Obligasi Ritel Menekan Simpanan Bank

Kamis, 31 Januari 2019 | 04:08 WIB
Obligasi Ritel Menekan Simpanan Bank
[]
Reporter: Anggar Septiadi, Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Performa perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat sepanjang tahun 2018 tercatat beragam. Sebagian bank tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Salah satu penyebab, mereka harus bersaing dengan surat utang ritel pemerintah.

Dari enam bank yang sudah merilis laporan keuangannya, dua di antaranya mengalami perlambatan pertumbuhan DPK yakni Bank Mandiri dan Bank BNI. Herry Sidharta, Wakil Direktur Utama BNI mengatakan, perlambatan pertumbuhan DPK tahun lalu terjadi di tengah ketatnya likuiditas pasar akibat fluktuasi kondisi ekonomi global.

Dia mengakui, penurunan tersebut juga dipengaruhi surat utang pemerintah. Tapi pengaruhnya tidak besar. "Dampak penerbitan surat utang ritel pemerintah tidak signifikan karena persaingan dengan surat utang itu sudah ada sejak beberapa tahun terakhir." kata Herry kepada KONTAN, Rabu (30/1).

Tahun 2018, BNI hanya mampu membukukan DPK sebesar Rp 578,78 triliun atau tumbuh 12,1% secara tahunan (yoy). Sedangkan tahun 2017 tercatat tumbuh 17,6%. Adapun tahun ini, bank pelat merah ini menargetkan DPK tumbuh antara 12%–14%.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja melihat likuiditas bank tahun ini tengah ketat. Dia mengakui salah satu penyebabnya akibat pemerintah berencana menerbitkan 10 kali Surat Berharga Negara (SBN) ritel dengan bunga yang menarik. Alhasil dana yang semula bermuara ke perbankan kini beralih.

Oleh karena itu, menurut dia perbankan mesti putar otak mengganti dana yang menguap tersebut. "Kami juga salah satu mitra distribusi penjualan SBN ritel, yang setidaknya setiap terbit kami bisa menjual hingga Rp 2 triliun. Nah setiap itu pula setidaknya 30% DPK dikanibal," jelasnya.

Hingga November 2018, total penghimpunan DPK BCA mencapai Rp 614,53 triliun, tumbuh 6,86% yoy. Namun, November 2017 bertumbuh 10,99% yoy dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Sementara Panji Irawan, Direktur Keuangan Bank Mandiri menampik penurunan DPK perseroan ini akibat bersaing dengan surat utang ritel pemerintah. "Mandiri, tidak terpengaruh surat utang pemerintah. Penurunan DPK terjadi karena kami tidak ambil dana mahal." klaim Panji.

Bank Mandiri hanya mencatatkan pertumbuhan DPK 3,1% yoy di 2018. Melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7% yoy.

Rata-rata harian DPK Bank Mandiri tumbuh 7,8%."Kami memakai indikator daily average untuk ukur DPK karena lebih relevan mendukung likuiditas bank." tambahnya. Tahun ini, Mandiri optimistis menghimpun DPK lebih besar dengan target tumbuh 11%–12%.

Bagikan

Berita Terbaru

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar

Pemerintah menargetkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) bisa mencapai Rp 1.682 triliun dalam sepuluh tahun ke depan

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)

IHSG menguat signifikan didorong sentimen positif dari Asia dan komoditas. Analis merekomendasikan saham ini untuk potensi cuan besok.

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:40 WIB

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur

Jumlah kelas menengah Indonesia menyusut 1,1 juta orang di 2025. Ini sebabkan penerimaan pajak terancam karena daya beli anjlok.

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:30 WIB

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal

Pemerintah siapkan Perpres hapus iuran JKN PBPU/BP kelas 3. Cari tahu siapa saja yang akan diuntungkan dari kebijakan ini!

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:22 WIB

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI

Penurunan outlook Moody's dan risiko downgrade MSCI harus dilihat sebagai isu kredibilitas tata kelola pasar dan kebijakan ekonomi Indonesia.

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:20 WIB

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat

Manajemen optimistis seluruh portofolio bisnis MPMX tumbuh pada tahun ini karena industri otomotif yang masih prospektif.

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:10 WIB

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat

Ruang intervensi kebijakan untuk komoditas ini masih belum luas. Hal ini lantaran kelapa belum termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok.

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

INDEKS BERITA

Terpopuler