Pemerintah Belum Juga Merespons Proposal Divestasi INCO

Kamis, 28 Februari 2019 | 07:56 WIB
Pemerintah Belum Juga Merespons Proposal Divestasi INCO
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.IDJAKARTA. Manajemen PT Vale Indonesia Tbk (INCO) siap melaksanakan divestasi 20% saham, sesuai ketentuan. Meski kewajiban itu baru jatuh tempo Oktober tahun ini, INCO berkomitmen dengan melayangkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak akhir tahun lalu.

Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk, Nicolas Kanter, menjelaskan hingga kini surat tersebut belum mendapatkan jawaban dari Kementerian ESDM. Padahal INCO sudah siap menjalankan proses divestasi lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

"Belum ada kemajuan, sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban pemerintah. Kami punya kewajiban sampai Oktober, kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Bagi kami, lebih cepat lebih baik," kata Nico, Rabu (27/2).

Lantaran surat INCO belum mendapatkan respons Kementerian ESDM, proses divestasi masih menggantung. Pasalnya, belum ada mekanisme divestasi yang disepakati dengan pemerintah, termasuk kejelasan kepada siapa 20% saham Vale Indonesia ini akan terserap dan ditawarkan.

Alhasil, manajemen INCO juga belum melakukan valuasi 20% saham yang akan mereka jual. "Kami belum valuasi karena pemerintah belum (menjawab). Kami juga belum tahu pihak mana (yang akan menyerap saham divestasi)," jelas Nico.

Fajar Harry Sampurno, Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian ESDM mengenai proses divestasi saham INCO sebelum memberikan penugasan.

Kementerian BUMN membuka peluang memberikan penugasan kepada holding industri pertambangan BUMN untuk menyerap 20% saham INCO. Opsi penugasan tersebut ditujukan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

"Belum tahu, kami menunggu penugasan dari Kementerian ESDM. Kalau mereka sudah membuka, Grup Inalum, Antam, atau lainnya bisa mendapatkan penugasan," ujar Fajar, belum lama ini.

Masih evaluasi

Saat dimintai konfirmasi, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar enggan memberikan tanggapan. Ia tak menjawab saat ditanya mengenai respons pemerintah atas kesiapan INCO untuk bisa menuntaskan proses divestasi lebih cepat sebelum Oktober 2019.

"Hari ini (kemarin) kami bicara CEO Forum, kok malah bicara yang lain, ini saja dulu," kilah Arcandra selepas membuka acara CEO Forum 2019 Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia, Rabu (27/2).

Namun Kementerian ESDM tidak menghalangi jika INCO menggelar pembicaraan secara business to business (B to B) dalam proses divestasi tersebut.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak sebelumnya bilang, saat ini proses divestasi masih merupakan aksi korporasi INCO yang harus dilaporkan kepada pemerintah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono juga mengaku masih mengevaluasi surat Vale Indonesia.

Atas dasar itu, Kementerian ESDM belum bisa memastikan kapan surat INCO itu akan dibalas. "Vale pokoknya sebelum Oktober, nanti kami balas," kata dia.

Bagikan

Berita Terbaru

MSCI Soroti Transparansi Pasar Indonesia, Risiko Turun ke Frontier Market Tetap Ada
| Rabu, 24 Juni 2026 | 13:26 WIB

MSCI Soroti Transparansi Pasar Indonesia, Risiko Turun ke Frontier Market Tetap Ada

MSCI menyoroti kualitas aksesibilitas pasar modal Indonesia dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada 23 Juni 2026. 

Stock Split RAJA Disetujui, Paling Minimal bisa Jadi Sentimen Positif Jangka Pendek
| Rabu, 24 Juni 2026 | 09:31 WIB

Stock Split RAJA Disetujui, Paling Minimal bisa Jadi Sentimen Positif Jangka Pendek

Pergerakan harga saham RAJA setelah stock split sangat bergantung pada kondisi fundamental dan momentum pasar secara keseluruhan.

Kondisi Ekonomi dan Bisnis Tak Pasti, GTRA Mengincar Pendapatan Rp 1 Triliun di 2026
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:14 WIB

Kondisi Ekonomi dan Bisnis Tak Pasti, GTRA Mengincar Pendapatan Rp 1 Triliun di 2026

GTRA siap capai pendapatan Rp 1 triliun 2026. Fokus pada FMCG, e-commerce, dan peningkatan layanan jadi alasan Anda harus tahu.

Indonesia Tetap di Emerging Market, MSCI Beri Sorotan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:06 WIB

Indonesia Tetap di Emerging Market, MSCI Beri Sorotan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Kemarin investor asing mencatatkan aksi jual bersih alias net sell Rp 311,55 miliar. Empat hari terakhir net sell menyentuh Rp 4,73 triliun.

King Tyre Indonesia (TYRE) Kejar Target Penjualan Tumbuh 5%
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:02 WIB

King Tyre Indonesia (TYRE) Kejar Target Penjualan Tumbuh 5%

Pada tahun ini, TYRE juga berupaya mengoptimalkan penjualan ban untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

GGRM Bakal Bagi Dividen Rp 800 Per Saham, Blackrock Hingga WisdomTree Akumulasi
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:00 WIB

GGRM Bakal Bagi Dividen Rp 800 Per Saham, Blackrock Hingga WisdomTree Akumulasi

RUPST menyetujui penggunaan Rp 1,54 triliun atau setara Rp 800 per saham dari keuntungan tahun buku 2025 sebagai dividen tunai.

Kawasan GBK Bakal Menjadi Pusat Sport Tourism
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:29 WIB

Kawasan GBK Bakal Menjadi Pusat Sport Tourism

Danantara juga berpeluang merobohkan Hotel Sultan yang selama ini dikelola oleh pihaaaak PT Indobuildco.

Optimalisasi Dana Haji Kian Mendesak
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:24 WIB

Optimalisasi Dana Haji Kian Mendesak

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong BPKH agar semakin independen dan mandiri dalam mengelola dana haji

Daya Beli Masyarakat Loyo, Jakarta dan Jawa Masih Jadi Penopang Penjualan ACES
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:22 WIB

Daya Beli Masyarakat Loyo, Jakarta dan Jawa Masih Jadi Penopang Penjualan ACES

SSSG ACES tumbuh 2,1% hingga Mei 2026. Wilayah Jakarta dan Jawa jadi penopang utama, sedangkan luar Jawa masih tertekan. 

Regulasi Koperasi Saat Ini Sudah Tidak Relevan
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:19 WIB

Regulasi Koperasi Saat Ini Sudah Tidak Relevan

Parlemen sedang menggodok revisi UU Koperasi agar sesuai dengan tuntutan ekonomi modern dan teknologi digital

INDEKS BERITA

Terpopuler