Obligasi Ritel Menekan Simpanan Bank

Kamis, 31 Januari 2019 | 04:08 WIB
Obligasi Ritel Menekan Simpanan Bank
[]
Reporter: Anggar Septiadi, Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Performa perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat sepanjang tahun 2018 tercatat beragam. Sebagian bank tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Salah satu penyebab, mereka harus bersaing dengan surat utang ritel pemerintah.

Dari enam bank yang sudah merilis laporan keuangannya, dua di antaranya mengalami perlambatan pertumbuhan DPK yakni Bank Mandiri dan Bank BNI. Herry Sidharta, Wakil Direktur Utama BNI mengatakan, perlambatan pertumbuhan DPK tahun lalu terjadi di tengah ketatnya likuiditas pasar akibat fluktuasi kondisi ekonomi global.

Dia mengakui, penurunan tersebut juga dipengaruhi surat utang pemerintah. Tapi pengaruhnya tidak besar. "Dampak penerbitan surat utang ritel pemerintah tidak signifikan karena persaingan dengan surat utang itu sudah ada sejak beberapa tahun terakhir." kata Herry kepada KONTAN, Rabu (30/1).

Tahun 2018, BNI hanya mampu membukukan DPK sebesar Rp 578,78 triliun atau tumbuh 12,1% secara tahunan (yoy). Sedangkan tahun 2017 tercatat tumbuh 17,6%. Adapun tahun ini, bank pelat merah ini menargetkan DPK tumbuh antara 12%–14%.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja melihat likuiditas bank tahun ini tengah ketat. Dia mengakui salah satu penyebabnya akibat pemerintah berencana menerbitkan 10 kali Surat Berharga Negara (SBN) ritel dengan bunga yang menarik. Alhasil dana yang semula bermuara ke perbankan kini beralih.

Oleh karena itu, menurut dia perbankan mesti putar otak mengganti dana yang menguap tersebut. "Kami juga salah satu mitra distribusi penjualan SBN ritel, yang setidaknya setiap terbit kami bisa menjual hingga Rp 2 triliun. Nah setiap itu pula setidaknya 30% DPK dikanibal," jelasnya.

Hingga November 2018, total penghimpunan DPK BCA mencapai Rp 614,53 triliun, tumbuh 6,86% yoy. Namun, November 2017 bertumbuh 10,99% yoy dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Sementara Panji Irawan, Direktur Keuangan Bank Mandiri menampik penurunan DPK perseroan ini akibat bersaing dengan surat utang ritel pemerintah. "Mandiri, tidak terpengaruh surat utang pemerintah. Penurunan DPK terjadi karena kami tidak ambil dana mahal." klaim Panji.

Bank Mandiri hanya mencatatkan pertumbuhan DPK 3,1% yoy di 2018. Melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7% yoy.

Rata-rata harian DPK Bank Mandiri tumbuh 7,8%."Kami memakai indikator daily average untuk ukur DPK karena lebih relevan mendukung likuiditas bank." tambahnya. Tahun ini, Mandiri optimistis menghimpun DPK lebih besar dengan target tumbuh 11%–12%.

Bagikan

Berita Terbaru

Bidik Proyek MBG, Produsen Susu Asal Malaysia Siap Bertarung dengan Pemain Lokal
| Rabu, 26 November 2025 | 17:36 WIB

Bidik Proyek MBG, Produsen Susu Asal Malaysia Siap Bertarung dengan Pemain Lokal

Farm Fresh Bhd. bakal mendirikan pertanian seluas 230 ha di Bandung dan sedang mencari kemitraan untuk membangun distribusi lokal.

Kinerja BBTN Sesuai Target, Laba Bersih Mencapai Rp 2,50 Triliun per Oktober 2025
| Rabu, 26 November 2025 | 15:45 WIB

Kinerja BBTN Sesuai Target, Laba Bersih Mencapai Rp 2,50 Triliun per Oktober 2025

Laba bersih BTN naik 13,72% jadi Rp 2,50 triliun per Oktober 2025, didukung kredit dan DPK. Analis proyeksikan laba Rp 3,30 triliun di 2025.

Sempat Dikoleksi Asing, Saham SMGR Mulai Terkoreksi di Tengah Pemulihan Kinerja
| Rabu, 26 November 2025 | 08:59 WIB

Sempat Dikoleksi Asing, Saham SMGR Mulai Terkoreksi di Tengah Pemulihan Kinerja

SMGR sudah pulih, terutama pada kuartal III-2025 terlihat dari pencapaian laba bersih setelah pada kuartal II-2025 perusahaan masih merugi.

KRIS dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Prospek Emiten Rumah Sakit Makin Solid
| Rabu, 26 November 2025 | 08:53 WIB

KRIS dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Prospek Emiten Rumah Sakit Makin Solid

Simak analisis prospek saham rumah sakit HEAL, SILO, dan MIKA) tahun 2026 yang berpotensi disulut kenaikan iuran BPJS dan implementasi KRIS.

Setelah Cetak Rekor & Koreksi, Arah IHSG Menanti Data Penting dari Indonesia dan AS
| Rabu, 26 November 2025 | 08:45 WIB

Setelah Cetak Rekor & Koreksi, Arah IHSG Menanti Data Penting dari Indonesia dan AS

Pelaku pasar juga menunggu rilis sejumlah data makroekonomi penting seperti indeks harga produsen, penjualan ritel dan produksi industri AS.

Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak
| Rabu, 26 November 2025 | 08:22 WIB

Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan rencananya untuk memperketat syarat bagi mantan pegawai pajak untuk menjadi konsultan pajak

Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat
| Rabu, 26 November 2025 | 08:17 WIB

Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat

Ditjen Bea dan Cukai bakal memangkas kuota hasil produksi kawasan berikat yang didistribusikan ke pasar domestik

Akhir November, Belanja Masyarakat Naik
| Rabu, 26 November 2025 | 08:10 WIB

Akhir November, Belanja Masyarakat Naik

Mandiri Spending Index (MSI) per 16 November 2025, yang naik 1,5% dibanding minggu sebelumnya ke level 312,8

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Kejar Target Home Passed Via Akuisisi LINK
| Rabu, 26 November 2025 | 07:53 WIB

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Kejar Target Home Passed Via Akuisisi LINK

Keberhasilan Akuisisi LINK dan peluncuran FWA IRA jadi kunci pertumbuhan bisnis PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

Wajib Pajak Masih Nakal, Kebocoran Menganga
| Rabu, 26 November 2025 | 07:51 WIB

Wajib Pajak Masih Nakal, Kebocoran Menganga

Ditjen Pajak menemukan dugaan praktik underinvoicing yang dilakukan 463 wajib pajak                 

INDEKS BERITA

Terpopuler