Pemerintah Akan Tambah Porsi Saham di Freeport

Senin, 24 Juli 2023 | 04:18 WIB
Pemerintah Akan Tambah Porsi Saham di Freeport
[ILUSTRASI. Proyek smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur (29/3/2023).]
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Adinda Ade Mustami

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg, Papua. Saat ini pemerintah dalam proses negosiasi terkait hal tersebut.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi perpanjangan kontrak Freeport Indonesia hampir masuk tahap finalisasi. Salah satu kesepakatannya adalah menyangkut penambahan porsi saham di Freeport sebanyak 10%. Adapun kepemilikan saham pihak Indonesia pada perusahaan tersebut saat ini mencapai sebesar 51%.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

Rp 20.000,00
Bagikan

Berita Terbaru

Anak Usaha Pembangkit Listrik AKRA dan Pelindo Bagikan Harta Hasil Likuidasi
| Jumat, 04 April 2025 | 06:35 WIB

Anak Usaha Pembangkit Listrik AKRA dan Pelindo Bagikan Harta Hasil Likuidasi

Sejak beberapa tahun terakhir PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tidak lagi mencatatkan laba dari Energi Manyar Sejahtera.

Arus Lancar Pertanda Jumlah Pemudik Turun
| Jumat, 04 April 2025 | 06:20 WIB

Arus Lancar Pertanda Jumlah Pemudik Turun

Jumlah pemudik pada tahun 2025 ini cenderung mengalami penurunan imbas efisiensi anggaran dan pelemahan daya beli.

Gempa Trump 2.0
| Jumat, 04 April 2025 | 06:17 WIB

Gempa Trump 2.0

Perlu diwaspadai pula bahwa kebijakan tarif baru AS ini bisa meningkatkan serbuan produk-produk impor ke pasar domestik.

Lebaran Usai, NPL Kredit Konsumsi Berpotensi Naik
| Jumat, 04 April 2025 | 06:10 WIB

Lebaran Usai, NPL Kredit Konsumsi Berpotensi Naik

Rasio NPL kredit di sektor rumah tangga naik ke level 2,22% pada Februari 2025 dari 2,17% pada bulan sebelumnya dan 2,02% di Desember 2024. ​

Rogoh Kocek Rp 815 Miliar, Citra Marga Nusaphala (CMNP) Buyback Saham
| Jumat, 04 April 2025 | 06:05 WIB

Rogoh Kocek Rp 815 Miliar, Citra Marga Nusaphala (CMNP) Buyback Saham

Aksi buyback akan dilakukan  PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dalam jangka waktu tiga bulan, yakni dari 27 Maret 2025-2 Juni 2025.  ​

Tarif Impor Trump Pengaruhi Fundamental Rupiah dan Neraca Pembayaran Indonesia
| Jumat, 04 April 2025 | 05:53 WIB

Tarif Impor Trump Pengaruhi Fundamental Rupiah dan Neraca Pembayaran Indonesia

Tarif impor yang akan diterapkan Donald Trump ke Indonesia, dapat menyusutkan surplus perdagangan bulanan menjadi US$ 700 juta-US$ 900 juta.

Selain Mengerek Daya Saing, Indonesia Perlu Bernegosiasi dengan Amerika Serikat
| Jumat, 04 April 2025 | 05:45 WIB

Selain Mengerek Daya Saing, Indonesia Perlu Bernegosiasi dengan Amerika Serikat

Apindo menyarankan pemerintah untuk lebih gencar mendorong perluasan atau diversifikasi pasar ekspor.

Membangun Tata Kelola Lisensi dan Royalti Musik di Indonesia
| Jumat, 04 April 2025 | 05:27 WIB

Membangun Tata Kelola Lisensi dan Royalti Musik di Indonesia

Kini saatnya memberi ruang lebih besar bagi musisi dan pencipta lagu, bukan hanya di atas panggung, tetapi juga dalam sistem hukum yang adil.

Trump Rilis Tarif Impor, Bursa Saham Asia Kendor
| Jumat, 04 April 2025 | 05:05 WIB

Trump Rilis Tarif Impor, Bursa Saham Asia Kendor

Mayoritas indeks bursa saham Asia melemah usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif impor baru​.

Mirip Bank, OJK Siapkan Aturan Wajib Agunan Bagi Fintech Lending
| Jumat, 04 April 2025 | 04:40 WIB

Mirip Bank, OJK Siapkan Aturan Wajib Agunan Bagi Fintech Lending

OJK tengah merancang aturan baru bagi industri fintech lending dengan mensyaratkan adanya agunan untuk mendapat pinjaman.  

INDEKS BERITA

Terpopuler