Penerimaan Pajak di Semester Pertama Masih Dibayangi Aturan Baru Restitusi

Kamis, 18 Juli 2019 | 07:43 WIB
Penerimaan Pajak di Semester Pertama Masih Dibayangi Aturan Baru Restitusi
[]
Reporter: Grace Olivia, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan pajak selama semester pertama hanya tumbuh 3,75% year-on-year menjadi Rp 603,34 triliun. Dalam catatan Kementerian Keuangan, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan yang perlahan. Bahkan, ada sektor yang mengalami penurunan penerimaan, seperti industri pengolahan dan pertambangan.

Penerimaan pajak dari industri pengolahan mencapai Rp 160,62 triliun, turun 2,6% yoy. Sementara, sektor pertambangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 33,43 triliun, turun 14% yoy. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak dua sektor ini masih mencatat pertumbuhan.

Penurunan penerimaan pajak dua sektor tersebut masih terdampak dari kebijakan percepatan restitusi. Kemkeu mencatat, restitusi sektor ini pada semester I-2019, tumbuh 30,8% yoy. Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) impor sektor ini justru tercatat turun 5,2% yoy.

Khusus di sektor pertambangan, penurunan terjadi juga akibat pertumbuhan restitusi yang tinggi, sebesar 41,3% yoy. Sementara setoran pajak penghasilan (PPh) badan sektor ini melambat.

Adapun penerimaan pajak dari sektor perdagangan tumbuh melambat menjadi 2,5% yoy. Ini juga lantaran restitusi yang besar, yang tumbuh 41,3% yoy. Selain itu, penerimaan PPN impor sektor ini juga tercatat turun 6,7% yoy.

Catatan Kemkeu, hanya dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan penerimaan pajaknya, yaitu sektor jasa keuangan dan sektor transportasi dan pergudangan.

 Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, laju restitusi pada semester kedua kembali normal hingga penerimaan pajak membaik. "Percepatan restitusi itu kan diperkenalkan Ditjen Pajak Mei tahun lalu. Semester kedua, perbandingannya (pasca percepatan restitusi) sudah bisa apple to apple (dengan tahun lalu). Diharapkan ada normalisasi," kata Sri Mulyani, Selasa (16/7).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan menambahkan, dua sektor yang diharapkan dapat menunjukkan perbaikan signifikan ialah manufaktur dan perdagangan.

Sementara, sektor pertambangan memang masih mengalami tekanan terutama dari sisi setoran PPh badan lantaran kinerja dan produksi beberapa perusahaan yang mengalami penyesuaian.

"Sektor manufaktur mudah-mudahan di semester dua (meningkat) setelah ekonomi dan level konsumsi lebih menggeliat lebih dari semester satu. Restitusi juga melambat mudah-mudahan penerimaan dari sektor perdagangan bertambah lagi," kata Robert, Rabu (17/7).

Meskipun demikian, penerimaan sepanjang tahun ini tetap akan mencatat selisih dari yang ditargetkan alias shortfall. Sebab, outlook penerimaan pajak pemerintah di akhir tahun hanya sebesar Rp 1.437,53 triliun dari target Rp 1.577,56 triliun. Sehingga, shortfall penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp 140,03 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah masih bisa mengoptimalkan penerimaan pajak di sisa tahun ini. Optimalisasi ini terutama dari PPh orang pribadi. Ia melihat masih ada potensi penambahan pada pos penerimaan ini hingga akhir tahun.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan pada PPN sektor pengolahan. Sebab, "Potensinya mungkin bisa menambah ekstra Rp 50 triliun," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Pasar Modal Indonesia 2025 Didominasi Investor Muda dan Ritel
| Rabu, 31 Desember 2025 | 20:14 WIB

Pasar Modal Indonesia 2025 Didominasi Investor Muda dan Ritel

Hingga 24 Desember 2025, KSEI mencatat jumlah investor pasar modal telah menembus 20,32 juta Single Investor Identification (SID).

Produsen Menahan Diri, Konsumen Mulai Optimistis: Gambaran Ekonomi 2025
| Rabu, 31 Desember 2025 | 19:01 WIB

Produsen Menahan Diri, Konsumen Mulai Optimistis: Gambaran Ekonomi 2025

Ekonomi Indonesia menunjukkan dua wajah yang berbeda. Produsen mulai bersikap lebih hati-hati saat keyakinan konsumen mulai membaik.

IHSG Menguat 22,13%, Asing Net Sell Rp 17,34 Triliun Pada 2025, Prospek 2026 Membaik
| Rabu, 31 Desember 2025 | 17:27 WIB

IHSG Menguat 22,13%, Asing Net Sell Rp 17,34 Triliun Pada 2025, Prospek 2026 Membaik

IHSG menguat 22,13% di 2025, ditutup 8.646,94, didorong investor lokal. Asing net sell Rp 17,34 triliun.

Saham ESSA Terkoreksi ke Area Support, Simak Prospek ke Depan
| Rabu, 31 Desember 2025 | 15:00 WIB

Saham ESSA Terkoreksi ke Area Support, Simak Prospek ke Depan

ESSA mulai menunjukkan sinyal yang semakin konstruktif dan menarik bagi investor dengan profil risiko lebih agresif.

2025, Kesepakatan Merger Akuisisi Sektor Keuangan Indonesia Capai Rp 9,21 triliun
| Rabu, 31 Desember 2025 | 14:05 WIB

2025, Kesepakatan Merger Akuisisi Sektor Keuangan Indonesia Capai Rp 9,21 triliun

Kesepakatan merger dan akuisisi di sektor keuangan melesat 56,3% secara tahunan, di saat total aktivitas merger dan akuisisi turun

Saham-Saham Paling Cuan dan Paling Jeblok Saat IHSG Naik 22% pada 2025
| Rabu, 31 Desember 2025 | 13:50 WIB

Saham-Saham Paling Cuan dan Paling Jeblok Saat IHSG Naik 22% pada 2025

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 22,13% sepanjang tahun 2025. IHSG ditutup pada level 8.646,94 pada perdagangan terakhir.

Nilai Kesepakatan Merger dan Akuisisi di Indonesia Merosot 72,1% di 2025
| Rabu, 31 Desember 2025 | 13:01 WIB

Nilai Kesepakatan Merger dan Akuisisi di Indonesia Merosot 72,1% di 2025

Nilai kesepakatan merger dan akuisisi yang terjadi sepanjang 2025 mencapai US$ 5,3 miliar, atau setara sekitar Rp 88,46 triliun

Berhasil Breakout Resistance, Yuk Intip Prospek Saham Humpuss Maritim (HUMI)
| Rabu, 31 Desember 2025 | 13:00 WIB

Berhasil Breakout Resistance, Yuk Intip Prospek Saham Humpuss Maritim (HUMI)

Kombinasi pola pergerakan harga, indikator teknikal, serta strategi manajemen risiko menjadi faktor kunci yang kini diperhatikan pelaku pasar.

Pendapatan Ritel Diproyeksi Tumbuh 8,7% di Tahun 2026
| Rabu, 31 Desember 2025 | 11:00 WIB

Pendapatan Ritel Diproyeksi Tumbuh 8,7% di Tahun 2026

Fokus pemerintah pada belanja sosial, program gizi, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok diyakini dapat memperbaiki likuiditas masyarakat.

Perketat Peredaran Minuman Beralkohol
| Rabu, 31 Desember 2025 | 09:01 WIB

Perketat Peredaran Minuman Beralkohol

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2025                   

INDEKS BERITA

Terpopuler