Pemerintah Akan Analisis Data Pajak dan Pabean untuk Mengejar PNBP

Jumat, 29 Maret 2019 | 09:11 WIB
Pemerintah Akan Analisis Data Pajak dan Pabean untuk Mengejar PNBP
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan pemanfaatan data perpajakan dan kepabeanan untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selama dua bulan pertama tahun ini, realisasi PNBP rendah akibat pelemahan harga komoditas dan nilai tukar rupiah.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi PNBP hingga 28 Februari 2019 hanya Rp 39,91 triliun. Angka ini cuma tumbuh 1,29% dibandingkan dengan periode sama tahun 2018 yang sebesar Rp 39,40 triliun. Pencapaian tersebut baru sekitar 10,55% dari target sepanjang 2019 di APBN yakni Rp 378,3 triliun.

PNBP rendah akibat pelemahan harga komoditas, khususnya minyak mentah dan batubara. Rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) Januari-Februari lalu US$ 58,93 per barel, anjlok dibandingkan dengan periode sama tahu lalu US$ 63,60 per barel. Lalu, rata-rata harga batubara acuan (HBA) juga melorot dari US$ 98,12 per ton menjadi US$ 92,11 per ton.

Penurunan harga komoditas di pasar global diproyeksikan masih berlanjut hingga akhir tahun ini. Untuk mengamankan kinerja PNBP, pemerintah akan memanfaakan seluruh data yang dikumpulkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Anggaran yang membawahi PNBP. "Data ini akan bersinergi menjadi satu bahan analisis untuk optimalkan potensi penerimaan," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu, Askolani, Kamis (28/3).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama Kamis (28/3) mencontohkan dengan cara menyandingkan data penerimaan pajak, dengan royalti. Sektor pertambangan wajib membayar royalti (PNBP), dan data atau administrasi royalti ada di Ditjen Anggaran. Adapun basis pembayaran royalti bisa di bandingkan dengan data ekspor yang dimiliki Bea cukai. Dari data itu tergambar berapa penghasilan perusahaan, dan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan-nya.

Sinergi ini akan mengoptimalkan penerimaan negara, baik PNBP maupun pajak. Sinergi juga mencegah kecurangan pembayaran royalti maupun pajak.

Bagikan

Berita Terbaru

Valuasi IPO CBDK Dinilai Menarik, Begini Analisisnya
| Senin, 23 Desember 2024 | 15:51 WIB

Valuasi IPO CBDK Dinilai Menarik, Begini Analisisnya

CBDK meminta harga IPO 19x-26x P/E sepanjang tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenis di sektornya yang hanya 6x-9x P/E.

Mediasi Diperpanjang, Gugatan 40 Nasabah Mirae Senilai Rp 8,17 Triliun Masih Bergulir
| Senin, 23 Desember 2024 | 14:21 WIB

Mediasi Diperpanjang, Gugatan 40 Nasabah Mirae Senilai Rp 8,17 Triliun Masih Bergulir

Mirae Asset minta waktu hingga 16 Januari 2025 untuk memberikan tanggapan karena proposal penggugat harus dirapatkan melibatkan seluruh direksi.

Pilihan Saham Big Caps Menarik Untuk Investasi Jangka Panjang
| Senin, 23 Desember 2024 | 13:58 WIB

Pilihan Saham Big Caps Menarik Untuk Investasi Jangka Panjang

Saham-saham dengan kapitalisasi pasar atau market capitalization (market cap) besar tak melulu jadi pilihan tepat untuk investasi jangka panjang.

Harga Saham Provident (PALM) Menguat, Aksi Borong Dua Pemegang Picu Lonjakan Harga
| Senin, 23 Desember 2024 | 09:00 WIB

Harga Saham Provident (PALM) Menguat, Aksi Borong Dua Pemegang Picu Lonjakan Harga

PALM mencetak laba bersih Rp 464,63 miliar di Januari-September 2024, dibandingkan periode sebelumnya rugi bersih sebesar Rp 1,94 triliun.

Sektor Bisnis yang Mendorong Perekonomian Domestik
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:52 WIB

Sektor Bisnis yang Mendorong Perekonomian Domestik

Sejumlah sektor usaha dinilai masih prospektif dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan, setidaknya dalam jangka menengah

Modal Cekak Pemerintah Mengerek Pertumbuhan Ekonomi 2025
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:47 WIB

Modal Cekak Pemerintah Mengerek Pertumbuhan Ekonomi 2025

Tantangan pemerintah Indonesia untuk memacu perekonomian semakin berat pada tahun depan, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%

Insentif Pajak Mobil Hybrid Dorong Sektor Otomotif, Saham ASII Jadi Unggulan
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:36 WIB

Insentif Pajak Mobil Hybrid Dorong Sektor Otomotif, Saham ASII Jadi Unggulan

Bila mendapatkan insentif pajak, maka PPnBM untuk kendaraan hybrid akan dibanderol sebesar 3% hingga 4%.

Rekomendasi Saham Emiten Barang Konsumsi yang Masih Dibayangi Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:35 WIB

Rekomendasi Saham Emiten Barang Konsumsi yang Masih Dibayangi Tekanan Daya Beli

Miten yang bergerak di bisnis barang konsumsi dibayangi sentimen kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Peluang Tipis IHSG Menguat di Pengujung Tahun
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:25 WIB

Peluang Tipis IHSG Menguat di Pengujung Tahun

Sudah tidak banyak lagi ruang bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk menguat di sisa tahun ini. 

Pemerintah Tebar Insentif Kepabeanan Rp 33 Triliun
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:15 WIB

Pemerintah Tebar Insentif Kepabeanan Rp 33 Triliun

Insentif yang dimaksud, antara lain berupa insentif kawasan berikat, penanaman modal, serta kebutuhan pertahanan dan keamanan.

INDEKS BERITA

Terpopuler