Pemerintahan Biden Mulai Menggulirkan Insentif untuk Mempertahankan Pembangkit Nuklir

Rabu, 20 April 2022 | 17:16 WIB
Pemerintahan Biden Mulai Menggulirkan Insentif untuk Mempertahankan Pembangkit Nuklir
[ILUSTRASI. Presden AS Joe Biden mengadakan pertemuan virtual dengan Presiden China Xi Jinping dari Situation Room di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, Jumat (18/3/2022). The White House/Handout via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Joe Biden pada Selasa membuka kesempatan bagi pembangkit listrik tenaga nuklir di Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan insentif senilai US$ 6 miliar. Bantuan itu bertujuan membantu pengelola mempertahankan kegiatan operasional PTLN di saat berbagai biaya meningkat.

Sebanyak 93 reaktor tenaga nuklir di AS menghasilkan lebih dari setengah listrik bebas karbon di negara itu, menurut Departemen Energi (DOE). Sebanyak 12 reaktor telah ditutup sejak 2013 karena tidak mampu bersaing, baik dengan pembangkit energi terbarukan lainnya, maupun dengan pembangkit yang menggunakan gas alam.

PLTN menghadapi biaya keselamatan yang melonjak setelah kebocoran pembangkit listrik Fukushima di Jepang dan setelah serangan 11 September 2001. Pembangkit nuklir menghasilkan limbah beracun, yang saat ini disimpan di pabrik di 28 negara bagian.

Baca Juga: Efek Yen, Bank Sentral Jepang Kembali Menawarkan Pembelian Tak Terbatas JGB 10 Tahun

DOE mengatakan akan menerima aplikasi dari pemilik pembangkit nuklir untuk putaran pertama pendanaan dalam Program Kredit Nuklir Sipil sampai 19 Mei. Reaktor yang telah mengumumkan rencana penutupan akan diprioritaskan sebagai penerima bantuan. Program, yang menyasar pembangkit yang berlokasi di negara bagian dengan pasar listrik yang kompetitif itu, didanai oleh undang-undang (UU) infrastruktur AS yang disahkan tahun lalu.

Menteri Energi Jennifer Granholm mengatakan Pemerintah AS "menggunakan setiap alat yang tersedia" untuk memastikan ketersediaan energi bersih pada tahun 2035. Untuk memenuhi target itu, salah satu agenda adminstrasi Biden adalah memprioritaskan pembangkit nuklir yang sudah ada.

Pendistribusian pendanaan US$6 miliar akan dilakukan secara bertahap. DOE dapat memperoleh US$ 1,2 miliar selama empat tahun ke depan dengan periode empat tahun terakhir yang berakhir pada 2035. Para pejabat mengatakan pada Februari mereka berharap program tersebut dapat mulai membantu satu atau lebih pabrik tahun ini.

Baca Juga: Parade Militer Terbaru Korea Utara Diprediksi Libatkan Hingga 20.000 Tentara

PG&E berencana untuk menutup dua reaktor Diablo Canyon di California pada 2024 dan 2025. Perusahaan tidak segera menanggapi permintaan komentar. Program ini juga dapat membantu berbagai pembangkit lain, termasuk PSEG dan Constellation Energy Corp yang belum mengumumkan rencana penutupan pembangkit.

Rencana itu menuai pujian Senator Joe Manchin, seorang Demokrat konservatif yang sejauh ini menghambat undang-undang energi bersih Biden dalam payung yang lebih besar, yaitu RUU Build Back Better. Dalam beberapa pekan terakhir, dia menyatakan bisa menerima undang-undang yang memungkinkan investasi untuk memerangi perubahan iklim.

"Program ini akan membuat reaktor kami tetap beroperasi, melestarikan pekerjaan Amerika, mengurangi emisi, dan memperkuat keamanan energi kami," kata Manchin.

Bagikan

Berita Terbaru

Menangkal Gonjang-Ganjing Pasar Finansial
| Jumat, 13 Februari 2026 | 04:08 WIB

Menangkal Gonjang-Ganjing Pasar Finansial

Dalam sekup yang lebih sempit, outlook negatif surat utang Indonesia sepatutnya dijadikan sentilan halus dari Moody’s.

Dana Asing Terus Keluar, Laju IHSG Semakin Liar
| Kamis, 12 Februari 2026 | 14:45 WIB

Dana Asing Terus Keluar, Laju IHSG Semakin Liar

Sejak awal tahun 2026, total net sell asing di pasar saham Indonesia telah mencapai Rp 12,97 triliun.

Anak Usaha Medco Energi (MEDC) Jadi Operator PSC Cendramas
| Kamis, 12 Februari 2026 | 14:12 WIB

Anak Usaha Medco Energi (MEDC) Jadi Operator PSC Cendramas

Anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk mendapatkan Surat Penunjukan dari Petroliam Nasional Berhad untuk kontrak bagi hasil Cendramas.​

Prospek Emiten Nikel Terganjal Pemangkasan Kuota Produksi
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:37 WIB

Prospek Emiten Nikel Terganjal Pemangkasan Kuota Produksi

Pembatasan kuota berpotensi menekan target volume penjualan bijih nikel emiten dalam jangka pendek. 

ASII Bidik Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Pada 2026
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:28 WIB

ASII Bidik Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Pada 2026

Untuk mempertahankan dominasi pasar, ASII akan konsisten fokus pada penyediaan produk, teknologi, dan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan.

Saham Kena Depak MSCI, Dana Asing Lari Dari BEI
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:22 WIB

Saham Kena Depak MSCI, Dana Asing Lari Dari BEI

Dampak dari aksi rebalancing MSCI kali ini adalah pergerakan dana asing ke Bursa Efek Indonesia (BEI)​.

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:30 WIB

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga

Konsesi batubara eks KPC yang diserahkan ke Nahdlatul Ulama (NU) berada di lahan yang sudah menjadi pemukiman dan 17.000 ha hutan sekunder. 

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:00 WIB

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel

Industri sudah mengantisipasi penurunan RKAB hingga 250 juta ton, sehingga penetapan RKAB oleh pemerintah masih sedikit di atas ekspektasi awal.

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:12 WIB

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka

Gorengan saham masih mungkin melalui pemegang saham di bawah 1%. Nominees account  dibuat sekecil mungkin, saya pernah bikin sampai 30 account.

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:00 WIB

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO

Kebijakan DMO dan RKAB menggeser narasi sektor batubara, dari yang sebelumnya bertumpu pada volatilitas harga global yang liar.

INDEKS BERITA