Hanya Rp 10.000 selama 30 hari untuk berita pilihan, independen, dan inspiratif Berlangganan Sekarang
Berita Regulasi

Omnibus Law Cipta Kerja Kurang Gereget, Perizinan Investasi Urung Ditarik ke Pusat

Selasa, 29 September 2020 | 07:42 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja Kurang Gereget, Perizinan Investasi Urung Ditarik ke Pusat

ILUSTRASI. Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tinggal sejengkal lagi, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menuntaskan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Calon aturan yang tenar dengan sebutan omnibus law atau beleid sapu jagat penarik investasi ini digadang-gadang tuntas bulan depan.

Namun, berdasarkan hasil pembahasan pasal-pasal penting dan krusial, sejauh ini isi RUU Cipta Kerja belum optimal. Apalagi, sejumlah rencana besar debirokratisasi, pemangkasan perizinan maupun ketentuan ketenagakerjaan yang akan ditata ulang melalui RUU Cipta Kerja tak semuanya bisa dipenuhi. Dengan kata lain, aturan lama masih tetap menjadi acuan.

Ini Artikel Spesial
Hanya dengan berlangganan Rp 10.000 selama 30 hari Anda dapat membaca berita pilihan, independen, dan inspiratif ini.
ATAU
Reporter: Lidya Yuniartha, Markus Sumartomdjon, Ratih Waseso, Vendy Yhulia Susanto
Editor: Tedy Gumilar

Baca juga