Pemerintah Siapkan Sekitar Rp 155 Triliun untuk Anggaran Insentif Pajak di 2020

Kamis, 20 Juni 2019 | 09:25 WIB
Pemerintah Siapkan Sekitar Rp 155 Triliun untuk Anggaran Insentif Pajak di 2020
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berniat meningkatkan insentif pajak bagi dunia usaha di tahun depan. Agar penyaluran insentif bisa berjalan, pemerintah pun berniat meingkatkan pos belanja pajak alias tax expenditure dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Peningkatan tax expenditure diharapkan memacu dunia usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut estimasi nilai tax expenditure tahun depan sekitar Rp 155 triliun. Angka tersebut masih bisa berubah karena saat ini, belum ada hitungan pasti dari pemerintah.

Sri Mulyani menyebutkan keputusan tersebut sensitif secara politik maupun sosial. "Kami juga bisa memilih uang Rp 150 triliun tersebut mau dibelanjakan kemana untuk fasilitas perpajakan supaya dampaknya paling besar namun ini sensitif secara politik dan sosial," tandas Sri Mulyani di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (17/6).

Sri Mulyani menambahkan, dalam pendistribusian nanti pihaknya akan tetap memperhatikan risiko politik hingga ke tujuan dan dampak pada perekonomian. "Namun Presiden sudah mengharapkan kita semua menformulasikan ekonomi baik secara keseluruhan," jelas Sri Mulyani.

Dalam wawancara dengan KONTAN pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perlu jatah insentif yang konkret untuk dapat menarik investasi lebih masif. Misalnya, berapa besaran insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance yang dapat dikucurkan sehingga target pemberian insentif bisa jelas dan terlihat besarannya.

"Bukan hanya orang datang, minta insentif terus dikasih. Tapi setahun dijatah berapa triliun untuk insentif. Nanti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bisa mengatur targetnya. Sehingga target insentif bisa jelas dan kelihatan angkanya," papar Presiden Joko Widodo.

Hitung efektivitas

Insentif pajak sudah diberikan pemerintah sejak dulu. Namun, perhitungan pasti anggaran insentif tersebut baru dimulai dalam beberapa tahun terakhir. Dalam Nota Keuangan APBN 2019, estimasi belanja pajak pada dua tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 143,6 triliun dan Rp 154,7 triliun.

Berdasarkan jenis pajak, pada tahun 2016, insentif di pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 114,2 triliun, pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 20,52 triliun serta Bea dan Cukai sebesar Rp 8,84 triliun.

Sedangkan pada tahun 2017 belanja untuk PPN dan PPnBM adalah Rp 125,33 triliun, PPh Rp 20,18 triliun serta Bea dan Cukai sebesar Rp 59,49 triliun.

Sedangkan belanja perpajakan terbesar menurut sektor pada tahun 2017 adalah sektor jasa keuangan yang sebesar Rp 17,63 triliun, disusul oleh sektor pertanian dan perikanan Rp 14,25 triliun dan jasa transportasi Rp 12,85 triliun. Sedangkan untuk sektor manufaktur belanja pajak pada tahun 2017 Rp 12,35 triliun.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo menyarankan pengalokasiannya dapat dilakukan dengan baik sehingga memberi hasil yang optimal. "Yang penting optimal bagi perekonomian negara," jelas Andreas.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation (Cita) Yustinus Prastowo sepakat bahwa realokasi tax expenditure harus sesuai dengan orientasi bisnis dan ekonomi pemerintah yaitu sektor industri yang alokasinya paling besar. "Yang perlu diperkuat realokasi ke sektor produktif ke sektor manufaktur lalu mungkin industri hulu," jelas Yustinus.

Yustinus juga menyarankan pemerintah perlu secara bertahap membuat skema insentif yang lebih tepat guna. Dia mencontohkan industri tekstil yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja tapi merupakan industri yang paling sulit mendapatkan insentif sehingga tidak kompetitif.

