Pengawas Pasar Modal China Ingin Tingkatkan Kerjasama Pengawasan dengan SEC

Minggu, 01 Agustus 2021 | 16:50 WIB
Pengawas Pasar Modal China Ingin Tingkatkan Kerjasama Pengawasan dengan SEC
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Pria menggunakan masker melalui Wall Street 14 di distrik keuangan New York, NY, AS. 19 November 2020. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Regulator pasar modal di China, Minggu (1/8), menyatakan akan mencari jalan untuk mengeratkan kerjasama dengan koleganya di Amerika Serikat (AS). Lembaga itu juga mendukung upaya penawaran saham perusahaan China di luar negeri. Pernyataan itu muncul setelah regulator di AS memperketat pengungkapan untuk perusahaan-perusahaan China dan menyuarakan keprihatinan tentang tindakan regulasi Beijing.

Dalam pernyataan tertulis, Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) menyatakan, telah memperhatikan persyaratan baru Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk pengungkapan mengenai daftar perusahaan China. Dan, kedua belah pihak harus “menjunjung tinggi semangat saling menghormati” dan “memperkuat komunikasi dalam mengatur perdagangan saham perusahaan China.”

CSRC selalu membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memilih bursa tempat go public. Lebih lanjut, lembaga itu menyatakan bahwa kebijakan nasional dasar China untuk memajukan reformasi dan keterbukaan tidak tergoyahkan, dan pembukaan keuangan ke dunia luar akan berlanjut.

Baca Juga: Perusahaan ekuitas swasta CD&R siapkan penawaran untuk mengakuisisi Morrisons

SEC, Jumat, mengatakan, akan meminta perusahaan China untuk mengungkapkan “risiko ketidakpastian tentang tindakan pemerintah China di masa depan, yang dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang beroperasi.” Keterbukaan itu harus dinyatakan sebelum perusahaan China menjual sahamnya di bursa AS.

Emiten asal China juga harus mengungkapkan jika mereka ditolak izin dari otoritas China untuk mendaftar di bursa AS dan risiko bahwa persetujuan tersebut dapat ditolak atau dibatalkan, SEC menambahkan.

China telah memperketat cengkeraman regulasinya pada penerbitan saham di luar negeri setelah meluncurkan penyelidikan keamanan siber dari raksasa ride-hailing Didi Global Inc bulan lalu, hanya beberapa hari setelah listing di New York.

Kabinet China mengatakan pada 6 Juli bahwa mereka akan memperkuat pengawasan semua perusahaan China yang terdaftar di luar negeri.

Setelah itu, regulator dunia maya China mengatakan bahwa setiap perusahaan dengan data lebih dari 1 juta pengguna harus melapor untuk tinjauan keamanan siber sebelum mencari listing di luar negeri. Bank sentral China juga mengatakan bahwa perusahaan pembayaran non-bank harus melaporkan rencana untuk listing di luar negeri.

Selanjutnya: SEC Memperketat Syarat bagi Perusahaan China yang Ingin Masuk Bursa di AS

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pasokan Ayam di Jawa Bisa Melebihi Kebutuhan
| Selasa, 10 Februari 2026 | 05:05 WIB

Pasokan Ayam di Jawa Bisa Melebihi Kebutuhan

Danantara melalui ID Food mulai membangun peternakan ayam di enam lokasi guna menunjang program MBG.

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar

Pemerintah menargetkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) bisa mencapai Rp 1.682 triliun dalam sepuluh tahun ke depan

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)

IHSG menguat signifikan didorong sentimen positif dari Asia dan komoditas. Analis merekomendasikan saham ini untuk potensi cuan besok.

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:40 WIB

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur

Jumlah kelas menengah Indonesia menyusut 1,1 juta orang di 2025. Ini sebabkan penerimaan pajak terancam karena daya beli anjlok.

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:30 WIB

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal

Pemerintah siapkan Perpres hapus iuran JKN PBPU/BP kelas 3. Cari tahu siapa saja yang akan diuntungkan dari kebijakan ini!

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:22 WIB

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI

Penurunan outlook Moody's dan risiko downgrade MSCI harus dilihat sebagai isu kredibilitas tata kelola pasar dan kebijakan ekonomi Indonesia.

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:20 WIB

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat

Manajemen optimistis seluruh portofolio bisnis MPMX tumbuh pada tahun ini karena industri otomotif yang masih prospektif.

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:10 WIB

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat

Ruang intervensi kebijakan untuk komoditas ini masih belum luas. Hal ini lantaran kelapa belum termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok.

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

INDEKS BERITA

Terpopuler