Reporter: Dian Sari Pertiwi | Editor: Dian Pertiwi
KONTAN.CO.ID - Akhirnya, parlemen Inggris sepakat akan melakukan pemungutan suara terkait kesepakatan Brexit Theresa May pada Selasa (15/1), pekan depan. Pemungutan suara jadi agenda paling penting dalam kebijakan Brexit, mengingat kontroversi terkait Brexit-deal versus Brexit-no deal terus bergulir.
BBC menyebut saat ini anggota parlemen Inggris telah mendapat undangan untuk bertemu dengan perdana menteri Theresa May pada Selasa pekan depan.
Setidaknya, lebih dari 200 anggota parlemen telah menandatangani petisi kepada Theresa May dan mendesak May untuk mengesampingkan Brexit-no deal. Maklum, keputusan itu bisa menyebabkan ekonomi Inggris bergejolak.
Sekedar catatan, meski May sudah menyepakati dengan pemimpin Uni Eropa terkait hubungan kedua kawasan ini pasca Brexit, namun untuk mengimplementasikannya, May harus melewati pemungutan suara dalam parlemen Inggris. Saat ini, kesepakatan May mendapat banyak perlawanan dari anggota parlemennya.
Banyak anggota parlemen dari partai konservatif yang meyakini kesepakatan Brexit itu tidak mewakili Brexit yang dipilih warga negara. Alhasil, golongan ini mendorong agar Inggris keluar dari zona UE tanpa kesepakatan sama sekali.
Namun, menteri Brexit Kwasi Kwarteng menyebut optimis pemungutan suara pekan depan bakal memenangkan kesepakatan yang telah dilakukan May. “Rencananya adalah untuk memenangkan pemungutan suara pada hari Selasa atau kapan pun itu,” kata Kwarteng kepada BBC, Senin (7/1).
Sementara itu, mantan menteri luar negeri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada Daily Telegraph bahwa opsi Brexit-no deal adalah opsi yang paling popular dan mendekati pilihan masyarakat.
Jika Inggris meninggalkan UE tanpa kesepakatan, secara otomatis Inggris akan kembali pada autran organisasi perdagangan dunia. Peraturan ini akan berlaku untuk perdagangan antara Inggris dan UE.
Johnson mendesak May untuk menghapus hambatan dari perjanjian Brexit sebagai bentuk perlindungan hukum yang nyata bagi Inggris.
Tetapi, May sempat memperingatkan jika parlemen menolak perjanjian Brexit-nya, negara tersebut berpotensi menghadapi 'wilayah yang belum dipetakan'.
