KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan insentif untuk kegiatan eksplorasi geothermal alias panas bumi. Insentif berupa subsidi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mengurangi impor minyak dan gas (migas) hingga tahun 2025.
"Kalau bicara geothermal biayanya di awal memang besar sehingga bisa setiap proyek dibuat kebijakan lima hingga 10 tahun pertama diberi subsidi sekian," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (25/4) kemarin.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto menambahkan, panas bumi bisa mensubtitusi impor minyak bumi. Diperkirakan, impor minyak bumi mencapai 100.000 barel per hari hingga tahun 2025.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor minyak mentah Januari-Maret 2019 mencapai 2,52 juta ton dengan nilai mencapai US$ 1,16 miliar. Sedangkan impor hasil minyak mencapai 5,59 juta ton setara US$ 3,11 miliar.
Pemerintah menargetkan, bauran energi untuk listrik panas bumi mencapai 11% pada tahun 2025 mendatang. Sayangnya, dari potensi panas bumi di Indonesia yang tercatat 29 gigawatt (GW), kapasitas PLTP tahun 2018 baru mencapai 1.348 megawatt (MW) atau sekitar 7%.
"Sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN 2019-2028, tahun 2025 target mencapai 6.310 MW. Artinya, dalam enam tahun ke depan kita harus memenuhi kapasitas 5.200 MW atau 720 MW per tahun," tambahnya.
Salah satu perusahaan energi pelat merah, PT Geo Dipa Energi (Persero) bakal melanjutkan pembangunan PLTP unit II Dieng dan Patuha dengan kapastias masing-masing sebesar 60 MW. Pembangunan proyek ini, ditargetkan akan rampung di tahun 2023 mendatang.
"Sehingga pada 2023, Geo Dipa akan meningkatkan kapasitas produksi listriknya hingga 270 MW," kata Direktur Utama PT Geo Dipa Riki Firmandha Ibrahim.
