Pengurus Bank BUMN Perlu Penyegaran

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan penyegaran jajaran kepengurusan bank-bank pelat merah. Perombakan manajemen akan digelar melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank milik BUMN yang digelar sepanjang pekan ini.

Bank BNI lebih dulu menggelar RUPS, kemarin (13/5). Hasil RUPS memutuskan, pemegang saham bank berlogo angka 46 ini hanya melakukan perombakan susunan komisaris. Sedangkan pada susunan direksi tidak mengalami perubahan. Perseroan ini hanya mengubah nomenklatur atau tata nama saja.

Hambra Samal diangkat mengisi jabatan Wakil Komisaris Utama BNI menggantikan Wahyu Kuncoro. Adapun Ratih Nurdiati diangkat sebagai anggota komisaris menggantikan Bistok Simbolon. Hambra sebelumnya tercatat menjadi Komisaris PT Semen Indonesia Tbk yang selesai per April 2018 dan saat ini menjadi komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Di Kementerian BUMN, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis

Sementara Ratih Nurdiati merupakan Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) yang saat ini menjabat sebagai komisaris Perusahaan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen). "Ratih Nurdiati dan Hambra memiliki karier di pemerintah. Pak Hambra sudah sering bantu kami di bagian hukum sehingga sudah cukup paham dengan bisnis perbankan," kata Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI, Senin (13/5).

Tiga bank plat merah lain akan menyusul menggelar RUPS Tahunan pada pekan ini. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dijadwalkan menggelar RUPS pada 15 Mei 2019, Bank Mandiri pada 16 Mei 2019 dan Bank Tabungan Negara (BTN) pada 17 Mei 2019. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), perubahan susunan pengurus masuk menjadi agenda RUPS Tahunan ketiga bank plat merah tersebut.

Direktur Risiko, Strategi dan Kepatuhan BTN Mahelan Prabantarikso mengaku tidak mengetahui siapa direksi yang akan digeser dalam RUPS mendatang. "Saya tidak tahu karena itu wewenang dari pemegang saham," ujarnya.

Kepala Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma menilai, rencana perombakan jajaran direksi bank pelat merah tidak akan terlalu berpengaruh terhadap performa bank ke depannya. Sebab hal tersebut merupakan siklus yang pasti akan terjadi di seluruh perusahaan BUMN terutama perbankan. "Kalau direktur utama mungkin dari kalangan individu yang dekat dengan pemerintah. Sedangkan jajaran direksi biasanya kalangan profesional," ujar Suria, Senin (13/5).

Justru menurut Suria, posisi terpenting adalah di kursi direktur keuangan yang membawahi tata kelola keuangan sebuah perusahaan. Adapun di era digital saat ini yang butuh banyak inovasi serta perubahan iklim perusahaan, menurut Suria tidak melulu harus dari sang nahkoda.

Inovasi bisa datang dari jajaran direksi, bahkan dari kepala bagian. Itu tergantung prioritas masing-masing bank beradaptasi di era digital seperti sekarang.

.