Penerbitan Surat Utang Bakal Melesat

Rabu, 20 Februari 2019 | 07:14 WIB
Penerbitan Surat Utang Bakal Melesat
[]
Reporter: Dimas Andi | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan surat utang korporasi diperkirakan masih tumbuh positif di tahun ini, kendati kenaikan akan lebih terbatas. Hal ini seiring masih banyaknya sentimen eksternal hingga efek pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), yang mempengaruhi kondisi pasar obligasi.

Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memprediksi jumlah penerbitan surat utang korporasi tahun ini mencapai Rp 135,2 triliun. Angka ini meningkat Rp 2,8 triliun dibandingkan realisasi penerbitan tahun lalu, yakni sebesar Rp 132,4 triliun.

Ekonom Pefindo Fikri C. Permana mengatakan, sejumlah tantangan masih menghadang pasar obligasi Indonesia tahun ini. Namun, penerbitan surat utang korporasi masih bisa tumbuh karena jumlah surat utang yang jatuh tempo di tahun ini juga tergolong tinggi.

Hitungan Pefindo, surat utang yang jatuh tempo di tahun ini sekitar Rp 111 triliun. Artinya, kebutuhan untuk refinancing masih cukup tinggi, walau tidak serta merta semua perusahaan akan melunasi obligasi jatuh tempo dengan surat utang anyar.

Untuk saat ini, sentimen eksternal yang mempengaruhi tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sentimen tersebut bisa berdampak terhadap kondisi perekonomian global, tidak terkecuali perekonomian Indonesia.

Selain itu, The Federal Reserves dinilai masih akan menaikkan suku bunga acuan AS, meskipun intensitasnya berkurang. Tapi tetap saja, saat kenaikan suku bunga acuan AS terjadi, yield obligasi di seluruh dunia akan naik dan beban bunga bagi korporasi meningkat, terang Fikri. 

VP Financial Institution Ratings Division Pefindo Hendro Utomo menambahkan, perusahaan juga dilanda situasi dilematis. Karena, sepanjang semester I-2019, kemungkinan suku bunga acuan akan tetap. Kondisi ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk menerbitkan surat utang.

Namun ada agenda pemilu. Sinyal wait and see terkait isu pemilu sudah terlihat sejak akhir tahun lalu. Saat itu penerbitan surat utang mulai turun, ujar Hendro.

Berdasarkan data Pefindo, hingga 18 Februari 2019, ada 27 perusahaan yang berniat melepas surat utang di tahun ini. Total nilai emisi dari aksi korporasi tersebut mencapai Rp 28,09 triliun.

Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga menilai, risiko politik sejatinya hanya berdampak pada perusahaan yang kegiatan bisnisnya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Tetapi perusahaan juga tidak bisa terlalu leluasa menerbitkan surat utang karena adanya potensi pengetatan likuiditas di pasar. Mengingat pemerintah juga memperbanyak penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel.

Bagikan

Berita Terbaru

Konflik AS-Iran Masih Jadi Pemicu, IHSG Selasa (7/4) Berpotensi Sideways
| Selasa, 07 April 2026 | 07:44 WIB

Konflik AS-Iran Masih Jadi Pemicu, IHSG Selasa (7/4) Berpotensi Sideways

IHSG Senin (6/4) turun 0,53%, dipicu konflik global dan rilis daftar HSC. Analis membeberkan potensi risiko yang perlu diwaspadai investor.

Laba MAPI Melonjak 26%, Cek Rekomendasi Sahamnya
| Selasa, 07 April 2026 | 07:34 WIB

Laba MAPI Melonjak 26%, Cek Rekomendasi Sahamnya

Laba bersih MAPI melonjak 26,22% pada 2025. Terungkap, iPhone 17 dan musim liburan akhir tahun jadi pendorong utama. Simak detail performa MAPI!

Sejumlah Risiko Masih Membayangi Kinerja Emiten LQ45
| Selasa, 07 April 2026 | 07:24 WIB

Sejumlah Risiko Masih Membayangi Kinerja Emiten LQ45

Suku bunga tinggi, rupiah melemah, dan geopolitik Timur Tengah jadi bayangan. Pahami risiko yang bisa menekan kinerja LQ45 tahun ini.

Pemerintah Siap Memperbaiki 400.000 Unit Rumah
| Selasa, 07 April 2026 | 07:08 WIB

Pemerintah Siap Memperbaiki 400.000 Unit Rumah

Presiden Prabowo turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun.

Sentralisasi BPK Berimplikasi Serius
| Selasa, 07 April 2026 | 07:04 WIB

Sentralisasi BPK Berimplikasi Serius

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan perhitungan kerugian negara berpotensi tidak sah apabila tidak merujuk hasil audit BPK

Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Maksimal 13%
| Selasa, 07 April 2026 | 07:01 WIB

Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Maksimal 13%

Pemerintah menunda kenaikan tarif batas atas namun mengerek fuel surcharge menjadi 38% lantaran harga avtur melonjak

148 Kapal Pertamina Memasok BBM dan Elpiji
| Selasa, 07 April 2026 | 06:57 WIB

148 Kapal Pertamina Memasok BBM dan Elpiji

Hingga saat ini, operasional distribusi energi, khususnya untuk menjangkau wilayah 3T didukung oleh 148 kapal.

Tabungan Haji Tetap Tumbuh Positif
| Selasa, 07 April 2026 | 06:55 WIB

Tabungan Haji Tetap Tumbuh Positif

​Tabungan haji di bank syariah tetap tumbuh, menandakan kepercayaan dan kesadaran menabung nasabah.

Kinerja Bank Besar Bakal Tumbuh Solid Kuartal I
| Selasa, 07 April 2026 | 06:55 WIB

Kinerja Bank Besar Bakal Tumbuh Solid Kuartal I

L​aba bank jumbo mulai pulih di awal 2026, namun lajunya belum merata, di balik lonjakan dua digit, ada tekanan biaya dan perlambatan kredit 

Ekspor Produk Sawit ke Timur Tengah Terhambat
| Selasa, 07 April 2026 | 06:55 WIB

Ekspor Produk Sawit ke Timur Tengah Terhambat

Merujuk data Gapki, pasar ekspor CPO ke Timur Tengah tahun 2025, tercatat sebesar 1,83 juta ton atau US$ 1,9 miliar

INDEKS BERITA

Terpopuler