Pemerintah Akan Analisis Data Pajak dan Pabean untuk Mengejar PNBP

Jumat, 29 Maret 2019 | 09:11 WIB
Pemerintah Akan Analisis Data Pajak dan Pabean untuk Mengejar PNBP
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan pemanfaatan data perpajakan dan kepabeanan untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selama dua bulan pertama tahun ini, realisasi PNBP rendah akibat pelemahan harga komoditas dan nilai tukar rupiah.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi PNBP hingga 28 Februari 2019 hanya Rp 39,91 triliun. Angka ini cuma tumbuh 1,29% dibandingkan dengan periode sama tahun 2018 yang sebesar Rp 39,40 triliun. Pencapaian tersebut baru sekitar 10,55% dari target sepanjang 2019 di APBN yakni Rp 378,3 triliun.

PNBP rendah akibat pelemahan harga komoditas, khususnya minyak mentah dan batubara. Rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) Januari-Februari lalu US$ 58,93 per barel, anjlok dibandingkan dengan periode sama tahu lalu US$ 63,60 per barel. Lalu, rata-rata harga batubara acuan (HBA) juga melorot dari US$ 98,12 per ton menjadi US$ 92,11 per ton.

Penurunan harga komoditas di pasar global diproyeksikan masih berlanjut hingga akhir tahun ini. Untuk mengamankan kinerja PNBP, pemerintah akan memanfaakan seluruh data yang dikumpulkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Anggaran yang membawahi PNBP. "Data ini akan bersinergi menjadi satu bahan analisis untuk optimalkan potensi penerimaan," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu, Askolani, Kamis (28/3).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama Kamis (28/3) mencontohkan dengan cara menyandingkan data penerimaan pajak, dengan royalti. Sektor pertambangan wajib membayar royalti (PNBP), dan data atau administrasi royalti ada di Ditjen Anggaran. Adapun basis pembayaran royalti bisa di bandingkan dengan data ekspor yang dimiliki Bea cukai. Dari data itu tergambar berapa penghasilan perusahaan, dan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan-nya.

Sinergi ini akan mengoptimalkan penerimaan negara, baik PNBP maupun pajak. Sinergi juga mencegah kecurangan pembayaran royalti maupun pajak.

Bagikan

Berita Terbaru

Pertebal Portofolio, Saratoga (SRTG) Siapkan Dana US$ 150 Juta
| Kamis, 23 Januari 2025 | 09:07 WIB

Pertebal Portofolio, Saratoga (SRTG) Siapkan Dana US$ 150 Juta

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) membidik sejumlah perusahaan potensial untuk didanai pada tahun 2025 ini. 

Berbenah, Prospek Saham GOTO Berpotensi Merekah
| Kamis, 23 Januari 2025 | 09:03 WIB

Berbenah, Prospek Saham GOTO Berpotensi Merekah

Pemulihan kinerja dan bisnis on demand service mendorong prospek harga saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Menangkap Peluang Mengoleksi Emas Saat Harga Terkoreksi
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:31 WIB

Menangkap Peluang Mengoleksi Emas Saat Harga Terkoreksi

Di jangka pendek ada peluang harga emas terkoreksi. Data-data inflasi Amerika Serikat menunjukkan pelambatan

Langkah Konsolidasi Akan Berlanjut, Taji KPR Syariah Bank BTN (BBTN) Kian Kuat
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:26 WIB

Langkah Konsolidasi Akan Berlanjut, Taji KPR Syariah Bank BTN (BBTN) Kian Kuat

Ketimbang IPO entitas hasil merger UUS BTN Syariah dan Bank Victoria Syariah, BBTN membuka peluang untuk mengakuisisi bank syariah lain.

Tarik Minat Masyarakat di Program 3 Juta Rumah, Kementerian BUMN Gunakan Konsep TOD
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:09 WIB

Tarik Minat Masyarakat di Program 3 Juta Rumah, Kementerian BUMN Gunakan Konsep TOD

Pemerintah akan menyisir dan mendata developer nakal agar tidak bisa berpartisipasi dalam Program Tiga Juta Rumah. 

Diam-Diam Sahamnya Sudah Terbang 45%, SMKL Rupanya Berkongsi dengan Perusahaan China
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:53 WIB

Diam-Diam Sahamnya Sudah Terbang 45%, SMKL Rupanya Berkongsi dengan Perusahaan China

PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL) dan Ghuangzhou Yi Song berkongsi masuk ke bisnis paper pulp mold. ​

PK Ditolak, Subagio Wirjoatmodjo Mesti Melepas Kepemilikannya di Trimata Benua
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:41 WIB

PK Ditolak, Subagio Wirjoatmodjo Mesti Melepas Kepemilikannya di Trimata Benua

Data terbaru menunjukkan, kepemilikan Subagio Wirjoatmodjo di perusahaan batubara PT Trimata Benua sebanyak 25 persen.

Gara-Gara Perintah Donald Trump, Arus Masuk Dana ke Obligasi Domestik Tersendat
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:02 WIB

Gara-Gara Perintah Donald Trump, Arus Masuk Dana ke Obligasi Domestik Tersendat

Peluang pemangkasan suku bunga acuan alias BI rate dapat mendukung valuasi yield obligasi domestik. 

Bank Indonesia Siap Borong SBN di Pasar Sekunder
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:00 WIB

Bank Indonesia Siap Borong SBN di Pasar Sekunder

Langkah borong SBN oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program ekonomi pemerintah.

Indonesia Menawarkan Investasi Baterai Listrik
| Kamis, 23 Januari 2025 | 06:45 WIB

Indonesia Menawarkan Investasi Baterai Listrik

Pada September nanti Indonesia secara keseluruhan bisa memenuhi standar besar seperti Exponential Moving Average (EMA).

INDEKS BERITA

Terpopuler