Pemerintah Akan Analisis Data Pajak dan Pabean untuk Mengejar PNBP

Jumat, 29 Maret 2019 | 09:11 WIB
Pemerintah Akan Analisis Data Pajak dan Pabean untuk Mengejar PNBP
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan pemanfaatan data perpajakan dan kepabeanan untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selama dua bulan pertama tahun ini, realisasi PNBP rendah akibat pelemahan harga komoditas dan nilai tukar rupiah.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi PNBP hingga 28 Februari 2019 hanya Rp 39,91 triliun. Angka ini cuma tumbuh 1,29% dibandingkan dengan periode sama tahun 2018 yang sebesar Rp 39,40 triliun. Pencapaian tersebut baru sekitar 10,55% dari target sepanjang 2019 di APBN yakni Rp 378,3 triliun.

PNBP rendah akibat pelemahan harga komoditas, khususnya minyak mentah dan batubara. Rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) Januari-Februari lalu US$ 58,93 per barel, anjlok dibandingkan dengan periode sama tahu lalu US$ 63,60 per barel. Lalu, rata-rata harga batubara acuan (HBA) juga melorot dari US$ 98,12 per ton menjadi US$ 92,11 per ton.

Penurunan harga komoditas di pasar global diproyeksikan masih berlanjut hingga akhir tahun ini. Untuk mengamankan kinerja PNBP, pemerintah akan memanfaakan seluruh data yang dikumpulkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Anggaran yang membawahi PNBP. "Data ini akan bersinergi menjadi satu bahan analisis untuk optimalkan potensi penerimaan," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu, Askolani, Kamis (28/3).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama Kamis (28/3) mencontohkan dengan cara menyandingkan data penerimaan pajak, dengan royalti. Sektor pertambangan wajib membayar royalti (PNBP), dan data atau administrasi royalti ada di Ditjen Anggaran. Adapun basis pembayaran royalti bisa di bandingkan dengan data ekspor yang dimiliki Bea cukai. Dari data itu tergambar berapa penghasilan perusahaan, dan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan-nya.

Sinergi ini akan mengoptimalkan penerimaan negara, baik PNBP maupun pajak. Sinergi juga mencegah kecurangan pembayaran royalti maupun pajak.

Bagikan

Berita Terbaru

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler