Penggunaan Uang Digital Bank Sentral Pangkas Waktu dan Biaya Transfer Lintas Negara

Selasa, 28 September 2021 | 14:33 WIB
Penggunaan Uang Digital Bank Sentral Pangkas Waktu dan Biaya Transfer Lintas Negara
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Kantor pusat People's Bank of China (PBOC) di Beijing. China termasuk negara yang gencar mengujicoba uang digital bank sentral. 21 Juni 2013. REUTERS/Jason Lee/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC) yang didukung blockchain dapat memangkas waktu yang dibutuhkan untuk transaksi lintas batas negara dari hari ke detik. Selain waktu transfer, CBDC juga bisa memangkas biaya, demikian pernyataan Bank of International Settlements (BIS), mengutip program percontohan CBDC.

Dalam laporan BIS yang diterbitkan pada Selasa (28/9), proyek percontohan yang digelar bertujuan untuk menilai pemanfaatan CBDC dalam pembayaran lintas negara.  

Dalam proyek percobaan itu, ditemukan bahwa transaksi pembayaran lintas negara dengan CBDC dapat terjadi hanya dalam beberapa detik. Sedang dalam sistim yang berlaku saat ini, transaksi yang sama membutuhkan waktu antara tiga hari hingga lima hari. 

Baca Juga: Gandeng Flip, Bank Danamon perluas transaksi antarbank

Pengiriman uang lintas batas di masa kini memiliki berbagai aturan yang rumit. Transaksi lintas batas juga membutuhkan jaringan bank koresponden. Itu sebabnya, penggunaan CBDC, menurut proyek percontohan itu, bisa memangkas biaya pengiriman hingga 50%. 

Pemerintah dan bank sentral di banyak negara sedang menjajaki penggunaan CBDC, yang merupakan bentuk digital dari mata uang yang ada.

Beberapa negara, seperti China, sedang mengujicoba CBDC yang berfokus pada ritel yang dirancang untuk meniru uang yang beredar. Sementara yang lain mempertimbangkan untuk menggunakan apa yang disebut CBDC grosir untuk meningkatkan cara kerja internal sistem keuangan mereka, atau bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain.

Skema percontohan, yang awalnya melibatkan lembaga bank sentral di Hong Kong dan Thailand, telah diperluas untuk mencakup bank sentral China dan Uni Emirat Arab, dan beroperasi di bawah naungan BIS.

Selanjutnya: Citi Meluncurkan Hub Teknologi Pertama di Kawasan Arab Teluk

 

Bagikan

Berita Terbaru

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG
| Rabu, 08 April 2026 | 07:45 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG

 Sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan menekan pergerakan IHSG hari ini.

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis
| Rabu, 08 April 2026 | 07:43 WIB

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis

DEWA raup laba bersih Rp 4,31 triliun di 2025. Namun, laba 2026 diprediksi normalisasi. Cek strategi baru DEWA untuk tetap untung.

Rupiah Melemah, Emiten dengan Utang Dolar AS Bisa Tercekik
| Rabu, 08 April 2026 | 07:39 WIB

Rupiah Melemah, Emiten dengan Utang Dolar AS Bisa Tercekik

Liabilitas dolar AS membayangi kinerja laba bersih banyak emiten, terutama emiten yang punya utang dolar AS.

INDEKS BERITA

Terpopuler