KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini ditetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai UU berstatus inkonstitusional bersyarat.
Pemerintah menargetkan revisi UU Cipta Kerja bakal selesai akhir tahun 2022 ini. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly bilang, revisi UU Cipta Kerja menjadi prioritas mengingat pemerintah masih punya pekerjaan berikutnya yakni membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
