Penerbitan Surat Utang Bakal Melesat

Rabu, 20 Februari 2019 | 07:14 WIB
Penerbitan Surat Utang Bakal Melesat
[]
Reporter: Dimas Andi | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan surat utang korporasi diperkirakan masih tumbuh positif di tahun ini, kendati kenaikan akan lebih terbatas. Hal ini seiring masih banyaknya sentimen eksternal hingga efek pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), yang mempengaruhi kondisi pasar obligasi.

Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memprediksi jumlah penerbitan surat utang korporasi tahun ini mencapai Rp 135,2 triliun. Angka ini meningkat Rp 2,8 triliun dibandingkan realisasi penerbitan tahun lalu, yakni sebesar Rp 132,4 triliun.

Ekonom Pefindo Fikri C. Permana mengatakan, sejumlah tantangan masih menghadang pasar obligasi Indonesia tahun ini. Namun, penerbitan surat utang korporasi masih bisa tumbuh karena jumlah surat utang yang jatuh tempo di tahun ini juga tergolong tinggi.

Hitungan Pefindo, surat utang yang jatuh tempo di tahun ini sekitar Rp 111 triliun. Artinya, kebutuhan untuk refinancing masih cukup tinggi, walau tidak serta merta semua perusahaan akan melunasi obligasi jatuh tempo dengan surat utang anyar.

Untuk saat ini, sentimen eksternal yang mempengaruhi tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sentimen tersebut bisa berdampak terhadap kondisi perekonomian global, tidak terkecuali perekonomian Indonesia.

Selain itu, The Federal Reserves dinilai masih akan menaikkan suku bunga acuan AS, meskipun intensitasnya berkurang. Tapi tetap saja, saat kenaikan suku bunga acuan AS terjadi, yield obligasi di seluruh dunia akan naik dan beban bunga bagi korporasi meningkat, terang Fikri. 

VP Financial Institution Ratings Division Pefindo Hendro Utomo menambahkan, perusahaan juga dilanda situasi dilematis. Karena, sepanjang semester I-2019, kemungkinan suku bunga acuan akan tetap. Kondisi ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk menerbitkan surat utang.

Namun ada agenda pemilu. Sinyal wait and see terkait isu pemilu sudah terlihat sejak akhir tahun lalu. Saat itu penerbitan surat utang mulai turun, ujar Hendro.

Berdasarkan data Pefindo, hingga 18 Februari 2019, ada 27 perusahaan yang berniat melepas surat utang di tahun ini. Total nilai emisi dari aksi korporasi tersebut mencapai Rp 28,09 triliun.

Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga menilai, risiko politik sejatinya hanya berdampak pada perusahaan yang kegiatan bisnisnya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Tetapi perusahaan juga tidak bisa terlalu leluasa menerbitkan surat utang karena adanya potensi pengetatan likuiditas di pasar. Mengingat pemerintah juga memperbanyak penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel.

Bagikan

Berita Terbaru

Pertebal Portofolio, Saratoga (SRTG) Siapkan Dana US$ 150 Juta
| Kamis, 23 Januari 2025 | 09:07 WIB

Pertebal Portofolio, Saratoga (SRTG) Siapkan Dana US$ 150 Juta

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) membidik sejumlah perusahaan potensial untuk didanai pada tahun 2025 ini. 

Berbenah, Prospek Saham GOTO Berpotensi Merekah
| Kamis, 23 Januari 2025 | 09:03 WIB

Berbenah, Prospek Saham GOTO Berpotensi Merekah

Pemulihan kinerja dan bisnis on demand service mendorong prospek harga saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Menangkap Peluang Mengoleksi Emas Saat Harga Terkoreksi
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:31 WIB

Menangkap Peluang Mengoleksi Emas Saat Harga Terkoreksi

Di jangka pendek ada peluang harga emas terkoreksi. Data-data inflasi Amerika Serikat menunjukkan pelambatan

Langkah Konsolidasi Akan Berlanjut, Taji KPR Syariah Bank BTN (BBTN) Kian Kuat
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:26 WIB

Langkah Konsolidasi Akan Berlanjut, Taji KPR Syariah Bank BTN (BBTN) Kian Kuat

Ketimbang IPO entitas hasil merger UUS BTN Syariah dan Bank Victoria Syariah, BBTN membuka peluang untuk mengakuisisi bank syariah lain.

Tarik Minat Masyarakat di Program 3 Juta Rumah, Kementerian BUMN Gunakan Konsep TOD
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:09 WIB

Tarik Minat Masyarakat di Program 3 Juta Rumah, Kementerian BUMN Gunakan Konsep TOD

Pemerintah akan menyisir dan mendata developer nakal agar tidak bisa berpartisipasi dalam Program Tiga Juta Rumah. 

Diam-Diam Sahamnya Sudah Terbang 45%, SMKL Rupanya Berkongsi dengan Perusahaan China
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:53 WIB

Diam-Diam Sahamnya Sudah Terbang 45%, SMKL Rupanya Berkongsi dengan Perusahaan China

PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL) dan Ghuangzhou Yi Song berkongsi masuk ke bisnis paper pulp mold. ​

PK Ditolak, Subagio Wirjoatmodjo Mesti Melepas Kepemilikannya di Trimata Benua
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:41 WIB

PK Ditolak, Subagio Wirjoatmodjo Mesti Melepas Kepemilikannya di Trimata Benua

Data terbaru menunjukkan, kepemilikan Subagio Wirjoatmodjo di perusahaan batubara PT Trimata Benua sebanyak 25 persen.

Gara-Gara Perintah Donald Trump, Arus Masuk Dana ke Obligasi Domestik Tersendat
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:02 WIB

Gara-Gara Perintah Donald Trump, Arus Masuk Dana ke Obligasi Domestik Tersendat

Peluang pemangkasan suku bunga acuan alias BI rate dapat mendukung valuasi yield obligasi domestik. 

Bank Indonesia Siap Borong SBN di Pasar Sekunder
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:00 WIB

Bank Indonesia Siap Borong SBN di Pasar Sekunder

Langkah borong SBN oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program ekonomi pemerintah.

Indonesia Menawarkan Investasi Baterai Listrik
| Kamis, 23 Januari 2025 | 06:45 WIB

Indonesia Menawarkan Investasi Baterai Listrik

Pada September nanti Indonesia secara keseluruhan bisa memenuhi standar besar seperti Exponential Moving Average (EMA).

INDEKS BERITA

Terpopuler