pemerintah sudah menyiapkan segudang insentif, baik fiskal maupun nonfiskal. Termasuk, mekanisme tarif pembelian listrik oleh PLN. Tetapi, peraturan presiden yang mengaturnya tak kunjung terbit juga.
Padahal, itu tadi, krisis energi yang terjadi awal tahun ini bisa jadi momentum pembangkit EBT.
