Pemerintah Tolak Klaim Biaya Operasional yang Diajukan Lapindo

Rabu, 03 Juli 2019 | 07:25 WIB
Pemerintah Tolak Klaim Biaya Operasional yang Diajukan Lapindo
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, pembayaran utang oleh Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya hingga saat ini baru mencapai Rp 5 miliar. Padahal, total pokok utang kedua perusahaan tersebut mencapai Rp 773,3 miliar, belum termasuk bunga sebesar 4% per tahun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta mengatakan, hingga saat ini Kemkeu masih meminta Lapindo melunasi utangnya sesuai ketentuan perjanjian dengan pemerintah pada tahun 2015. "Sejauh ini, pembayaran yang pernah dilakukan yaitu pada Desember 2018 lalu baru sebesar Rp 5 miliar," kata Isa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (2/7).

Menanggapi klaim piutang oleh Lapindo yang sempat disebut sebagai pengembalian biaya operasional (cost recovery), Isa menyatakan bahwa klaim tersebut sudah ditolak oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). "SKK Migas mengatakan cost recovery hanya dapat diperhitungkan dari pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dari production sharing contract yang sama," tambahnya.

Kemkeu juga terus meminta Lapindo segera mengurus sertifikat tanah-tanah yang telah mereka beli dari masyarakat. Isa melaporkan, saat ini telah dilakukan penyerahan sertifikat untuk tanah di sekitar tanggul seluas kurang lebih 44 hektare (ha)-45 ha kepada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Komisi XI DPR tampak terkejut mendengar laporan pemerintah. Pasalnya, pemerintah belum pernah menyampaikan perkembangan pembayaran utang Lapindo hingga saat ini.

Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perujuangan (PDI-P) Andreas Eddy Susetyo mengatakan, seharusnya Lapindo membayar cicilan utang setiap tahun. "Kalau demikian, kami meminta kejelasan kecukupan jaminan yang waktu itu menjadi syarat," kata Andreas.

Andreas juga meragukan kemampuan Lapindo memenuhi kewajiban utang tersebut. Apalagi, pokok utang mencapai Rp 773 miliar, belum termasuk bunga utang dan yang baru diangsur sebesar Rp 5 miliar saja.

Menurut Andreas, pemerintah harus terus menyampaikan perkembangan pembayaran utang Lapindo ini kepada legislatif. Sebab, DPR ikut memberi persetujuan untuk mengesahkan perjanjian pemberian pinjaman talangan kepada Lapindo pada waktu itu.

Bagikan

Berita Terbaru

NPL UMKM Naik, Industri Penjaminan Dorong Mitigasi Risiko
| Selasa, 01 Juli 2025 | 03:56 WIB

NPL UMKM Naik, Industri Penjaminan Dorong Mitigasi Risiko

Tren pemburukan kualitas kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah alias UMKM ikut memberikan tantangan bagi industri penjaminan.

Saham Bank KBMI III Jadi Incaran Para Investor
| Selasa, 01 Juli 2025 | 03:56 WIB

Saham Bank KBMI III Jadi Incaran Para Investor

Kapitalisasi pasar saham PT Bank Permata Tbk melesat 245% di tahun 2025 berjalan. Hingga Senin (30/6), kapitalisasi pasar BNLI Rp 117,95 triliun. 

Di Ujung Semester I, Saham-Saham Prajogo Pangestu Memadati Top Leaders IHSG
| Selasa, 01 Juli 2025 | 03:56 WIB

Di Ujung Semester I, Saham-Saham Prajogo Pangestu Memadati Top Leaders IHSG

IHSG tercatat melemah 3,46% sepanjang Juni 2025. Sejak awal tahun atau sepanjang semester pertama 2025, IHSG melemah 2,15%.

Mengintip 8 Saham IPO Baru, Menilik Kinerja 14 Saham yang Listing di Semester I
| Selasa, 01 Juli 2025 | 03:56 WIB

Mengintip 8 Saham IPO Baru, Menilik Kinerja 14 Saham yang Listing di Semester I

Menurut laman resmi e-IPO, kedelapan calon emiten ini telah melewati jadwal book building pada pekan lalu.

Bank Milik Investor Korea Selatan Hingga Mei 2025 Kompak Meningkat
| Selasa, 01 Juli 2025 | 03:56 WIB

Bank Milik Investor Korea Selatan Hingga Mei 2025 Kompak Meningkat

Lima dari tujuh bank milik investor Korea Selatan yang ada di Indonesia mencetak pertumbuhan laba positif.

Banjir Kritik, Aturan Co-Payment Ditunda
| Selasa, 01 Juli 2025 | 03:50 WIB

Banjir Kritik, Aturan Co-Payment Ditunda

Selain banyak dikeluhkan masyarakat, kebijakan co-payment asuransi kesehatan ini juga banjir kritik dari DPR. 

iForte Bakal Tender Offer DATA di Bawah Harga Pasar, Cek Prediksi Para Analis
| Selasa, 01 Juli 2025 | 02:00 WIB

iForte Bakal Tender Offer DATA di Bawah Harga Pasar, Cek Prediksi Para Analis

PT iForte Solusi Infotek akan melaksanakan tender offer wajib saham PT Remala Abadi Tbk (DATA) usai menjadi pemegang saham pengendali yang baru.

Pegang Segmen Menengah Atas, MAPI Konsisten Catat Pertumbuhan Pendapatan
| Selasa, 01 Juli 2025 | 01:05 WIB

Pegang Segmen Menengah Atas, MAPI Konsisten Catat Pertumbuhan Pendapatan

MAPI tercatat telah menghasilkan CAGR pendapatan sebesar 15% tanpa penurunan pendapatan utama, selain pada masa pandemi Covid-19.

Harga Aluminium Naik Menuju Titik Tertinggi dalam Tiga Bulan
| Senin, 30 Juni 2025 | 22:16 WIB

Harga Aluminium Naik Menuju Titik Tertinggi dalam Tiga Bulan

 Harga terangkat karena risiko terhadap pasokan bahan baku dan juga taruhan bahwa permintaan manufaktur akan tetap kuat tahun ini. 

Mencari Investasi ESG Menarik saat Pasar Lesu
| Senin, 30 Juni 2025 | 13:37 WIB

Mencari Investasi ESG Menarik saat Pasar Lesu

Indikator instrumen investasi bertema ESG masih merah. Dari saham, reksadana, dan obligasi, apa pilihan menarik bagi investor saat ini?

INDEKS BERITA

Terpopuler