Pengetatan Anggaran

Selasa, 18 Februari 2025 | 06:11 WIB
Pengetatan Anggaran
[ILUSTRASI. TAJUK - Djumyati Partawidjaja]
Djumyati Partawidjaja | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bicara anggaran keuangan, rasanya logikanya akan sama di semua tempat, di seluruh dunia. Mungkin hanya anggaran keuangan negara Amerika saja yang bisa dikecualikan, tapi ini pun karena ada faktor lain yang jadi alasan. 

Jadi saat seseorang atau sebuah negara ingin belanja, maka ia harus punya uang yang berasal dari pendapatannya. Pendapatan seseorang bisa dari gaji ataupun hasil usaha, sementara pendapatan negara kebanyakan berasal dari pajak. Di saat belanja lebih besar dari pendapatan, maka ia pun harus mencari utang.

Di awal kabinet baru negeri ini mulai menjejakkan kaki di kantornya, banyak orang lega melihat rancangan APBN 2025 yang dianggap cukup konservatif. Maklumlah banyak orang sadar utang negara ini sudah cukup besar, sementara meningkatkan pendapatan dari pajak tidak akan pernah bisa semudah membalikkan telapak tangan. 

Artinya, kalau tidak ada belanja yang dikurangi, mau tidak mau kita harus menaikkan utang. Ternyata komprominya dengan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12%.  

Jadi bolong belanja pemerintah akan dibiayai pendapatan baru dari pajak, berupa kenaikan PPN 1%. Celakanya semua rancangan ini sangat bergantung kepada asumsi-asumsi. Dan asumsi awal mulai berantakan, setelah akhir tahun 2024 lalu pemerintah tidak jadi menaikkan PPN 12%. 

Ada bolong kebutuhan belanja yang tidak ketahuan bagaimana cara menambalnya. Di akhir Januari 2025 Presiden Prabowo menjawabnya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden untuk menghemat anggaran negara sebesar Rp 750 triliun. 

Rencananya efisiensi pengeluaran negara itu akan dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan investasi di Badan Pengelola Investasi Danantara. Program-program andalan yang diusung oleh pemerintah di Kabinet Merah Putih. 

Walau awalnya kabinet ini berjanji meneruskan program dari pemerintahan sebelumnya, program penghematan anggaran ini jelas akan "membekukan" berbagai program-program lama. 

Bukan mau mengatakan semua lama lebih bagus dari yang baru, tapi rasanya tidak adil kalau di satu sisi program anggaran dibabat habis, sementara di sisi lain program-program dari pemerintah yang baru seperti tidak bisa tersentuh pisau efisiensi.  

Dan rasanya agak tak bijak kalau Presiden Prabowo mengejek-ejek jajarannya sendiri. Karena katanya, tak pernah ada prajurit yang salah, hanya ada jenderal yang salah.

Bagikan

Berita Terbaru

Menakar Prospek Saham BBCA di Tengah Penurunan BI Rate
| Kamis, 18 September 2025 | 18:03 WIB

Menakar Prospek Saham BBCA di Tengah Penurunan BI Rate

Fundamental yang kuat disertai dengan tata kelola perusahaan yang baik, menyebabkan banyak investor masih meyakini saham BBCA cukup baik ke depan.

Pemerintah Siap Kucuri Dana Ke Koperasi Merah Putih, 20.000 Koperasi Bakal Kebagian
| Kamis, 18 September 2025 | 16:23 WIB

Pemerintah Siap Kucuri Dana Ke Koperasi Merah Putih, 20.000 Koperasi Bakal Kebagian

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan saat ini sudah terdapat 1.064 Kopdes Merah Putih yang telah menyerahkan proposal pinjaman.

Beleid Co-Payment Siap Rilis Lagi, Besarnya 5% dan Ganti Nama Jadi Risk Sharing
| Kamis, 18 September 2025 | 15:30 WIB

Beleid Co-Payment Siap Rilis Lagi, Besarnya 5% dan Ganti Nama Jadi Risk Sharing

Perusahaan asuransi wajib menyediakan produk tanpa fitur pembagian risiko, tapi juga diperbolehkan menawarkan produk dengan skema risk-sharing.

Pemerintah Mengubah Postur Anggaran, Defisit Kian Lebar dan Transfer ke Daerah Naik
| Kamis, 18 September 2025 | 15:19 WIB

Pemerintah Mengubah Postur Anggaran, Defisit Kian Lebar dan Transfer ke Daerah Naik

Banggar DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui perubahan postur RAPBN 2026. Pendapatan, belanja, dan defisit disesuaikan.

Harga Saham BBRI Kembali ke Jalur Menanjak Seiring Akumulasi Blackrock dan JP Morgan
| Kamis, 18 September 2025 | 08:38 WIB

Harga Saham BBRI Kembali ke Jalur Menanjak Seiring Akumulasi Blackrock dan JP Morgan

Pertumbuhan kredit Bank BRI (BBRI) diproyeksikan lebih bertumpu ke segmen konsumer dan korporasi, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan. 

Investor Asing Pandang Netral ke Perbankan Indonesia, BBCA, BMRI, & BBRI Jadi Jagoan
| Kamis, 18 September 2025 | 07:55 WIB

Investor Asing Pandang Netral ke Perbankan Indonesia, BBCA, BMRI, & BBRI Jadi Jagoan

Likuiditas simpanan dan penyaluran kredit perbankan yang berpotensi lebih rendah sepanjang tahun ini jadi catatan investor asing.

Menanti Tuah Stimulus Saat Ekonomi Masih Lemah
| Kamis, 18 September 2025 | 07:19 WIB

Menanti Tuah Stimulus Saat Ekonomi Masih Lemah

Meski berisiko, penempatan dana ini bisa jadi sentimen positif bagi saham perbankan, karena ada potensi perbaikan likuiditas dan kualitas aset.

JITEX Bidik Transaksi Rp 14,9 Triliun
| Kamis, 18 September 2025 | 07:15 WIB

JITEX Bidik Transaksi Rp 14,9 Triliun

JITEX 2025 diikuti  335 eksibitor dan 258 buyer. Tahun ini kami menghadirkan buyer internasional dari sembilan negara dan lebih banyak investor

 Pengusaha Minta Setop Impor Baki Makan Bergizi
| Kamis, 18 September 2025 | 07:12 WIB

Pengusaha Minta Setop Impor Baki Makan Bergizi

Kapasitas produksi dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG. sehingga tidak perlu impor

Progres Proyek LRT  Fase 1B Capai 69,88%
| Kamis, 18 September 2025 | 07:00 WIB

Progres Proyek LRT Fase 1B Capai 69,88%

Pada Zona 1, yakni Jl. Pemuda Rawamangun dan Jl. Pramuka Raya, progres pembangunan telah mencapai 69,06%

INDEKS BERITA

Terpopuler