KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak semakin dekat. Walau bukan sebagai risiko utama, agenda politik ini dinilai tetap memberi dampak terhadap kondisi pasar obligasi Indonesia.
Direktur Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Wahyu Trenggono mengatakan, pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia di tahun pemilu, baik 2019, 2014 atau 2009, memiliki kondisi yang mirip. Dalam hal ini, setahun sebelum pemilu berlangsung, pasar sempat mengalami gejolak berskala global.
Namun, jika berkaca pada dua pemilu terakhir, pergerakan yield Surat Utang Negara (SUN) di pasar sekunder justru bergerak stabil dan cenderung turun.
Ambil contoh pemilu 2014. Berdasarkan pergerakan kurva yield yang dicatat IBPA, yield SUN 10 tahun berada di kisaran 8,4% per 31 Agustus 2013. Tak lama setelah pemilihan presiden digelar, yield acuan turun ke area 8%. Kemudian, per 31 Desember 2014, kembali turun ke 7,5%.
Ini membuat pemilu dipandang bukan sebagai risiko tambahan. "Saat tahun pemilu para investor cenderung meminta yield yang lebih rendah dibandingkan di akhir tahun sebelumnya," ungkap Wahyu kepada KONTAN.
Analis IBPA Roby Rushandie menambahkan, risiko politik di Indonesia memang akan meningkat namun masih dalam kategori aman.
Lihat saja outlook risiko politik 2019 yang dirilis oleh Standard Chartered. Dari data tersebut, risiko politik di Indonesia masih dalam kategori medium. Beda dengan India masuk level high ketika pemilu berlangsung pada April Mei mendatang.
Investor asing pun tidak menjadikan pemilu sebagai sentimen utama ketika berinvestasi di pasar keuangan Indonesia. "Fokusnya tetap tertuju pada isu-isu berskala global, salah satunya kelanjutan perang dagang antara AS dan China," lanjut Roby.
Namun, Senior VP & Head of Investment Recapital Asset Management Rio Ariansyah bilang, pasar SBN tetap berpotensi fluktuatif seusai pemilu. Karena bentuk reaksi pasar terhadap hasil pemilu.
Berbeda dengan pasar SBN, kehadiran pemilu secara historis cukup mempengaruhi pasar obligasi korporasi. Wahyu menyebut, pergerakan yield obligasi korporasi cenderung terbatas walau secara umum tetap mengikuti arah pergerakan yield SUN.
Di sisi lain, penerbitannya justru terhambat. Di 2014, IBPA mencatat penerbitan obligasi korporasi hanya Rp 47,57 triliun. Padahal, di 2013 mencapai Rp 58,56 trilun. Ini disebabkan sejumlah emiten memutuskan untuk wait and see hasil pemilu.
Rio juga bilang, potensi penurunan penerbitan obligasi korporasi juga bisa terjadi kendati proses pemilu 2019 lebih cepat lantaran dilaksanakan secara serentak.
Kendati demikian, peluang investasi obligasi ketika memasuki tahun pemilu tetap besar. Rio berpendapat, investor bisa memanfaatkan waktu sebelum pemilu untuk membeli obligasi. Hal ini untuk mengantisipasi risiko volatilitas akibat reaksi para pelaku pasar atas hasil pemilu.
