Berita

Pasar Diproyeksi Masih Lesu, Pemerintah Andalkan Pencairan Pinjaman

Jumat, 06 September 2019 | 08:14 WIB

ILUSTRASI. Ilustrasi pasar modal

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengandalkan penarikan pinjaman ketimbang penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk pembiayaan utang tahun depan. Strategi pembiayaan itu dipilih mengingat pasar keuangan diproyeksikan masih akan lesu di tahun depan.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (4/9) lalu, menyepakati alokasi pembiayaan utang sebesar Rp 351,85 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Alokasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan outlook realisasi pembiayaan utang tahun 2019 yaitu Rp 373,88 triliun, mengikuti lebih rendahnya defisit anggaran tahun depan.

Alokasi pembiayaan utang tersebut, terdiri dari penarikan pinjaman neto sebesar Rp 37,47 triliun dan penerbitan SBN neto sebesar Rp 389,22 triliun. Adapun penarikan pinjaman tahun depan naik hingga Rp 29,52 triliun dari outlook tahun ini. Sedangkan penerbitan SBN tahun depan hanya naik sebesar Rp 7,39 triliun dari outlook 2019.

Baca Juga: Pembiayaan utang 2020 lebih rendah, Kemenkeu siapkan strategi

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman mengatakan, penerbitan SBN tahun depan tak mudah meskipun di saat bersamaan suku bunga global tren turun. Sebab, pelemahan ekonomi global dan volatilitas pasar membuat minat investor terhadap instrumen SBN Indonesia tak sebesar awal tahun ini.

"Saat ini kita dalam kondisi yang cukup rentan, volatile, dan penuh dengan ketidakpastian," kata Luky, Kamis (5/9). Maklum, pasar menilai SBN Indonesia masih tergolong instrumen berisiko.

Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah memperbesar penarikan pinjaman pada tahun depan. Walaupun penarikan pinjaman sifatnya juga lebih terbatas lantaran lembaga internasional seperti Bank Dunia atau Asian Development Bank (ADB), memiliki batasan peminjaman untuk masing-masing negara.

Meski begitu, pemerintah tetap menerapkan prinsip fleksibilitas dan oportunistik dalam mengambil kebijakan pembiayaan, terutama dalam menerbitkan SBN. "Kami membutuhkan fleksibilitas agar tidak disudutkan pasar. Ini semua kami kelola, bagaimana menentukan porsinya dan komposisi utang valas dan rupiah," tambah Luky.

Baca Juga: Inilah kebijakan ekonomi Jokowi yang tidak populer pasca Pemilu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara menyebut, pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tetap mengendalikan utang dalam rasio yang aman, yaitu di kisaran 29,4%–30,1% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah juga akan melakukan efisiensi biaya utang dengan mengadakan penarikan pada level imbal hasil dan cost of fund paling kompetitif.

"Pemerintah juga menjaga komposisi penerbitan utang valas dan rupiah dalam porsi yang manageable, dengan tetap memprioritaskan sumber pembiayaan rupiah dan memperdalam pasar keuangan domestik," kata Suahasil di DPR, Rabu (4/9) lalu.

Reporter: Grace Olivia, Yusuf Imam Santoso
Editor: Thomas Hadiwinata

IHSG
6.236,69
0.28%
17,26
LQ45
985,92
0.27%
2,68
USD/IDR
14.100
0,57
EMAS
753.000
0,00%

Baca juga