Pembayaran Obat Program JKN Seret, Ini Strategi Perusahaan Farmasi

Senin, 11 Maret 2019 | 08:27 WIB
Pembayaran Obat Program JKN Seret, Ini Strategi Perusahaan Farmasi
[]
Reporter: Agung Hidayat | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. JAKARTA. Tahun ini industri farmasi masih menghadapi segudang tantangan. Selain bahan baku impor, macetnya pembayaran obat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih membayangi langkah mereka. Agar bisnis tetap berputar, pelaku industri farmasi berupaya mengatur aliran kas.

Meski pembayaran obat BPJS Kesehatan masih bermasalah, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengaku tak bisa mengabaikan begitu saja segmen pasar tersebut. "Karena perkembangan ke depan cakupan BPJS akan tambah luas dan membaik," ujar Vidjongtius, Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk kepada KONTAN, Minggu (10/3).

Asal tahu, pengadaan obat oleh BJPS melalui e-catalogue bernilai triliunan rupiah. Mulai tahun lalu, pemerintah menggelar tender obat untuk dua tahun anggaran sekaligus, yakni 2018-2019.

Kalbe Farma tak menyebutkan nilai tender obat BPJS yang saat ini digenggam. Namun yang pasti, pengelolaan kas menjadi perhatian khusus emiten berkode saham KLBF di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu. Maklumlah, ketersediaan kas menjadi salah satu bekal perusahaan mendanai operasional bisnis.

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) juga berupaya menjaga kas. Dalam kunjungan ke Kantor KONTAN pekan lalu, Corporate Secretary PT Darya-Varia Laboratoria Tbk Widya Olivia Tobing mengatakan strategi itu mampu menahan efek negatif dari sejumlah tantangan di industri farmasi.

Sementara PT Indofarma (Persero) Tbk lebih terbuka berbagi strategi dalam menjaga kas. "Terkait cashflow kami harus inovatif untuk menata portofolio bisnis agar kinerja menjadi lebih baik," tutur Herry Triyatno, Direktur Keuangan dan SDM PT Indofarma (Persero) Tbk kepada KONTAN, kemarin.

Oleh karena itu, mulai tahun ini Indofarma akan memacu segmen bisnis non obat. Perusahaan berkode saham INAF di BEI itu antara lain akan meningkatkan penjualan alat kesehatan dan diagnostik. Target jangka panjangnya adalah mengantongi kontribusi pendapatan segmen non obat hingga sebesar 40% terhadap total pendapatan.

Dengan begitu, ke depan Indofarma tidak akan banyak bergantung pada segmen obat. Menurut mereka, cara tersebut bisa mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit yang menjadi saluran penjualan obatnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

Suku Bunga Stabil,Saham Bank Menguat
| Senin, 20 April 2026 | 05:00 WIB

Suku Bunga Stabil,Saham Bank Menguat

​Margin bank berpeluang stabil dalam beberapa kuartal kedepan, menjaga kinerja laba.                     

Risiko Tetap Mengintai Meski Defisit Terjaga
| Senin, 20 April 2026 | 04:55 WIB

Risiko Tetap Mengintai Meski Defisit Terjaga

Tekanan harga minyak, efektivitas belanja hingga bunga utang jadi kunci arah fiskal                 

INDEKS BERITA

Terpopuler