Penerimaan Pajak di Semester Pertama Masih Dibayangi Aturan Baru Restitusi

Kamis, 18 Juli 2019 | 07:43 WIB
Penerimaan Pajak di Semester Pertama Masih Dibayangi Aturan Baru Restitusi
[]
Reporter: Grace Olivia, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan pajak selama semester pertama hanya tumbuh 3,75% year-on-year menjadi Rp 603,34 triliun. Dalam catatan Kementerian Keuangan, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan yang perlahan. Bahkan, ada sektor yang mengalami penurunan penerimaan, seperti industri pengolahan dan pertambangan.

Penerimaan pajak dari industri pengolahan mencapai Rp 160,62 triliun, turun 2,6% yoy. Sementara, sektor pertambangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 33,43 triliun, turun 14% yoy. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak dua sektor ini masih mencatat pertumbuhan.

Penurunan penerimaan pajak dua sektor tersebut masih terdampak dari kebijakan percepatan restitusi. Kemkeu mencatat, restitusi sektor ini pada semester I-2019, tumbuh 30,8% yoy. Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) impor sektor ini justru tercatat turun 5,2% yoy.

Khusus di sektor pertambangan, penurunan terjadi juga akibat pertumbuhan restitusi yang tinggi, sebesar 41,3% yoy. Sementara setoran pajak penghasilan (PPh) badan sektor ini melambat.

Adapun penerimaan pajak dari sektor perdagangan tumbuh melambat menjadi 2,5% yoy. Ini juga lantaran restitusi yang besar, yang tumbuh 41,3% yoy. Selain itu, penerimaan PPN impor sektor ini juga tercatat turun 6,7% yoy.

Catatan Kemkeu, hanya dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan penerimaan pajaknya, yaitu sektor jasa keuangan dan sektor transportasi dan pergudangan.

 Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, laju restitusi pada semester kedua kembali normal hingga penerimaan pajak membaik. "Percepatan restitusi itu kan diperkenalkan Ditjen Pajak Mei tahun lalu. Semester kedua, perbandingannya (pasca percepatan restitusi) sudah bisa apple to apple (dengan tahun lalu). Diharapkan ada normalisasi," kata Sri Mulyani, Selasa (16/7).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan menambahkan, dua sektor yang diharapkan dapat menunjukkan perbaikan signifikan ialah manufaktur dan perdagangan.

Sementara, sektor pertambangan memang masih mengalami tekanan terutama dari sisi setoran PPh badan lantaran kinerja dan produksi beberapa perusahaan yang mengalami penyesuaian.

"Sektor manufaktur mudah-mudahan di semester dua (meningkat) setelah ekonomi dan level konsumsi lebih menggeliat lebih dari semester satu. Restitusi juga melambat mudah-mudahan penerimaan dari sektor perdagangan bertambah lagi," kata Robert, Rabu (17/7).

Meskipun demikian, penerimaan sepanjang tahun ini tetap akan mencatat selisih dari yang ditargetkan alias shortfall. Sebab, outlook penerimaan pajak pemerintah di akhir tahun hanya sebesar Rp 1.437,53 triliun dari target Rp 1.577,56 triliun. Sehingga, shortfall penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp 140,03 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah masih bisa mengoptimalkan penerimaan pajak di sisa tahun ini. Optimalisasi ini terutama dari PPh orang pribadi. Ia melihat masih ada potensi penambahan pada pos penerimaan ini hingga akhir tahun.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan pada PPN sektor pengolahan. Sebab, "Potensinya mungkin bisa menambah ekstra Rp 50 triliun," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Sah, OJK Berikan Izin Bursa Kripto Kedua, ICEX Siap Beroperasi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:51 WIB

Sah, OJK Berikan Izin Bursa Kripto Kedua, ICEX Siap Beroperasi

OJK membuka ruang bagi terbentuknya struktur pasar aset kripto yang lebih kompetitif dan tidak bertumpu pada satu pelaku usaha.

Upaya Mendongkrak Kinerja, Bukit Asam (PTBA) Garap Proyek Hilirisasi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:40 WIB

Upaya Mendongkrak Kinerja, Bukit Asam (PTBA) Garap Proyek Hilirisasi

Jika proyek DME mulai direalisasikan pada awal 2026, ini bisa membebani arus kas jangka pendek PTBA. 

Pemprov Jakarta Akan Bongkar Tiang Monorel, Margin ADHI Berpotensi Tergerus
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:31 WIB

Pemprov Jakarta Akan Bongkar Tiang Monorel, Margin ADHI Berpotensi Tergerus

Namun, nilai aset tiang monorel ini menyusut dari awal sebesar Rp 132,05 miliar menjadi Rp 79,3 miliar dan Rp 73,01 miliar per 30 September 2025. 

Menimbang Investasi Valas dalam Portofolio Pribadi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:00 WIB

Menimbang Investasi Valas dalam Portofolio Pribadi

Ada banyak jenis investasi valas yang bisa jadi pilihan. Simak untuk apa tujuan investasi valas serta menentukan mata uang yang tepat.​

Strategi SMBC Indonesia Mendorong Transisi Ekonomi Hijau Melalui Pembiayaan
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:35 WIB

Strategi SMBC Indonesia Mendorong Transisi Ekonomi Hijau Melalui Pembiayaan

Perbankan tak hanya penopang modal usaha, juga penentu praktik bisnis yang berkelanjutan. Apa saja yang dilakukan perbankan untuk keberlanjutan?

Ekspresi Diri di Dapur lewat Bantuan Aplikasi Memasak
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30 WIB

Ekspresi Diri di Dapur lewat Bantuan Aplikasi Memasak

Konten cara masak ramai di media sosial. Intip strategi dan inovasi aplikasi resep masakan biar tetap eksis. 

Digitalisasi Pergadaian Menguat, Cabang Fisik Tetap Jadi Andalan
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:15 WIB

Digitalisasi Pergadaian Menguat, Cabang Fisik Tetap Jadi Andalan

Digitalisasi layanan gadai mulai berkembang, meski transaksi berbasis cabang masih menjadi tulang punggung industri pergadaian.

Biro Travel Jumpalitan Mencari Dana Talangan Haji Khusus
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:10 WIB

Biro Travel Jumpalitan Mencari Dana Talangan Haji Khusus

Jemaah haji khusus menghadapi ketidakpastian keberangkatan pada musim haji 2026 akibat tersendatnya pencairan pengembalian simpanan haji.

Rp 1.032 Triliun Melayang: Dampak Judol Hancurkan Daya Beli Domestik
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:10 WIB

Rp 1.032 Triliun Melayang: Dampak Judol Hancurkan Daya Beli Domestik

​Sejak 2017 hingga kuartal III-2025, PPATK mencatat akumulasi perputaran uang judi online di Indonesia menembus Rp 1.032 triliun.

Tambah Daya Paksa biar Produsen Patuh Mengurangi Sampah
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:00 WIB

Tambah Daya Paksa biar Produsen Patuh Mengurangi Sampah

Pemerintah menerapkan extended producer responsibility (EPR) untuk membuat produsen bertanggungjawab atas dampak lingkungan dari produk mereka.

INDEKS BERITA