Pemerintah juga harus mulai menghitung efektivitas tax expenditure terhadap perekonomian. "Kita belum sampai kesitu, dihitung harusnya kan efektifitas insentif kalau sudah beri insentif Rp 1 triliun ke (perusahaan) A berapa multiplier effect-nya berapa besar dampak ke perekonomian. Nah nanti perlahan harus ke situ," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Investor Asing Tertarik Masuk, Harga Saham DADA Naik di Tengah Aksi Jual Pengendali
| Selasa, 26 Agustus 2025 | 20:28 WIB

Investor Asing Tertarik Masuk, Harga Saham DADA Naik di Tengah Aksi Jual Pengendali

Sejak April hingga pertengahan Agustus 2025, PT Karya Permata Inovasi Indonesia terus-menerus menjual saham DADA.

PIK 2 Bakal Private Placement Rp 300 Miliar, Harga Saham PANI Malah Terkoreksi
| Selasa, 26 Agustus 2025 | 19:58 WIB

PIK 2 Bakal Private Placement Rp 300 Miliar, Harga Saham PANI Malah Terkoreksi

Marketing sales PANI bakal turun 42% YoY menjadi Rp 3,5 triliun akibat siklus perlambatan di pasar properti.

Danantara Dikabarkan bakal Menerbitkan Patriot Bond Senilai Rp 50 Triliun
| Selasa, 26 Agustus 2025 | 12:24 WIB

Danantara Dikabarkan bakal Menerbitkan Patriot Bond Senilai Rp 50 Triliun

Kabar mengenai Patriot Bond Danantara pertama kali terungkap lewat akun instagram pribadi Tantowi Yahya (@tantowiyahyaofficial) tanggal 23 Agustus

Membedah Katalis yang bisa Mendongkrak Kinerja Keuangan & Saham Vale Indonesia (INCO)
| Selasa, 26 Agustus 2025 | 10:47 WIB

Membedah Katalis yang bisa Mendongkrak Kinerja Keuangan & Saham Vale Indonesia (INCO)

Penjualan nikel saprolit akan memberikan tambahan pendapatan potensial sekitar US$ 56 juta di paruh kedua 2025.

Memantau Geliat Industri Bank Kustodian di Tahun 2025
| Selasa, 26 Agustus 2025 | 10:41 WIB

Memantau Geliat Industri Bank Kustodian di Tahun 2025

Industri bank kustodian di Indonesia dapat belajar dari negara yang lebih maju seperti India dan Vietnam. 

Saham TLKM Tetap di Atas 3.000 di Tengah Jual-Beli oleh JP Morgan & Credit Agricole
| Selasa, 26 Agustus 2025 | 08:43 WIB

Saham TLKM Tetap di Atas 3.000 di Tengah Jual-Beli oleh JP Morgan & Credit Agricole

Berdasar rata-rata target harga berdasarkan konsensus analis, potensi kenaikan harga saham TLKM sudah terbatas.

Valuasi Harga Saham HEAL Kian Premium Sejak Masuknya Grup Djarum, Masih Layak Beli?
| Selasa, 26 Agustus 2025 | 08:12 WIB

Valuasi Harga Saham HEAL Kian Premium Sejak Masuknya Grup Djarum, Masih Layak Beli?

Masuknya Grup Djarum membuka peluang bagi RS Hermina (HEAL) untuk menggarap ratusan ribu karyawan yang berada di bawah konglomerasi tersebut.

Anggaran BA BUN Bengkak, Rawan Jadi Pos Gelap
| Selasa, 26 Agustus 2025 | 07:54 WIB

Anggaran BA BUN Bengkak, Rawan Jadi Pos Gelap

Anggaran tahun depan dipatok Rp 525 triliun, naik signifikan 46,65% dibanding 2025 yang sebesar Rp 358 triliun.

Harga Saham EMTK Mengangkasa, Vanguard Group tak Mau Ketinggalan Kesempatan Jualan
| Selasa, 26 Agustus 2025 | 07:42 WIB

Harga Saham EMTK Mengangkasa, Vanguard Group tak Mau Ketinggalan Kesempatan Jualan

Sepanjang Agustus 2025 berjalan, investor asing institusi lebih banyak menjual saham EMTK ketimbang akumulasi.

Belanja Perpajakan Tak Ungkit Industri Pengolahan
| Selasa, 26 Agustus 2025 | 07:30 WIB

Belanja Perpajakan Tak Ungkit Industri Pengolahan

Meski belanja perpajakan digelontorkan, kinerja industri pengolahan justru semakin menunjukkan tanda-tanda kelesuan. 

INDEKS BERITA

Terpopuler