Pajak, Bea Cukai dan Anggaran Jalin Kerjasama demi Menambah Penerimaan Negara

Senin, 01 Juli 2019 | 06:45 WIB
Pajak, Bea Cukai dan Anggaran Jalin Kerjasama demi Menambah Penerimaan Negara
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tiga direktorat di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu) yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menjalin program bersama untuk mendongkrak penerimaan negara. Target ketiga direktorat itu adalah mendapat tambahan penerimaan negara hingga Rp 50 triliun.

Skema penerimaan bukan berasal dari pos penerimaan baru, melainkan dari pos yang sudah ada di masing-masing direktorat. Kerjasama ini akan terbagi dalam delapan bidang, mencakup bidang analisis, audit, investigasi wajib pajak, memperbaiki proses bisnis di masing masing instansi, kerjasama melakukan penagihan dan membuat profil tunggal dari wajib pajak, serta secondment atau pertukaran pegawai. Muara dari program kerjasama tersebut adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan,  dari delapan program tersebut penerimaan pajak tetap berada di bawah DJP. Proses kerjanya, saat ada wajib pajak (WP) yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) maka akan dilakukan  analisis bersama.

Bea Cukai akan memeriksa apakah WP masih aktif melakukan impor. Jika aktif, maka DJBC akan memblokir akses kepabeanan sampai mereka melaporkan SPT masa PPN.
Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Deni Surjantoro menyebut program ini sebagai mengamankan penerimaan negara. "Salah satu upaya optimalisasi atau ekstra effort," katanya kepada KONTAN, (28/6).

Misalnya, saat audit bersama muncul dugaan pelanggaran oleh WP, kalau ada selisih laporan impor barang di kawasan berikat maka ditindaklanjuti oleh DJBC dan DJP.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler