Pembayaran Obat Program JKN Seret, Ini Strategi Perusahaan Farmasi

Senin, 11 Maret 2019 | 08:27 WIB
Pembayaran Obat Program JKN Seret, Ini Strategi Perusahaan Farmasi
[]
Reporter: Agung Hidayat | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. JAKARTA. Tahun ini industri farmasi masih menghadapi segudang tantangan. Selain bahan baku impor, macetnya pembayaran obat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih membayangi langkah mereka. Agar bisnis tetap berputar, pelaku industri farmasi berupaya mengatur aliran kas.

Meski pembayaran obat BPJS Kesehatan masih bermasalah, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengaku tak bisa mengabaikan begitu saja segmen pasar tersebut. "Karena perkembangan ke depan cakupan BPJS akan tambah luas dan membaik," ujar Vidjongtius, Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk kepada KONTAN, Minggu (10/3).

Asal tahu, pengadaan obat oleh BJPS melalui e-catalogue bernilai triliunan rupiah. Mulai tahun lalu, pemerintah menggelar tender obat untuk dua tahun anggaran sekaligus, yakni 2018-2019.

Kalbe Farma tak menyebutkan nilai tender obat BPJS yang saat ini digenggam. Namun yang pasti, pengelolaan kas menjadi perhatian khusus emiten berkode saham KLBF di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu. Maklumlah, ketersediaan kas menjadi salah satu bekal perusahaan mendanai operasional bisnis.

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) juga berupaya menjaga kas. Dalam kunjungan ke Kantor KONTAN pekan lalu, Corporate Secretary PT Darya-Varia Laboratoria Tbk Widya Olivia Tobing mengatakan strategi itu mampu menahan efek negatif dari sejumlah tantangan di industri farmasi.

Sementara PT Indofarma (Persero) Tbk lebih terbuka berbagi strategi dalam menjaga kas. "Terkait cashflow kami harus inovatif untuk menata portofolio bisnis agar kinerja menjadi lebih baik," tutur Herry Triyatno, Direktur Keuangan dan SDM PT Indofarma (Persero) Tbk kepada KONTAN, kemarin.

Oleh karena itu, mulai tahun ini Indofarma akan memacu segmen bisnis non obat. Perusahaan berkode saham INAF di BEI itu antara lain akan meningkatkan penjualan alat kesehatan dan diagnostik. Target jangka panjangnya adalah mengantongi kontribusi pendapatan segmen non obat hingga sebesar 40% terhadap total pendapatan.

Dengan begitu, ke depan Indofarma tidak akan banyak bergantung pada segmen obat. Menurut mereka, cara tersebut bisa mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit yang menjadi saluran penjualan obatnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler