Pembangunan Jaringan Internet via Satelit Mulai Bergulir Akhir 2019

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan konstruksi jaringan internet bagi seluruh masyarakat bakal bergulir di akhir 2019 ini. Pemerintah sudah menunjuk konsorsium sebagai pemenang tender Proyek Satelit Multifungsi (SMF) bertajuk Satelit Republik Indonesia (Satria). Perkongsian tersebut terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.

Proyek bernilai Rp 20,68 triliun itu menggunakan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Skema ini mewajibkan badan usaha mengeluarkan dana lebih dulu untuk pendanaan proyek, yang mencakup kegiatan perancangan, konstruksi, peluncuran, pengoperasian, hingga pemeliharaan selama masa konsesi 15 tahun.

Badan usaha akan mendapat pengembalian dana melalui skema ketersediaan layanan alias availibility payment (AP) sepanjang masa konsesi. Nilai AP sebesar Rp 140 miliar per bulan bakal pemerintah bayarkan selama 12 tahun setelah peluncuran Satria. "Jika pemerintah tak membayar, kami yang akan membayarnya," kata Direktur Utama PII Armand Hermawan dalam Penandatangan Perjanjian Kerjasama, Penjaminan, dan Regres Proyek KPBU Satelit Multifungsi, Jumat (3/5).

Satria adalah satelit khusus internet yang akan pemerintah gunakan untuk layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah. Satelit ini untuk melayani daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak bisa terjangkau Palapa Ring.

Proyek Satria akan mulai konstruksi pada akhir 2019. Yang membangun adalah perusahaan manufaktur satelit asal Prancis, Thanes Alenia Space. Kalau tidak ada aral melintang, satelit ini selesai dan siap meluncur ke orbit 164 BT pada kuartal II-2022.

Satria menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi Very High Throughput Satellite berkapasitas 150 gigabyte (GB) per detik. Harapannya, bisa beroperasi pada awal 2023 nanti.

Kendati nilai proyek tersebut sangat tinggi, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyatakan, angka itu sudah ekonomis. Sebab, uang itu untuk pembangunan infrastruktur hingga pemeliharaan dalam 15 tahun ke depan, setelah peluncuran satelit. "Efektif, biaya untuk mengirimkan atau menerima 1 megabyte data ini setidaknya hanya maksimal 20% per megabyte dari satelit lain di Indonesia," ujar Rudiantara.

Secara spesifik, pemerintah akan membangun 150.000 titik layanan publik. Perinciannya: 93.400 titik di sektor pendidikan, 3.700 titik di sektor kesehatan, 3.900 titik di sektor politik hukum dan keamanan, 47.900 titik di pemerintah daerah, dan sektor keuangan.

Memang, Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, menyebutkan, masyarakat membutuhkan kapasitas internet yang besar. Namun, pemerintah seharusnya bisa memilih cara-cara yang lebih hemat biaya. Pemerintah bisa hanya menggunakan serat optik, microwave, atau adopsi teknologi nirkabel seperti 4G ataupun 5G. "Satelit memang paling mudah, tapi umurnya tidak lama," ungkap Heru.