Obligasi Ritel Menekan Simpanan Bank

Kamis, 31 Januari 2019 | 04:08 WIB
Obligasi Ritel Menekan Simpanan Bank
[]
Reporter: Anggar Septiadi, Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Performa perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat sepanjang tahun 2018 tercatat beragam. Sebagian bank tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Salah satu penyebab, mereka harus bersaing dengan surat utang ritel pemerintah.

Dari enam bank yang sudah merilis laporan keuangannya, dua di antaranya mengalami perlambatan pertumbuhan DPK yakni Bank Mandiri dan Bank BNI. Herry Sidharta, Wakil Direktur Utama BNI mengatakan, perlambatan pertumbuhan DPK tahun lalu terjadi di tengah ketatnya likuiditas pasar akibat fluktuasi kondisi ekonomi global.

Dia mengakui, penurunan tersebut juga dipengaruhi surat utang pemerintah. Tapi pengaruhnya tidak besar. "Dampak penerbitan surat utang ritel pemerintah tidak signifikan karena persaingan dengan surat utang itu sudah ada sejak beberapa tahun terakhir." kata Herry kepada KONTAN, Rabu (30/1).

Tahun 2018, BNI hanya mampu membukukan DPK sebesar Rp 578,78 triliun atau tumbuh 12,1% secara tahunan (yoy). Sedangkan tahun 2017 tercatat tumbuh 17,6%. Adapun tahun ini, bank pelat merah ini menargetkan DPK tumbuh antara 12%–14%.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja melihat likuiditas bank tahun ini tengah ketat. Dia mengakui salah satu penyebabnya akibat pemerintah berencana menerbitkan 10 kali Surat Berharga Negara (SBN) ritel dengan bunga yang menarik. Alhasil dana yang semula bermuara ke perbankan kini beralih.

Oleh karena itu, menurut dia perbankan mesti putar otak mengganti dana yang menguap tersebut. "Kami juga salah satu mitra distribusi penjualan SBN ritel, yang setidaknya setiap terbit kami bisa menjual hingga Rp 2 triliun. Nah setiap itu pula setidaknya 30% DPK dikanibal," jelasnya.

Hingga November 2018, total penghimpunan DPK BCA mencapai Rp 614,53 triliun, tumbuh 6,86% yoy. Namun, November 2017 bertumbuh 10,99% yoy dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Sementara Panji Irawan, Direktur Keuangan Bank Mandiri menampik penurunan DPK perseroan ini akibat bersaing dengan surat utang ritel pemerintah. "Mandiri, tidak terpengaruh surat utang pemerintah. Penurunan DPK terjadi karena kami tidak ambil dana mahal." klaim Panji.

Bank Mandiri hanya mencatatkan pertumbuhan DPK 3,1% yoy di 2018. Melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7% yoy.

Rata-rata harian DPK Bank Mandiri tumbuh 7,8%."Kami memakai indikator daily average untuk ukur DPK karena lebih relevan mendukung likuiditas bank." tambahnya. Tahun ini, Mandiri optimistis menghimpun DPK lebih besar dengan target tumbuh 11%–12%.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler