Pemprov DKI Jakarta Ajukan Proyek Infrastruktur Senilai Rp 571 Triliun
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengajukan daftar proyek infrastruktur kepada Pemerintah Pusat. Total proyek mencapai Rp 571 triliun dikerjakan 10 tahun ke depan.
Dari daftar proyek tersebut, sekitar Rp 400 triliun akan digunakan untuk proyek transportasi massal, seperti Moda Raya Terpadu (MRT) alias mass rapid transit, Lintas Rel Terpadu (LRT) alias light rail transit, serta jalur transportasi air atau waterway.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono mengatakan, saat ini BPTJ masih menyusun rencana proyek yang bisa dibangun 10 tahun ke depan.
"Tapi angka Rp 571 triliun yang disampaikan sebelumnya memang bukan hanya untuk transportasi, tapi juga untuk transportasi air, perumahan sampai sampah," katanya, Rabu (21/3).
Bambang menyebut pembangunan MRT diprediksi bakal memakan dana cukup besar. Misalnya, untuk MRT fase II Bunderan HI-Kampung Bandan sudah menyedot biaya Rp 22,5 triliun. Belum lagi, MRT fase III dari Barat ke Timur atau Kalideres - Ujung Menteng yang biayanya masih terus dihitung, namun diprediksi lebih dari Rp 50 triliun.
Selain MRT, LRT juga bakal memakan dana yang cukup besar. Hanya, rute-rute baru saat ini masih terus dikaji. Berdasarkan informasi yang dihimpun KONTAN, setidaknya ada enam rute LRT baru yang diusulkan untuk dibangun dalam 10 tahun mendatang. Adapun, nilai investasi yang baru bisa diprediksi adalah rute Velodrome - Tanah Abang yang mencapai Rp 8,5 triliun. Begitu juga dengan jalur transportasi air dengan memanfaatkan sungai juga masih dalam kajian.
"Untuk transportasi bisa mencapai Rp 400 triliun, kenapa anggarannya mahal? Karena dalam waktu 10 tahun fokusnya transportasi berbasis rel," kata Bambang.
Bambang bilang akan menggunakan skema dana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengembangkan proyek tersebut. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menyanggupi sebesar Rp 160 triliun.
Dia bilang bila rencana ini berjalan mulus, maka tahun 2030, pemerintah menargetkan 60% pergerakan masyarakat di Jakarta akan menggunakan angkutan umum, dari saat ini yang hanya 24%.
Pengelolaan air limbah
Selain transportasi, fokus Pemprov DKI Jakarta adalah pada pengolahan air limbah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pembangunan Jakarta Sewerage System yang terdiri dari 15 zona akan memakan waktu sekitar 14 tahun.
Makanya, saat proyek ini diluncurkan untuk waktu 10 tahun, belum selesai 100%.
Sekadar informasi, proyek pengolahan air limbah di Jakarta ini sebelumnya juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai total Rp 90 triliun.
Sistem pengolahan limbah ini penting, agar ke depan air yang berasal dari pemukiman ke sungai di Jakarta tidak lagi menimbulkan pencemaran.
