Multifinance Besar Banyak Mencari Dana Valas

Rabu, 10 Juli 2019 | 09:30 WIB
Multifinance Besar Banyak Mencari Dana Valas
[]
Reporter: Ahmad Ghifari | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan pembiayaan atau multifinance gencar mengejar dana berbentuk valuta asing alias valas. Dari catatan KONTAN, mereka adalah multifinance besar.

Antara lain: Adira Finance yang telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi sebesar US$ 350 juta. Dana ini dari bank-bank Taiwan, Singapura, dan Jepang. Direktur Keuangan Adira Finance I Dewa Made Susila mengatakan, pendanaan valas tahun ini sudah melebihi target US$ 300 juta.

Jika dilihat porsinya, sumber dana valas itu sekitar 28% dari total pendanaan. Adapun pinjaman dari bank lokal Rp 5,6 triliun serta penerbitan obligasi dan sukuk sebesar Rp 11,1 triliun. Made bilang, pendanaan ini untuk mendukung bisnis pembiayaan yang ditargetkan bisa bertumbuh sebesar 5%-10% di tahun ini.

Selain Adira, PT Federal Internasional Finance (FIF Group) juga telah menandatangani pinjaman sindikasi sebesar US$ 400 juta. Pinjaman berasal dari bank di Jepang, Korea, Hong Kong, Australia, dan Singapura, tandas Direktur Keuangan FIF Hugeng Gozali.

Sementara itu, pemain lainnya yaitu Buana Finance membutuhkan pendanaan sebesar Rp 3,2 triliun tahun ini. Dari jumlah itu, Buana Finance mengincar pendanaan valas sebesar Rp 2,6 triliun.

Corporate Secretary Buana Finance Ted Suyani mengatakan pihaknya saat ini masih menjajaki pendanaan offshore yang diharapkan bisa mencapai di sekitar Rp 1,2 triliun.

Lindung nilai

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W Budiawan menyatakan, multifinance memang cukup gencar mendapatkan pendanaan valas.

Namun ia meyakinkan bahwa industri pembiayaan telah melakukan lindung nilai alias hedging. Artinya, multifinance pasti melakukan matching currency antara sumber pendanaan dan penyaluran pembiayaan. "Pasti ada mitigasi risiko kurs yang sudah dilakukan oleh industri perusahaan pembiayaan," ujarnya yakin.

Bagikan

Berita Terbaru

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

INDEKS BERITA

Terpopuler