Penguasa Beijing Ini yang Perintahkan Penghentian Proses IPO Terbesar di Dunia

Jumat, 13 November 2020 | 11:01 WIB
Penguasa Beijing Ini yang Perintahkan Penghentian Proses IPO Terbesar di Dunia
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Logo Alipay, pemroses pembayaran milik Ant Group terpampang di mesin kasir sebuah toko di Shanghai, 12 Januari 2017. REUTERS/Aly Song/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BENGALURU. Keputusan penghentian proses penawaran saham perdana Ant Group datang langsung dari orang pertama di Tiongkok. Menurut berita Wall Street Journal (WSJ) yang dikutip Reuters, adalah Presiden China Xi Jinping sendiri yang langsung memutuskan untuk menghentikan proses intial public offering Ant Group senilai US$ 37 miliar.

Keputusan untuk menghentikan apa yang akan menjadi IPO terbesar di dunia, terjadi beberapa hari setelah miliarder raksasa fintech pendiri Jack Ma melancarkan serangan publik terhadap pengawas keuangan dan bank negara.

Presiden Xi memerintahkan regulator China untuk menyelidiki dan secara efektif menutup proses pencatatan saham Ant di bursa, demikian penuturan pejabat di Beijing yang mengetahui masalah tersebut yang dikutip WSJ.

Baca Juga: Xi Jinping titahkan untuk menghentikan IPO Ant, ini penyebabnya

Ant Group tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Kantor Informasi Dewan Negara, kabinet China, tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Ma telah mengatakan pada pertemuan puncak di Shanghai pada 24 Oktober bahwa sistem peraturan menghambat inovasi dan harus direformasi untuk mendorong pertumbuhan. Awal bulan ini, Reuters melaporkan bahwa pidato tersebut memicu serangkaian peristiwa yang menghambat proses initial public offering alias IPO Ant.

Segera setelah pidato pedas Ma, regulator di Tiongkok mulai mengumpulkan laporan tentang layanan Ant. Termasuk tentang bagaimana Ant telah menggunakan produk keuangan digital seperti Huabei, layanan kartu kredit virtual, untuk mendorong orang miskin dan kaum muda menumpuk utang.

Kantor umum Dewan Negara mengumpulkan laporan tentang sentimen publik tentang pidato Ma dan menyerahkannya kepada para pemimpin senior termasuk Presiden Xi, lapor Reuters.

Selanjutnya: Cegah monopoli, China terbitkan draf aturan bisnis online

 

Bagikan

Berita Terbaru

Mobilitas Warga Berdenyut di Masa Nataru
| Rabu, 24 Desember 2025 | 07:11 WIB

Mobilitas Warga Berdenyut di Masa Nataru

Pemerintah menyiapkan stimulus tarif tiket pesawat sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat pengguna maskapai

JAST Kantongi Proyek  BPJS Ketenagakerjaan
| Rabu, 24 Desember 2025 | 07:07 WIB

JAST Kantongi Proyek BPJS Ketenagakerjaan

Tanpa pengendalian biaya dan kualitas layanan, kontrak besar justru bisa menjadi beban operasional perusahaan

Penumpang KAI Menembus  3,5 Juta di Periode Nataru
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:57 WIB

Penumpang KAI Menembus 3,5 Juta di Periode Nataru

Okupansi tersebut berasal dari total lebih dari 3,5 juta kursi yang disediakan untuk melayani masyarakat selama periode angkutan Nataru 2025/2026.

Pertamina Mengoptimalkan Sumur Tua
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:54 WIB

Pertamina Mengoptimalkan Sumur Tua

Keberhasilan CEOR berpotensi menggandakan produksi Minas yang saat ini berada di kisaran 28.000 bopd

Memacu Produksi Migas, Mengendalikan Batubara
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:50 WIB

Memacu Produksi Migas, Mengendalikan Batubara

Kementerian ESDM memfokuskan program ketahanan dan kemandirian energi pada 2026 dengan menggenjot produksi migas

Emas Melesat  Emiten Geber Produksi
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:47 WIB

Emas Melesat Emiten Geber Produksi

Tren kenaikan harga emas diprediksi berlanjut pada tahun depan seiring tingginya permintaan dan ketidakpasian ekonomii

Bali Sepi?
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:10 WIB

Bali Sepi?

Tantangan pariwisata Bali saat ini tidak semata pada volume kunjungan, melainkan pada distribusi dan kualitas belanja wisatawan.

Perpanjang Tax Holiday Hingga 2026
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:05 WIB

Perpanjang Tax Holiday Hingga 2026

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 mengatur jangka waktu tax holiday hanya sampai Desember 2025

2.603 Unit Hunian Baru Korban Bencana Sumatra
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:00 WIB

2.603 Unit Hunian Baru Korban Bencana Sumatra

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai membangun tempat tinggal permanen bagi warga terdampak bencana Sumatra.

Genjot Utang Jangka Pendek Tahun Depan
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:45 WIB

Genjot Utang Jangka Pendek Tahun Depan

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, target pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 781,87 triliun

INDEKS BERITA

Terpopuler