KONTAN.CO.ID - Mendorong daerah agar lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Begitulah semangat yang ingin dibangun dari disahkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang diberlakukan awal tahun ini. Didorong semangat itu pula, pemerintah pusat lalu mengutak-atik besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
