Penerimaan Pajak di Semester Pertama Masih Dibayangi Aturan Baru Restitusi

Kamis, 18 Juli 2019 | 07:43 WIB
Penerimaan Pajak di Semester Pertama Masih Dibayangi Aturan Baru Restitusi
[]
Reporter: Grace Olivia, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan pajak selama semester pertama hanya tumbuh 3,75% year-on-year menjadi Rp 603,34 triliun. Dalam catatan Kementerian Keuangan, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan yang perlahan. Bahkan, ada sektor yang mengalami penurunan penerimaan, seperti industri pengolahan dan pertambangan.

Penerimaan pajak dari industri pengolahan mencapai Rp 160,62 triliun, turun 2,6% yoy. Sementara, sektor pertambangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 33,43 triliun, turun 14% yoy. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak dua sektor ini masih mencatat pertumbuhan.

Penurunan penerimaan pajak dua sektor tersebut masih terdampak dari kebijakan percepatan restitusi. Kemkeu mencatat, restitusi sektor ini pada semester I-2019, tumbuh 30,8% yoy. Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) impor sektor ini justru tercatat turun 5,2% yoy.

Khusus di sektor pertambangan, penurunan terjadi juga akibat pertumbuhan restitusi yang tinggi, sebesar 41,3% yoy. Sementara setoran pajak penghasilan (PPh) badan sektor ini melambat.

Adapun penerimaan pajak dari sektor perdagangan tumbuh melambat menjadi 2,5% yoy. Ini juga lantaran restitusi yang besar, yang tumbuh 41,3% yoy. Selain itu, penerimaan PPN impor sektor ini juga tercatat turun 6,7% yoy.

Catatan Kemkeu, hanya dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan penerimaan pajaknya, yaitu sektor jasa keuangan dan sektor transportasi dan pergudangan.

 Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, laju restitusi pada semester kedua kembali normal hingga penerimaan pajak membaik. "Percepatan restitusi itu kan diperkenalkan Ditjen Pajak Mei tahun lalu. Semester kedua, perbandingannya (pasca percepatan restitusi) sudah bisa apple to apple (dengan tahun lalu). Diharapkan ada normalisasi," kata Sri Mulyani, Selasa (16/7).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan menambahkan, dua sektor yang diharapkan dapat menunjukkan perbaikan signifikan ialah manufaktur dan perdagangan.

Sementara, sektor pertambangan memang masih mengalami tekanan terutama dari sisi setoran PPh badan lantaran kinerja dan produksi beberapa perusahaan yang mengalami penyesuaian.

"Sektor manufaktur mudah-mudahan di semester dua (meningkat) setelah ekonomi dan level konsumsi lebih menggeliat lebih dari semester satu. Restitusi juga melambat mudah-mudahan penerimaan dari sektor perdagangan bertambah lagi," kata Robert, Rabu (17/7).

Meskipun demikian, penerimaan sepanjang tahun ini tetap akan mencatat selisih dari yang ditargetkan alias shortfall. Sebab, outlook penerimaan pajak pemerintah di akhir tahun hanya sebesar Rp 1.437,53 triliun dari target Rp 1.577,56 triliun. Sehingga, shortfall penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp 140,03 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah masih bisa mengoptimalkan penerimaan pajak di sisa tahun ini. Optimalisasi ini terutama dari PPh orang pribadi. Ia melihat masih ada potensi penambahan pada pos penerimaan ini hingga akhir tahun.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan pada PPN sektor pengolahan. Sebab, "Potensinya mungkin bisa menambah ekstra Rp 50 triliun," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Fintech Panen Laba, Risiko Tetap Ada
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:50 WIB

Fintech Panen Laba, Risiko Tetap Ada

Industri fintech P2P lending cetak laba Rp 2,38 triliun di 2025. Namun, OJK dan AFPI ungkap tantangan besar di baliknya.

Multifinance Agresif Berburu Obligasi
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:40 WIB

Multifinance Agresif Berburu Obligasi

Multifinance hadapi utang Rp33,93 triliun jatuh tempo 2026. Pefindo ungkap alasan di balik penerbitan obligasi masif. Klik untuk tahu dampaknya!

Asuransi Syariah Tertekan, Industri Bidik Pemulihan
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:30 WIB

Asuransi Syariah Tertekan, Industri Bidik Pemulihan

Kontribusi asuransi syariah anjlok 5% hingga November 2025. Pergeseran produk dan kasus unitlink jadi penyebab utama. Simak detail penurunannya!

Pengangguran dan Risiko Utama Perekonomian
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:24 WIB

Pengangguran dan Risiko Utama Perekonomian

Pemerintah mendesak untuk mengembangkan revitalisasi industri dan membangun infrastruktur pendukung untuk membuka lapangan kerja baru.

Semen Baturaja (SMBR) Siap Mengokohkan Kinerja
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:20 WIB

Semen Baturaja (SMBR) Siap Mengokohkan Kinerja

Memproyeksikan pendapatan SMBR pada 2026 bisa meningkat 13,6%. Sedangkan laba bersih SMBR diproyeksikan tumbuh 57% dibandingkan 2025.​

Krisis Chip Memori Kerek Biaya Produksi Laptop
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:10 WIB

Krisis Chip Memori Kerek Biaya Produksi Laptop

Sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026, harga komponen RAM dan NAND tercatat mengalami kenaikan yang sangat tajam, yakni berkisar 300% hingga 500%

Pekan Ini, Pasar Wait and See Menanti MSCI dan Rebalancing LQ45
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:00 WIB

Pekan Ini, Pasar Wait and See Menanti MSCI dan Rebalancing LQ45

IHSG berpotensi bergerak fluktuatif menjelang rebalancing indeks LQ45 dan pengumuman pembaruan metodologi penghitungan free float MSCI

Turun 1,37% Pekan Ini, IHSG Punya Peluang Rebound Terbatas Esok (26/1)
| Minggu, 25 Januari 2026 | 19:12 WIB

Turun 1,37% Pekan Ini, IHSG Punya Peluang Rebound Terbatas Esok (26/1)

IHSG melemah 1,37% sepekan. Namun, sejumlah saham pilihan diprediksi berpotensi cuan di tengah tekanan. Cek rekomendasi terbaru!

Wangi Cuan dari Usaha Belah Durian
| Minggu, 25 Januari 2026 | 07:10 WIB

Wangi Cuan dari Usaha Belah Durian

Menikmati durian tak perlu menunggu musim durian. Kini ada banyak warung menanti pelanggan untuk membelah durian.

 
Bos Privy, Sukses Berkat Kejelian Membaca Pasar
| Minggu, 25 Januari 2026 | 06:38 WIB

Bos Privy, Sukses Berkat Kejelian Membaca Pasar

Pada 2014, belum ada perusahaan di Indonesia yang memiliki izin resmi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik meski regulsinya tersedia.

INDEKS BERITA

Terpopuler