KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti keberadaan financial technology (fintech) ilegal yang hingga kini terus menjamur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung bergegas membenahi upaya pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Pinjaman online ilegal juga menjadi salah satu agenda materi pembahasan OJK dalam Rapat Kerja Strategis yang dilakukan secara hibrid, di Manado 14-15 Oktober kemarin. OJK sendiri sejak tahun lalu sudah melakukan moratorium izin fintech. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyampaikan. sejumlah rencana kebijakan otoritas menyikapi perkembangan pinjaman online alias peer to peer lending (P2P lending). Salah satunya adalah menata ulang ekosistem pinjaman online.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
