Berita

Partai Republik Gulirkan Impeachment Presiden AS Joe Biden: Ada Kasus Apa?

Kamis, 14 September 2023 | 04:00 WIB
 Partai Republik Gulirkan Impeachment Presiden AS Joe Biden: Ada Kasus Apa?

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada tanggal 11 September yang lalu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, melakukan kunjungan ke Anchorage dalam rangka peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001.

Presiden Joe Biden memberikan pidato kepada anggota layanan, petugas pemadam kebakaran, dan keluarga mereka pada hari peringatan tersebut, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska. 

Acara ini menjadi sorotan setelah Pemimpin Mayoritas DPR AS, Kevin McCarthy, mengumumkan bahwa Partai Republik akan memulai inisiasi melengserkan sang presiden, atau impeachment terhadap Presiden Biden.

Baca Juga: Biden: Ekonomi China Sedang Sulit, Potensi Invasi ke Taiwan Mengecil

Inisiasi impeachment ini mendapat dukungan dari mantan Presiden Donald Trump, yang dua kali menghadapi proses impeachment oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS saat Partai Demokrat menguasai Dewan tersebut. 

Namun, upaya melengserkan Trump selalu dibebaskan oleh Senat. Trump, yang saat ini menjadi calon utama dalam persaingan untuk merebut nominasi Partai Republik dalam pemilihan presiden AS tahun depan, juga tengah menghadapi empat kasus pidana terpisah tahun ini.

Pihak Gedung Putih menolak tindakan anggota kongres ini dan menyebutnya usulan pelengseran Presiden tidak didukung oleh bukti yang cukup.

Apa Itu Inisiasi Impeachment?

Konstitusi AS memberi wewenang kepada Kongres untuk melakukan impeachment terhadap pejabat federal, termasuk presiden, atas tuduhan pengkhianatan, suap, dan "kejahatan besar dan pelanggaran ringan lainnya." 

Baca Juga: Menteri Angkatan Udara AS: China Bersiap Perang dengan AS

Seorang presiden dapat dipecat dari jabatannya jika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pasal-pasal impeachment dengan mayoritas sederhana, dan Senat memberikan suara dengan mayoritas dua pertiga untuk memvonis setelah melakukan persidangan.

Inisiasi impeachment adalah langkah formal yang bisa mendahului pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyetujui pasal-pasal impeachment dan akhirnya persidangan di Senat.

Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2019 pernah melakukan inisiasi impeachment terhadap Presiden Trump sebelum melakukan pemakzulan pertamanya, yang mengenai penyalahgunaan kekuasaan presiden dengan memaksa Ukraina untuk menyelidiki urusan bisnis Hunter Biden. 

Namun, tidak ada inisiasi impeachment penuh sebelum melakukan pemakzulan pada minggu-minggu terakhir kepresidenan Trump setelah serangan Capitol pada 6 Januari 2021.

Para senator Republik pada dua kali pemakzulan tersebut memberikan cukup suara untuk membebaskan Trump.

Apa Tudingan yang Diajukan?

Para anggota Partai Republik menduga bahwa anak Presiden Biden, Hunter, telah memperoleh keuntungan dari urusan bisnis dengan entitas asing dengan mengatur akses kepada mantan Wakil Presiden Biden. Mereka juga menduga bahwa presiden sendiri telah memperoleh keuntungan.

Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa Departemen Kehakiman campur tangan dalam penyelidikan pajak Hunter Biden. Penasihat Khusus Amerika Serikat, David Weiss, yang memimpin penyelidikan tersebut, membantah tuduhan itu.

Apa yang Dikatakan oleh Partai Demokrat?

Pihak Gedung Putih telah menolak tuduhan-tuduhan tersebut. Partai Demokrat menyatakan bahwa penyelidikan-penyelidikan kongres ini tidak berdasar dan bersifat politis, menganggapnya sebagai gangguan dari empat dakwaan pidana yang dihadapi oleh Trump.

Baca Juga: China Rilis Ponsel Canggih, Amerika Ketar-Ketir

"Penyelidikan Partai Republik merupakan upaya transparan untuk menggunakan Kongres sebagai alat untuk mewujudkan keinginan Trump," kata Raskin dalam pernyataan sebelum pengumuman McCarthy.

Juru Bicara Gedung Putih, Ian Sams, mengecam tindakan ini sebagai "politik ekstrem yang terburuk."

Apa Bukti yang Ada?

