Pengetatan Anggaran
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bicara anggaran keuangan, rasanya logikanya akan sama di semua tempat, di seluruh dunia. Mungkin hanya anggaran keuangan negara Amerika saja yang bisa dikecualikan, tapi ini pun karena ada faktor lain yang jadi alasan.
Jadi saat seseorang atau sebuah negara ingin belanja, maka ia harus punya uang yang berasal dari pendapatannya. Pendapatan seseorang bisa dari gaji ataupun hasil usaha, sementara pendapatan negara kebanyakan berasal dari pajak. Di saat belanja lebih besar dari pendapatan, maka ia pun harus mencari utang.
Di awal kabinet baru negeri ini mulai menjejakkan kaki di kantornya, banyak orang lega melihat rancangan APBN 2025 yang dianggap cukup konservatif. Maklumlah banyak orang sadar utang negara ini sudah cukup besar, sementara meningkatkan pendapatan dari pajak tidak akan pernah bisa semudah membalikkan telapak tangan.
Artinya, kalau tidak ada belanja yang dikurangi, mau tidak mau kita harus menaikkan utang. Ternyata komprominya dengan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12%.
Jadi bolong belanja pemerintah akan dibiayai pendapatan baru dari pajak, berupa kenaikan PPN 1%. Celakanya semua rancangan ini sangat bergantung kepada asumsi-asumsi. Dan asumsi awal mulai berantakan, setelah akhir tahun 2024 lalu pemerintah tidak jadi menaikkan PPN 12%.
Ada bolong kebutuhan belanja yang tidak ketahuan bagaimana cara menambalnya. Di akhir Januari 2025 Presiden Prabowo menjawabnya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden untuk menghemat anggaran negara sebesar Rp 750 triliun.
Rencananya efisiensi pengeluaran negara itu akan dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan investasi di Badan Pengelola Investasi Danantara. Program-program andalan yang diusung oleh pemerintah di Kabinet Merah Putih.
Walau awalnya kabinet ini berjanji meneruskan program dari pemerintahan sebelumnya, program penghematan anggaran ini jelas akan "membekukan" berbagai program-program lama.
Bukan mau mengatakan semua lama lebih bagus dari yang baru, tapi rasanya tidak adil kalau di satu sisi program anggaran dibabat habis, sementara di sisi lain program-program dari pemerintah yang baru seperti tidak bisa tersentuh pisau efisiensi.
Dan rasanya agak tak bijak kalau Presiden Prabowo mengejek-ejek jajarannya sendiri. Karena katanya, tak pernah ada prajurit yang salah, hanya ada jenderal yang salah.
