Reporter: Cipta Wahyana | Editor: Fahriyadi .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bangga. Mengacu data Bank Dunia, di akhir 2022, Indonesia naik kelas dan masuk ke dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah atas. Ukurannya adalah Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang telah mencapai US$ 4.580 per tahun. Ambang PNB untuk kelompok negara menengah atas adalah US$ 4.466.
Dalam rupiah, PNB per kapita Indonesia berarti Rp 68,7 juta per tahun atau Rp 5,73 juta per bulan. Cuma, sejatinya, kita mesti lebih cermat menyikapi pencapaian ini. Pasalnya, PNB per kapita dihitung dari total penghasilan seluruh warga negara Indonesia dari berbagai macam kelas. Padahal, kita mahfum, disparitas penghasilan antara konglomerat, pengusaha UKM, investor, karyawan kerah putih, buruh, serta pekerja serabutan sangat lebar.
Jika kita lihat data Badan Pusat Statisik (BPS), gaji rata-rata kelompok pekerja per Februari 2023 ternyata hanya Rp 2,94 juta. Rata-rata gaji pekerja laki-laki Rp 3,23 juta, namun gaji kaum perempuan rata-rata hanya Rp 2,42 juta.
Mengapa gaji pekerja kita masih rendah. Sebabnya, 83 juta atau 60% dari 139 juta kelompok angkatan kerja yang saat ini bekerja, ternyata, membanting tulang di sektor informal. Meminjam istilah PBB, kategori kerja informal ini berisiko (vulnerable) dan tidak layak (decent). Pasalnya, pekerja di kategori ini bisa kehilangan pekerjaan sewaktu-waktu dan umumnya mereka tak memilik jaring pengaman penghasilan.
Contoh pekerjaan informal adalah mereka yang berusaha sendiri. Jumlahnya 29 juta orang. Para perajin rumahan masuk kategori rentan karena mereka menanggung semuanya sendiri, mulai dari modal, bahan baku, hingga produksi. Jika terjadi gangguan usaha, selain kehilangan pekerjaan, mereka juga merugi.
Pendidikan yang rendah menjadi salah satu akar permasalahan penghasilan pekerja ini. Faktanya, mayoritas (40%) angkatan kerja kita masih berpendidikan sekolah dasar, atau bahkan tak bersekolah. Di era pasar tenaga terampil (skilled labour), mereka yang berpendidikan pas-pasan pasti sulit mencari kerja.
Di luar itu, penciptaan lapangan pekerjaan yang semakin terbatas juga jadi pekerjaan rumah pemerintah. Investasi langsung yang belakangan banyak masuk ternyata lebih padat modal dan teknologi. Di kuartal I-2023, investasi langsung Rp 329 triliun hanya menyerap 385.000 pekerja. Artinya rasio per Rp 1 triliun investasi hanya 1.170 pekerja. Sebagai pembanding, pada 2010, investasi yang sama bisa menyerap sekitar 5.000 pekerja.