Partai Republik mengacu pada dokumen pemerintah AS di mana seorang informan merujuk kepada kepala Burisma, sebuah perusahaan Ukraina tempat Hunter Biden menjadi anggota dewan direksi, dengan mengatakan: 

"Biayanya 5 (juta) untuk membayar satu Biden, dan 5 (juta) untuk Biden lainnya," mengacu pada pembayaran yang diduga dilakukan kepada dua anggota keluarga Biden.

Devon Archer, seorang rekan Hunter Biden, mengatakan dalam wawancara dengan penyelidik kongres pada bulan Juli bahwa dia tidak mengetahui adanya pembayaran semacam itu.

Kepala Burisma mengatakan dia tidak pernah memiliki kontak dengan Joe Biden atau stafnya, dan bahwa Biden tidak pernah membantunya atau perusahaannya selama dia menjabat sebagai wakil presiden, sesuai dengan transkrip wawancara yang dirilis oleh Jamie Raskin, anggota Demokrat terkemuka di Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Archer juga mengatakan kepada penyelidik kongres bahwa Hunter Biden memperkenalkan ayahnya kepada investor atau rekanan asing "mungkin sekitar 20 kali" selama sekitar 10 tahun.

Archer mengatakan Hunter Biden berusaha menciptakan "ilusi akses kepada ayahnya," tetapi percakapan-percakapan tersebut tidak melibatkan urusan bisnis apa pun, dan dia tidak mengetahui adanya tindakan melanggar hukum oleh ayah Biden.

Baca Juga: Joe Biden Meragukan China Mampu Serang Taiwan di Tengah Keterpurukan Ekonomi

Apakah Dewan Perwakilan Rakyat Memiliki Suara yang Cukup?

Kevin McCarthy menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari anggota sayap kanan keras partainya. 

Anggota DPR Matt Gaetz telah mengusulkan bahwa posisi McCarthy sebagai ketua DPR terancam jika dia tidak mendukung impeachment, sementara anggota DPR Marjorie Taylor Greene telah mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan suara untuk mendanai pemerintah tanpa pemungutan suara mengenai inisiasi impeachment.

Keputusan McCarthy untuk memulai inisiasi impeachment tanpa melakukan pemungutan suara terlebih dahulu menghindari ujian atas mayoritas yang tipis, dengan hanya 222-212 anggota DPR yang mendukung langkah ini.

Apa yang Akan Dilakukan oleh Senat?

Menurut Konstitusi, setelah Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk memakzulkan pejabat, Senat akan mengadakan persidangan. Untuk memecat pejabat tersebut, diperlukan mayoritas dua pertiga di Senat.

Baca Juga: Xi Jinping Tak Hadiri KTT G20, Joe Biden Kecewa

Dick Durbin, Demokrat urutan kedua di Senat dan kepala Komite Yudisialnya, telah mengatakan bahwa jika Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk memakzulkan Biden, Senat tidak akan memiliki pilihan selain mengadakan persidangan.

Senat kemungkinan besar tidak akan memvonis Biden, karena Partai Demokrat memegang mayoritas di sana dan beberapa anggota Partai Republik telah mengatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk mengadakan persidangan impeachment.

Hingga saat ini, belum ada presiden yang pernah dipecat dari jabatannya oleh Senat setelah menjalani proses impeachment.

Masalah Hukum Lain yang Dihadapi oleh Hunter Biden

David Weiss telah mengatakan bahwa jaksa akan mencoba menuntut Hunter Biden atas tuduhan pajak dan kepemilikan senjata pada tanggal 29 September. Penyelidikan terhadapnya telah berlangsung sejak 2019.

Pengacara Hunter Biden pernah bernegosiasi mengenai kesepakatan pengakuan bersalah yang akan memungkinkannya mengakui ketidakpatuhan pajak atas penghasilan sebesar US$ 1,5 juta antara tahun 2017 dan 2018, serta masuk dalam persidangan penangguhan terpisah untuk kepemilikan senjata secara ilegal saat menggunakan narkoba. Namun, kesepakatan tersebut batal pada musim panas ini.

Tuntutan pidana ini bisa berarti bahwa Hunter Biden akan menghadapi persidangan sementara ayahnya sedang berkampanye untuk pemilihan kembali sebagai presiden.

 

Terbaru
IHSG
7.174,53
0.90%
63,72
LQ45
931,36
0.40%
3,72
USD/IDR
16.224
-0,34
EMAS
1.320.000
0,38%