Penerbitan Surat Utang Bakal Melesat

Rabu, 20 Februari 2019 | 07:14 WIB
Penerbitan Surat Utang Bakal Melesat
[]
Reporter: Dimas Andi | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan surat utang korporasi diperkirakan masih tumbuh positif di tahun ini, kendati kenaikan akan lebih terbatas. Hal ini seiring masih banyaknya sentimen eksternal hingga efek pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), yang mempengaruhi kondisi pasar obligasi.

Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memprediksi jumlah penerbitan surat utang korporasi tahun ini mencapai Rp 135,2 triliun. Angka ini meningkat Rp 2,8 triliun dibandingkan realisasi penerbitan tahun lalu, yakni sebesar Rp 132,4 triliun.

Ekonom Pefindo Fikri C. Permana mengatakan, sejumlah tantangan masih menghadang pasar obligasi Indonesia tahun ini. Namun, penerbitan surat utang korporasi masih bisa tumbuh karena jumlah surat utang yang jatuh tempo di tahun ini juga tergolong tinggi.

Hitungan Pefindo, surat utang yang jatuh tempo di tahun ini sekitar Rp 111 triliun. Artinya, kebutuhan untuk refinancing masih cukup tinggi, walau tidak serta merta semua perusahaan akan melunasi obligasi jatuh tempo dengan surat utang anyar.

Untuk saat ini, sentimen eksternal yang mempengaruhi tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sentimen tersebut bisa berdampak terhadap kondisi perekonomian global, tidak terkecuali perekonomian Indonesia.

Selain itu, The Federal Reserves dinilai masih akan menaikkan suku bunga acuan AS, meskipun intensitasnya berkurang. Tapi tetap saja, saat kenaikan suku bunga acuan AS terjadi, yield obligasi di seluruh dunia akan naik dan beban bunga bagi korporasi meningkat, terang Fikri. 

VP Financial Institution Ratings Division Pefindo Hendro Utomo menambahkan, perusahaan juga dilanda situasi dilematis. Karena, sepanjang semester I-2019, kemungkinan suku bunga acuan akan tetap. Kondisi ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk menerbitkan surat utang.

Namun ada agenda pemilu. Sinyal wait and see terkait isu pemilu sudah terlihat sejak akhir tahun lalu. Saat itu penerbitan surat utang mulai turun, ujar Hendro.

Berdasarkan data Pefindo, hingga 18 Februari 2019, ada 27 perusahaan yang berniat melepas surat utang di tahun ini. Total nilai emisi dari aksi korporasi tersebut mencapai Rp 28,09 triliun.

Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga menilai, risiko politik sejatinya hanya berdampak pada perusahaan yang kegiatan bisnisnya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Tetapi perusahaan juga tidak bisa terlalu leluasa menerbitkan surat utang karena adanya potensi pengetatan likuiditas di pasar. Mengingat pemerintah juga memperbanyak penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler