Pemerintah Belum Juga Merespons Proposal Divestasi INCO

Kamis, 28 Februari 2019 | 07:56 WIB
Pemerintah Belum Juga Merespons Proposal Divestasi INCO
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.IDJAKARTA. Manajemen PT Vale Indonesia Tbk (INCO) siap melaksanakan divestasi 20% saham, sesuai ketentuan. Meski kewajiban itu baru jatuh tempo Oktober tahun ini, INCO berkomitmen dengan melayangkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak akhir tahun lalu.

Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk, Nicolas Kanter, menjelaskan hingga kini surat tersebut belum mendapatkan jawaban dari Kementerian ESDM. Padahal INCO sudah siap menjalankan proses divestasi lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

"Belum ada kemajuan, sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban pemerintah. Kami punya kewajiban sampai Oktober, kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Bagi kami, lebih cepat lebih baik," kata Nico, Rabu (27/2).

Lantaran surat INCO belum mendapatkan respons Kementerian ESDM, proses divestasi masih menggantung. Pasalnya, belum ada mekanisme divestasi yang disepakati dengan pemerintah, termasuk kejelasan kepada siapa 20% saham Vale Indonesia ini akan terserap dan ditawarkan.

Alhasil, manajemen INCO juga belum melakukan valuasi 20% saham yang akan mereka jual. "Kami belum valuasi karena pemerintah belum (menjawab). Kami juga belum tahu pihak mana (yang akan menyerap saham divestasi)," jelas Nico.

Fajar Harry Sampurno, Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian ESDM mengenai proses divestasi saham INCO sebelum memberikan penugasan.

Kementerian BUMN membuka peluang memberikan penugasan kepada holding industri pertambangan BUMN untuk menyerap 20% saham INCO. Opsi penugasan tersebut ditujukan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

"Belum tahu, kami menunggu penugasan dari Kementerian ESDM. Kalau mereka sudah membuka, Grup Inalum, Antam, atau lainnya bisa mendapatkan penugasan," ujar Fajar, belum lama ini.

Masih evaluasi

Saat dimintai konfirmasi, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar enggan memberikan tanggapan. Ia tak menjawab saat ditanya mengenai respons pemerintah atas kesiapan INCO untuk bisa menuntaskan proses divestasi lebih cepat sebelum Oktober 2019.

"Hari ini (kemarin) kami bicara CEO Forum, kok malah bicara yang lain, ini saja dulu," kilah Arcandra selepas membuka acara CEO Forum 2019 Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia, Rabu (27/2).

Namun Kementerian ESDM tidak menghalangi jika INCO menggelar pembicaraan secara business to business (B to B) dalam proses divestasi tersebut.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak sebelumnya bilang, saat ini proses divestasi masih merupakan aksi korporasi INCO yang harus dilaporkan kepada pemerintah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono juga mengaku masih mengevaluasi surat Vale Indonesia.

Atas dasar itu, Kementerian ESDM belum bisa memastikan kapan surat INCO itu akan dibalas. "Vale pokoknya sebelum Oktober, nanti kami balas," kata dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Anak Usaha DOID Rilis Obligasi Senilai Rp 1,4 Triliun, Tawaran Kupon Hingga 8,75%
| Selasa, 30 September 2025 | 13:38 WIB

Anak Usaha DOID Rilis Obligasi Senilai Rp 1,4 Triliun, Tawaran Kupon Hingga 8,75%

PT Bukit Makmur Mandiri Utama akan memanfaatkan dana obligasi untuk refinancing, belanja modal, dan modal kerja.

Ada Transaksi Nego Jumbo di Saham ARCI, Basis Utama Prima Milik Happy Hapsoro Jualan?
| Selasa, 30 September 2025 | 11:41 WIB

Ada Transaksi Nego Jumbo di Saham ARCI, Basis Utama Prima Milik Happy Hapsoro Jualan?

Basis Utama Prima masuk sebagai investor di ARCI saat emiten pertambangan emas tersebut menggelar IPO pada 2021.

Besarnya Efek Domino Dibalik Suntikan Rp 200 T ke Himbara untuk Koperasi Merah Putih
| Selasa, 30 September 2025 | 10:25 WIB

Besarnya Efek Domino Dibalik Suntikan Rp 200 T ke Himbara untuk Koperasi Merah Putih

Risiko terbesar jika sampai terjadi kegagalan Koperasi Merah Putih akan ditanggung desa dan kelurahan.

DPR Minta Minimum Free Float 30%, Begini Efeknya Bagi Pasar Saham dan Emiten
| Selasa, 30 September 2025 | 09:49 WIB

DPR Minta Minimum Free Float 30%, Begini Efeknya Bagi Pasar Saham dan Emiten

Jika minimum free float langsung diatur sebesar 30%, dapat menimbulkan risiko bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Usai Gembok Dibuka BEI, Saham KOKA Langsung Ngacir Tersulut Rencana Masuknya Ningbo
| Selasa, 30 September 2025 | 09:10 WIB

Usai Gembok Dibuka BEI, Saham KOKA Langsung Ngacir Tersulut Rencana Masuknya Ningbo

Lonjakan saham KOKA lebih dipicu oleh euforia dan spekulasi pelaku pasar terhadap rencana masuknya calon investor strategis. 

SKK Migas Teken Perjanjian Proyek South Hub
| Selasa, 30 September 2025 | 08:29 WIB

SKK Migas Teken Perjanjian Proyek South Hub

Tiga kontrak pertama memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam komersialisasi minyak dan kondensat

Antam Masih Mengimpor Emas 30 Ton per Tahun
| Selasa, 30 September 2025 | 08:27 WIB

Antam Masih Mengimpor Emas 30 Ton per Tahun

Antam mendapatkan emas dari beberapa sumber. Pertama, dari Tambang Emas Pongkor di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Bogor,

Nasib IPO Inalum  di Tangan Danantara
| Selasa, 30 September 2025 | 08:22 WIB

Nasib IPO Inalum di Tangan Danantara

Sebelumnya, Inalum menargetkan IPO bisa direalisasikan sebelum Danantara berdiri, saat masih berada langsung di bawah kendali Kementerian BUMN

Renovasi 7 Gerbang Tol Dalam Kota JSMR Ditargetkan Rampung Hingga Awal Oktober 2025
| Selasa, 30 September 2025 | 08:19 WIB

Renovasi 7 Gerbang Tol Dalam Kota JSMR Ditargetkan Rampung Hingga Awal Oktober 2025

Gerbang tol yang diperbaiki berada di Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit yang merupakan salah satu jalanan utama Jakarta.

Ada Celah Privatisasi PLN, RUPTL 2025-2034 Digugat
| Selasa, 30 September 2025 | 08:14 WIB

Ada Celah Privatisasi PLN, RUPTL 2025-2034 Digugat

Pengembang swasta memegang porsi 73% proyek pembangkit listrik senilai Rp 1.566 triliun, sehingga akan berpengaruh pada PLN

INDEKS BERITA

Terpopuler