Pemerintah Tolak Klaim Biaya Operasional yang Diajukan Lapindo

Rabu, 03 Juli 2019 | 07:25 WIB
Pemerintah Tolak Klaim Biaya Operasional yang Diajukan Lapindo
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, pembayaran utang oleh Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya hingga saat ini baru mencapai Rp 5 miliar. Padahal, total pokok utang kedua perusahaan tersebut mencapai Rp 773,3 miliar, belum termasuk bunga sebesar 4% per tahun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta mengatakan, hingga saat ini Kemkeu masih meminta Lapindo melunasi utangnya sesuai ketentuan perjanjian dengan pemerintah pada tahun 2015. "Sejauh ini, pembayaran yang pernah dilakukan yaitu pada Desember 2018 lalu baru sebesar Rp 5 miliar," kata Isa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (2/7).

Menanggapi klaim piutang oleh Lapindo yang sempat disebut sebagai pengembalian biaya operasional (cost recovery), Isa menyatakan bahwa klaim tersebut sudah ditolak oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). "SKK Migas mengatakan cost recovery hanya dapat diperhitungkan dari pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dari production sharing contract yang sama," tambahnya.

Kemkeu juga terus meminta Lapindo segera mengurus sertifikat tanah-tanah yang telah mereka beli dari masyarakat. Isa melaporkan, saat ini telah dilakukan penyerahan sertifikat untuk tanah di sekitar tanggul seluas kurang lebih 44 hektare (ha)-45 ha kepada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Komisi XI DPR tampak terkejut mendengar laporan pemerintah. Pasalnya, pemerintah belum pernah menyampaikan perkembangan pembayaran utang Lapindo hingga saat ini.

Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perujuangan (PDI-P) Andreas Eddy Susetyo mengatakan, seharusnya Lapindo membayar cicilan utang setiap tahun. "Kalau demikian, kami meminta kejelasan kecukupan jaminan yang waktu itu menjadi syarat," kata Andreas.

Andreas juga meragukan kemampuan Lapindo memenuhi kewajiban utang tersebut. Apalagi, pokok utang mencapai Rp 773 miliar, belum termasuk bunga utang dan yang baru diangsur sebesar Rp 5 miliar saja.

Menurut Andreas, pemerintah harus terus menyampaikan perkembangan pembayaran utang Lapindo ini kepada legislatif. Sebab, DPR ikut memberi persetujuan untuk mengesahkan perjanjian pemberian pinjaman talangan kepada Lapindo pada waktu itu.

Bagikan

Berita Terbaru

Koreksi Harga Emas Bikin Cemas
| Rabu, 18 November 2026 | 06:37 WIB

Koreksi Harga Emas Bikin Cemas

Goldman Sachs merevisi turun proyeksi harga komoditas emas dunia pada tahun 2026 hingga 2027 mendatang

Waspada Koreksi Lanjutan
| Rabu, 18 November 2026 | 06:34 WIB

Waspada Koreksi Lanjutan

Hari ini para investor akan menanti hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) terkait nasib suku bunga acuan BI 

Rupiah pada Rabu (18/11) Menanti Kebijakan BI
| Rabu, 18 November 2026 | 06:30 WIB

Rupiah pada Rabu (18/11) Menanti Kebijakan BI

Di pasar spot, rupiah naik tipis 0,07% secara harian ke level Rp 18.256 per dolar AS pada Selasa (17/11). 

Indeks Dolar Terus Menanjak, Valas Utama Bergerak Beragam
| Rabu, 18 November 2026 | 06:15 WIB

Indeks Dolar Terus Menanjak, Valas Utama Bergerak Beragam

Indeks dolar Amerika Serikat (AS) terus menanjak hingga mencetak rekor tertinggi dalam 19 bulan terakhir.

Menguji Duit Pesangon
| Rabu, 18 November 2026 | 06:09 WIB

Menguji Duit Pesangon

Beban pungutan dana cadangan pesangon bisa menggerus modal kerja dan memengaruhi keputusan perusahaan untuk merekrut pekerja tetap.

Ini Tanda Geliat Ekonomi Melambat
| Rabu, 18 November 2026 | 06:07 WIB

Ini Tanda Geliat Ekonomi Melambat

Kondisi ini tercermin dari tren penurunan penerimaan pelaku usaha serta melemahnya belanja masyarakat, berdasarkan pemantauan big data BCA

Emiten Ban Menghadapi Kenaikan Harga Bahan Baku ditengah Pemulihan Penjualan Otomotif
| Rabu, 18 November 2026 | 06:05 WIB

Emiten Ban Menghadapi Kenaikan Harga Bahan Baku ditengah Pemulihan Penjualan Otomotif

Dalam jangka pendek, tekanan bahan baku masih akan menjadi risiko utama bagi emiten ban, apalagi kalau harga minyak tetap tinggi.

Fiskal Akhir Tahun Semakin Terhimpit
| Rabu, 18 November 2026 | 06:00 WIB

Fiskal Akhir Tahun Semakin Terhimpit

Penerimaan berpotensi meleset sementara belanja berpotensi membengkak di akhir tahun                

Pemulihan Prapenjualan Jadi Katalis Kinerja Ciputra Development Tbk (CTRA)
| Rabu, 18 November 2026 | 06:00 WIB

Pemulihan Prapenjualan Jadi Katalis Kinerja Ciputra Development Tbk (CTRA)

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) membidik lonjakan serah terima proyek perumahan di akhir tahun 2026

Bank Indonesia Diramal Menaikkan Bunga Acuan
| Rabu, 18 November 2026 | 05:50 WIB

Bank Indonesia Diramal Menaikkan Bunga Acuan

BI diramal akan mengerek bunga acuan bulan ini untuk mempertahankan daya tarik investor             

INDEKS BERITA

Terpopuler