Obligasi Ritel Menekan Simpanan Bank

Kamis, 31 Januari 2019 | 04:08 WIB
Obligasi Ritel Menekan Simpanan Bank
[]
Reporter: Anggar Septiadi, Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Performa perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat sepanjang tahun 2018 tercatat beragam. Sebagian bank tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Salah satu penyebab, mereka harus bersaing dengan surat utang ritel pemerintah.

Dari enam bank yang sudah merilis laporan keuangannya, dua di antaranya mengalami perlambatan pertumbuhan DPK yakni Bank Mandiri dan Bank BNI. Herry Sidharta, Wakil Direktur Utama BNI mengatakan, perlambatan pertumbuhan DPK tahun lalu terjadi di tengah ketatnya likuiditas pasar akibat fluktuasi kondisi ekonomi global.

Dia mengakui, penurunan tersebut juga dipengaruhi surat utang pemerintah. Tapi pengaruhnya tidak besar. "Dampak penerbitan surat utang ritel pemerintah tidak signifikan karena persaingan dengan surat utang itu sudah ada sejak beberapa tahun terakhir." kata Herry kepada KONTAN, Rabu (30/1).

Tahun 2018, BNI hanya mampu membukukan DPK sebesar Rp 578,78 triliun atau tumbuh 12,1% secara tahunan (yoy). Sedangkan tahun 2017 tercatat tumbuh 17,6%. Adapun tahun ini, bank pelat merah ini menargetkan DPK tumbuh antara 12%–14%.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja melihat likuiditas bank tahun ini tengah ketat. Dia mengakui salah satu penyebabnya akibat pemerintah berencana menerbitkan 10 kali Surat Berharga Negara (SBN) ritel dengan bunga yang menarik. Alhasil dana yang semula bermuara ke perbankan kini beralih.

Oleh karena itu, menurut dia perbankan mesti putar otak mengganti dana yang menguap tersebut. "Kami juga salah satu mitra distribusi penjualan SBN ritel, yang setidaknya setiap terbit kami bisa menjual hingga Rp 2 triliun. Nah setiap itu pula setidaknya 30% DPK dikanibal," jelasnya.

Hingga November 2018, total penghimpunan DPK BCA mencapai Rp 614,53 triliun, tumbuh 6,86% yoy. Namun, November 2017 bertumbuh 10,99% yoy dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Sementara Panji Irawan, Direktur Keuangan Bank Mandiri menampik penurunan DPK perseroan ini akibat bersaing dengan surat utang ritel pemerintah. "Mandiri, tidak terpengaruh surat utang pemerintah. Penurunan DPK terjadi karena kami tidak ambil dana mahal." klaim Panji.

Bank Mandiri hanya mencatatkan pertumbuhan DPK 3,1% yoy di 2018. Melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7% yoy.

Rata-rata harian DPK Bank Mandiri tumbuh 7,8%."Kami memakai indikator daily average untuk ukur DPK karena lebih relevan mendukung likuiditas bank." tambahnya. Tahun ini, Mandiri optimistis menghimpun DPK lebih besar dengan target tumbuh 11%–12%.

Bagikan

Berita Terbaru

Perbandingan IHSG vs Indeks-Indeks Saham ASEAN Saat Tembus 7000 dan Proyeksinya
| Jumat, 16 Mei 2025 | 17:02 WIB

Perbandingan IHSG vs Indeks-Indeks Saham ASEAN Saat Tembus 7000 dan Proyeksinya

Pertumbuhan IHSG pada perdagangan 15 Mei 2025 ditopang oleh aksi beli bersih (net buy)  investor asing sebesar Rp 1,68 triliun.

Konsisten Potek Keuntungan, Pemegang Saham Bersiap Menadah Dividen TLKM
| Jumat, 16 Mei 2025 | 16:00 WIB

Konsisten Potek Keuntungan, Pemegang Saham Bersiap Menadah Dividen TLKM

CGS International memprediksi dividend yield PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) akan berada di 6,84% pada 2025 dan 7,13% di 2026.

Ini Gambaran Jumlah Jemaah Haji Berdasarkan Provinsi
| Jumat, 16 Mei 2025 | 15:46 WIB

Ini Gambaran Jumlah Jemaah Haji Berdasarkan Provinsi

Secara keseluruhan, sebanyak 221.000 orang jemaah haji akan diberangkatkan di tahun ini dari seluruh embarkasi Indonesia.

Pemerintah Diminta Menggelontorkan Lagi Insentif  Agar Ekonomi Bergulir
| Jumat, 16 Mei 2025 | 15:00 WIB

Pemerintah Diminta Menggelontorkan Lagi Insentif Agar Ekonomi Bergulir

Insentif yang diharapkan terutama yang bisa mengungkit konsumsi rumahtangga dan membuat dunia usaha bergeliat lagi.​

Kepemilikan Asing di SBN Naik, BI Masih Jadi Kreditur Terbesar Pemerintah
| Jumat, 16 Mei 2025 | 14:47 WIB

Kepemilikan Asing di SBN Naik, BI Masih Jadi Kreditur Terbesar Pemerintah

Kepemilikan SBN oleh investor asing kembali mencapai Rp 906,96 triliun yang merupakan level tertinggi sejak 2021.

Dua Anak Usaha BUMN Karya Digugat PKPU di Dua Pekan Pertama Mei 2025
| Jumat, 16 Mei 2025 | 14:00 WIB

Dua Anak Usaha BUMN Karya Digugat PKPU di Dua Pekan Pertama Mei 2025

Selain PT PP Urban, gugatan PKPU juga menghampiri PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (WIKON) anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Hingga Akhir Maret 2025, APBN Sudah Mencetak Defisit Sebesar Rp 104 Triliun
| Jumat, 16 Mei 2025 | 13:00 WIB

Hingga Akhir Maret 2025, APBN Sudah Mencetak Defisit Sebesar Rp 104 Triliun

Jika penerimaan masih seret, sementara pemerintah tak melakukan penghematan pengeluaran yang masif, defisit APBN 2025 berpotensi lebih dari 3%.

Pertumbuhan Paylater atau BNPL yang Melambat, Diproyeksikan Bakal Berlanjut
| Jumat, 16 Mei 2025 | 12:00 WIB

Pertumbuhan Paylater atau BNPL yang Melambat, Diproyeksikan Bakal Berlanjut

Penurunan paylater mencerminkan sikap kehati-hatian baik dari sisi penawaran (bank dan perusahaan pembiayaan) maupun permintaan.

RUPSLB Hari Ini, Gelael Pratama dan Anthoni Salim Bakal Tambah Modal KFC
| Jumat, 16 Mei 2025 | 11:03 WIB

RUPSLB Hari Ini, Gelael Pratama dan Anthoni Salim Bakal Tambah Modal KFC

PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) bakal menerbitkan 533.333.334 saham baru melalui skema private placement.

Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Menyusut
| Jumat, 16 Mei 2025 | 11:00 WIB

Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Menyusut

Berdasarkan perhitungan KONTAN, dari data Kemkeu, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak periode 2020 hingga 2023 mencapai 9,28% per tahun.

INDEKS BERITA

Terpopuler