Pemerintah Timbang Kemungkinan Swasta Jual Avtur di Bandara

Rabu, 13 Februari 2019 | 06:44 WIB
Pemerintah Timbang Kemungkinan Swasta Jual Avtur di Bandara
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah akan mendorong investor swasta untuk ikut berbisnis avtur di bandara. Selama ini hanya PT Pertamina yang menjual avtur di bandara Indonesia.

Skema penjualan avtur di bandara yang monopolistis itu diduga turut menjadi penyebab harga avtur di Indonesia lebih mahal ketimbang negara tetangga. Harga avtur yang tinggi inilah yang jadi alasan maskapai penerbangan menjual tiket dengan harga mahal.

Catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga kontrak avtur periode November 2018 di Bandara Cengkareng sebesar 107,7% dibandingkan dengan Mean of Platts Singapore (MOPS). Di Kuala Lumpur, harga avtur hanya 103,5% MOPS dan di Singapura 102,1% MOPS.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, butuh kehadiran pihak swasta sebagai pemasok avtur di Indonesia. "Sama seperti penjualan bahan bakar minyak (BBM), pelat merah (Pertamina) juga ada pesaingnya," jelas JK, sapaan akrabnya, usai memimpin rapat di Kantor Wakil Presiden, Selasa (12/2).

Namun, penjualan avtur, perlu fasilitas khusus di bandara yang perlu miliki oleh penjual avtur. "Kalau mobil ada alternatif, bandara semestinya bisa tetapi harus investasi di bandara," terang JK.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah akan mengatasi kesulitan masuknya industri penjual avtur di Indonesia. "Nanti dicari jalan keluarnya, kami akan mencoba yang lain yang jual bukan cuma Pertamina," jelas Luhut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, akan kaji formula perpajakan avtur. Saat ini, harga avtur yang diterima oleh maskapai domestik belum termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 0,3% untuk penerbangan domestik. "Kalau itu sifatnya level playing fields kami bersedia untuk membandingkan dengan negara lain. Kalau treatment PPN itu sama, kita akan berlakukan sama," jelas Sri Mulyani.

Bagikan

Berita Terbaru

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler