Pemerintah Siap Bagikan Lahan 1,3 Juta ha

Selasa, 06 Agustus 2019 | 07:05 WIB
Pemerintah Siap Bagikan Lahan 1,3 Juta ha
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengklaim telah menyediakan sekitar 1,3 juta hektare (ha) lahan untuk dibagikan ke masyarakat.

Lahan yang akan dibagikan berasal dari kawasan hutan berdasarkan Maklumat Persetujuan Pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan per 5 Agustus 2019.

Lahan tersebut tersebar di 20 provinsi, dan dialokasikan melalui persetujuan pencadangan pelepasan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang tidak produktif sebanyak 938.879 ha, dan untuk pencetakan sawah baru seluas 39.229 ha.

TORA yang berasal dari HPK tidak produktif bisa digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, pengembangan wilayah dan lainnya.

Pengembangan ini berdasarkan usulan gubernur, bupati, dan walikota.

"Permohonan dilengkapi dengan data dan informasi yang lengkap serta rencana kerja penggunaan area hutan," terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Senin (5/8)

Selanjutnya, pengalokasian lahan melalui persetujuan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) seluas 330.357 ha di 130 kabupaten/kota.

Pola penyelesaiannya meliputi perubahan batas seluas 204.662 ha, perhutanan sosial seluas 125.680 ha, lalu pemukiman kembali (Resettlement) seluas 15 ha.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, dari sejumlah permohonan Pemda, sebagian lahan masih memiliki kondisi hutan yang bagus atau di kawasan konservasi.

"Yang tidak memungkinkan untuk dilepaskan, diklasifikasikan perhutanan sosial," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Waspada Lonjakan Inflasi Pangan Berlanjut
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:26 WIB

Waspada Lonjakan Inflasi Pangan Berlanjut

BI mewaspadai pergerakan inflasi kelompok pangan alias volatile food yang mulai meningkat beberapa waktu terakhir.

Cerita Direktur Sreeya Sewu Indonesia Mengadopsi Strategi Value Investing
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:15 WIB

Cerita Direktur Sreeya Sewu Indonesia Mengadopsi Strategi Value Investing

Mengupas strategi berinvestasi Natanael Yuyun Suryadi, Direktur PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (SPID) 

 Membentuk Ulang Industri Lelang
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:06 WIB

Membentuk Ulang Industri Lelang

Menyusuri perjalanan karier Deny Gunawan hingga menjabat Chief Operating Officer (COO) PT JBA Indonesia

Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) Merambah Bisnis Susu Untuk MBG
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:00 WIB

Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) Merambah Bisnis Susu Untuk MBG

Mengupas profil dan strategi bisnis baru PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) di sektor susu sapi perah dan turunannya

KRAS Berpeluang Dapat Suntikan Dana Danantara
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:00 WIB

KRAS Berpeluang Dapat Suntikan Dana Danantara

Industri baja dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkeahlian tinggi.

Sanksi Tegas Bagi Importir Pakaian Bekas
| Sabtu, 15 November 2025 | 06:56 WIB

Sanksi Tegas Bagi Importir Pakaian Bekas

Total nilai impor pakai bekas itu sebesar Rp 112,35 miliar atau setara 19.391 balpres yang dimusnahkan.

Pesangon dan Uang Pensiun Tetap Kena Pajak
| Sabtu, 15 November 2025 | 06:54 WIB

Pesangon dan Uang Pensiun Tetap Kena Pajak

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil pajak atas pesangon pensiun                     

Asosiasi Rumah Sakit Mengusulkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
| Sabtu, 15 November 2025 | 06:53 WIB

Asosiasi Rumah Sakit Mengusulkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Selain masalah tarif iuran BPJS Kesehatan, pengelola rumah sakit juga menunggu kepastian kebijakan kamar rumah sakit yang jadi syarat KRIS

 Buka Lahan, Kejar Target Produksi CPO 100 Juta Ton
| Sabtu, 15 November 2025 | 06:50 WIB

Buka Lahan, Kejar Target Produksi CPO 100 Juta Ton

Pemerintah bakal membuka 3 juta hektare lahan sawit untuk target produksi 100 juta ton sawit untuk mendukung ketahanan pangan dan energi

Kejar Pajak Ekonomi Gelap Pakai AI
| Sabtu, 15 November 2025 | 06:42 WIB

Kejar Pajak Ekonomi Gelap Pakai AI

Direktorat Jenderal Pajak mulai memanfaatkan akal imitasi untuk memetakan potensi penambahan pajak  

INDEKS BERITA

Terpopuler