Pemerintah Menjamin Penyiaran TV Digital Tanpa Pungutan Iuran

Jumat, 12 Maret 2021 | 06:47 WIB
Pemerintah Menjamin Penyiaran TV Digital Tanpa Pungutan Iuran
[ILUSTRASI. Pemerintah mengawal target migrasi dari penyiaran televisi teknologi analog menjadi teknologi digital (ASO) paling lambat 2 November 2022. KONTAN/Cheppy A. Muchlis]
Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih mengawal target migrasi dari penyiaran televisi teknologi analog menjadi teknologi digital atau analog switch off (ASO) paling lambat 2 November 2022. Pemerintah menjamin masyarakat tidak perlu membayar iuran televisi karena sifat penyiaran digital adalah free to air.

Namun masyarakat pemilik perangkat TV yang masih mengusung teknologi analog mesti memiliki decoder atau set top box (STB) dengan harga mulai Rp 150.000. Fungsi STB untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog. STB tak diperlukan jika teknologi digital sudah tersemat di dakam perangkat TV.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Tekanan di Segmen Usaha Mikro Masih Berat
| Jumat, 27 Maret 2026 | 06:50 WIB

Tekanan di Segmen Usaha Mikro Masih Berat

​Kredit mikro masih tersendat di awal 2026: pertumbuhan stagnan, sementara risiko kredit bermasalah justru meningkat.

Kinerja Emiten Menara Grup Djarum Masih Harum
| Jumat, 27 Maret 2026 | 06:47 WIB

Kinerja Emiten Menara Grup Djarum Masih Harum

Penyokong profitabilitas PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) adalah efisiensi biaya dan peningkatan utilisasi aset lewat kenaikan jumlah penyewa

Biaya Operasional Bank Semakin Efisien
| Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35 WIB

Biaya Operasional Bank Semakin Efisien

​Perbankan kian agresif menekan biaya lewat digitalisasi, mendorong efisiensi operasional dan memperkuat kinerja di awal tahun.

Menelisik Dampak Tambahan Penempatan Dana Negara di Perbankan
| Jumat, 27 Maret 2026 | 06:30 WIB

Menelisik Dampak Tambahan Penempatan Dana Negara di Perbankan

​Suntikan dana Rp 100 triliun ke perbankan berpotensi jadi pedang bermata dua: menopang pasar obligasi, tapi mengancam likuiditas bank.

Alarm Coretax
| Jumat, 27 Maret 2026 | 06:11 WIB

Alarm Coretax

Menkeu Purbaya menyinggung adanya kemungkinan celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

Harga Minyak Global Menguat, Prospek ENRG Kian Cerah
| Jumat, 27 Maret 2026 | 06:00 WIB

Harga Minyak Global Menguat, Prospek ENRG Kian Cerah

ENRG menemukan cadangan minyak 15,6 juta barel di Riau, menambah portofolio hulu migas. Proyeksi kinerja 2026 positif, cek target harga sahamnya.

Fenomena Pasar: Emas Terkoreksi, Minyak Melonjak, Apa Pemicunya?
| Jumat, 27 Maret 2026 | 06:00 WIB

Fenomena Pasar: Emas Terkoreksi, Minyak Melonjak, Apa Pemicunya?

Harga minyak melonjak, emas justru anjlok di tengah ketidakpastian global. Simak bagaimana pergeseran fokus pasar ini bisa terjadi

Injeksi Likuiditas Belum Tentu Redam Imbal Hasil
| Jumat, 27 Maret 2026 | 06:00 WIB

Injeksi Likuiditas Belum Tentu Redam Imbal Hasil

Menteri Keuangan berharap injeksi likuiditas ke Himbara digunakan bank untuk membeli SBN            

Jangan Sampai Nestapa Karena Mengekor Portofolio Investor Ternama
| Jumat, 27 Maret 2026 | 06:00 WIB

Jangan Sampai Nestapa Karena Mengekor Portofolio Investor Ternama

Dari daftar kepemilikan 1% BEI terlihat nama-nama menarik diperhatikan. Mau ikuti portofolio mereka?

Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp 130 Triliun
| Jumat, 27 Maret 2026 | 05:35 WIB

Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp 130 Triliun

Pemerintah mencatat sudah  ada sebanyak 73% kabupaten/kota terdampak bencana Sumatra kembali normal. 

INDEKS BERITA

Terpopuler