Pemerintah Belum Juga Merespons Proposal Divestasi INCO

Kamis, 28 Februari 2019 | 07:56 WIB
Pemerintah Belum Juga Merespons Proposal Divestasi INCO
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.IDJAKARTA. Manajemen PT Vale Indonesia Tbk (INCO) siap melaksanakan divestasi 20% saham, sesuai ketentuan. Meski kewajiban itu baru jatuh tempo Oktober tahun ini, INCO berkomitmen dengan melayangkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak akhir tahun lalu.

Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk, Nicolas Kanter, menjelaskan hingga kini surat tersebut belum mendapatkan jawaban dari Kementerian ESDM. Padahal INCO sudah siap menjalankan proses divestasi lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

"Belum ada kemajuan, sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban pemerintah. Kami punya kewajiban sampai Oktober, kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Bagi kami, lebih cepat lebih baik," kata Nico, Rabu (27/2).

Lantaran surat INCO belum mendapatkan respons Kementerian ESDM, proses divestasi masih menggantung. Pasalnya, belum ada mekanisme divestasi yang disepakati dengan pemerintah, termasuk kejelasan kepada siapa 20% saham Vale Indonesia ini akan terserap dan ditawarkan.

Alhasil, manajemen INCO juga belum melakukan valuasi 20% saham yang akan mereka jual. "Kami belum valuasi karena pemerintah belum (menjawab). Kami juga belum tahu pihak mana (yang akan menyerap saham divestasi)," jelas Nico.

Fajar Harry Sampurno, Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian ESDM mengenai proses divestasi saham INCO sebelum memberikan penugasan.

Kementerian BUMN membuka peluang memberikan penugasan kepada holding industri pertambangan BUMN untuk menyerap 20% saham INCO. Opsi penugasan tersebut ditujukan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

"Belum tahu, kami menunggu penugasan dari Kementerian ESDM. Kalau mereka sudah membuka, Grup Inalum, Antam, atau lainnya bisa mendapatkan penugasan," ujar Fajar, belum lama ini.

Masih evaluasi

Saat dimintai konfirmasi, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar enggan memberikan tanggapan. Ia tak menjawab saat ditanya mengenai respons pemerintah atas kesiapan INCO untuk bisa menuntaskan proses divestasi lebih cepat sebelum Oktober 2019.

"Hari ini (kemarin) kami bicara CEO Forum, kok malah bicara yang lain, ini saja dulu," kilah Arcandra selepas membuka acara CEO Forum 2019 Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia, Rabu (27/2).

Namun Kementerian ESDM tidak menghalangi jika INCO menggelar pembicaraan secara business to business (B to B) dalam proses divestasi tersebut.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak sebelumnya bilang, saat ini proses divestasi masih merupakan aksi korporasi INCO yang harus dilaporkan kepada pemerintah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono juga mengaku masih mengevaluasi surat Vale Indonesia.

Atas dasar itu, Kementerian ESDM belum bisa memastikan kapan surat INCO itu akan dibalas. "Vale pokoknya sebelum Oktober, nanti kami balas," kata dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Saham Lapis Dua Bisa Jadi Pilihan Saat Bursa Tertekan
| Senin, 24 Februari 2025 | 06:27 WIB

Saham Lapis Dua Bisa Jadi Pilihan Saat Bursa Tertekan

Performa saham lapis kedua menguat di tengah tren pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan saham blue chip

MTDL Intip Peluang Akal Imitasi
| Senin, 24 Februari 2025 | 06:20 WIB

MTDL Intip Peluang Akal Imitasi

PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) mengalokasikan dana belanja modal Rp 112,5 miliar di sepanjang tahun ini.

Subsidi BBM Dicabut?
| Senin, 24 Februari 2025 | 06:16 WIB

Subsidi BBM Dicabut?

Pelaksanaan kebijakan penghapusan subsidi BBM hendaknya jangan terburu-buru dan harus melalui kajian yang mendalam.

Kenaikan NPF Masih Bayangi Multifinance
| Senin, 24 Februari 2025 | 06:15 WIB

Kenaikan NPF Masih Bayangi Multifinance

Daya beli masyarakat yang masih rentan membuat perusahaan pembiayaan meningkatkan kewaspadaan kenaikan NPF. 

 GNI Terancam Tutup, Waspada Efek ke Bank
| Senin, 24 Februari 2025 | 06:10 WIB

GNI Terancam Tutup, Waspada Efek ke Bank

GNI tercatat pernah memperoleh kesepakatan kredit sindikasi hingga Rp 19,32 triliun, atau setara US$ 1,29 miliar pada 26 Mei 2023 lalu.​

Investor China Merangsek Potensi Pasar Indonesia
| Senin, 24 Februari 2025 | 06:00 WIB

Investor China Merangsek Potensi Pasar Indonesia

Bukan hanya investasi langsung saja, pemodal asal Tiongkok juga mulai melirik pasar modal Indonesia.

Dapen Harus Kerja Ekstra Keras Untuk Memupuk Aset
| Senin, 24 Februari 2025 | 05:50 WIB

Dapen Harus Kerja Ekstra Keras Untuk Memupuk Aset

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan aset industri dana pensiun (dapen) bisa tumbuh sebesar 9%-11% sepanjang tahun 2025. 

ASSA Mengebut Lini Bisnis Logistik pada Tahun Ini
| Senin, 24 Februari 2025 | 05:45 WIB

ASSA Mengebut Lini Bisnis Logistik pada Tahun Ini

Adi Sarana Armada (ASSA) mampu menjalani bisnis logistik dengan baik berkat keberadaan kendaraan yang melimpah.

Awal Pekan di Akhir Februari 2025, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Senin (24/2)
| Senin, 24 Februari 2025 | 05:42 WIB

Awal Pekan di Akhir Februari 2025, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Senin (24/2)

Jumat lalu asing membukukan aksi jual bersih alias net sell jumbo Rp 705,07 miliar. Akumulasi net sell asing  sepekan mencapai Rp 1,04 triliun.  

Menghadirkan Kesempatan Kerja Berkualitas
| Senin, 24 Februari 2025 | 05:15 WIB

Menghadirkan Kesempatan Kerja Berkualitas

Kebijakan hilirisasi harus disempurnakan dan diperluas, misalnya ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

INDEKS BERITA

Terpopuler