Perlu Ketat atau Besar?

Rabu, 23 Juni 2021 | 23:01 WIB
Perlu Ketat atau Besar?
[ILUSTRASI. TAJUK - Djumyati Partawidjaja]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akhirnya apa yang dikhawatirkan banyak orang, yaitu ledakan kasus Covid-19 saat ada liburan panjang terjadi. Dalam beberapa hari terakhir orang yang terkonfirmasi Covid-19 terus melambung ke atas 10.000. Bahkan jumlah kasus di Senin (22/6) sudah mencapai rekor baru 14.536 orang.

Tak perlu kita bayangkan masih ada banyak lagi orang yang belum tercatat dalam sistem, dengan angka yang tercatat dalam statistik Covid-19 saja kita patut untuk khawatir. Tren kenaikan orang kena Covid-19 yang kencang, jumlah orang yang terinfeksi mencapai 2 juta, rasio ketersediaan tempat di rumah sakit yang terus kritis. Beberapa daerah sudah mencapai 70%-80%.

Saya sengaja berbicara angka-angka saja. Mungkin memang akan lebih mengerikan kalau bercerita mengenai antrean dan penolakan pasien di berbagai rumah sakit karena penuh, antrean di pemakaman, dan berbagai cerita sedih lainnya. Tapi saya ingin kita bisa bergerak bersama-sama menghadapi krisis ini, bukan mencoba menakut-nakuti apalagi berbisnis atau berpolitik.

Kalau bicara upaya pemerintah, kita bisa lihat pemerintah memang sudah beberapa kali melakukan penyesuaian. Dari awalnya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro. Terakhir PPKM mikro yang diperketat.

Saya masih bertanya-tanya, apakah PPKM mikro gaya baru ini akan mampu mengatasi serangan Covid-19 gelombang kedua ini?

Tapi apa boleh buat kita memang berada di dalam struktur yang sudah telanjur acak-acakan. Kita tidak perlu bermimpi seperti Amerika, China, Israel, atau Singapura yang sudah jauh di depan dalam menciptakan herd immunity dengan vaksinasi. Dari awal mereka mencatat data penduduknya dengan sangat rapi, mendeteksi mereka yang sudah divaksin dan belum vaksin.

Di Indonesia, bisa kita lihat bagaimana berantakan sistem pendataan. Jangankan menyisir orang yang tidak mau divaksin, menampung orang-orang yang mau divaksin saja banyak fasilitas di daerah yang tak mampu. Orang-orang yang ingin divaksin terpaksa antre mengular berjam-jam.

Ledakan kasus di daerah-daerah pasti akan jadi lebih mengerikan, karena tenaga dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Saat ini pemerintah kelihatannya masih ragu mengambil langkah drastis, karena memang bukan pilihan yang mudah. Untuk kita semua, kencangkan lagi "sabuk pengaman" Anda.

Bagikan

Berita Terbaru

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku
| Senin, 23 Maret 2026 | 15:00 WIB

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diproyeksikan masih akan melanjutkan tren kinerja keuangan yang solid di tahun ini.

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:50 WIB

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN

Pemerintah berencana memperluas cakupan MBG hingga 83 juta penerima pada Mei 2026, naik signifikan dibandingkan 55 juta penerima di Januari 2026.

Konflik Iran: Jebakan Perang yang Kini Menjegal Kekuasaan Trump
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:27 WIB

Konflik Iran: Jebakan Perang yang Kini Menjegal Kekuasaan Trump

Goldman Sachs dan JP Morgan proyeksikan harga Brent bisa tembus US$100. Ketahui pemicu kenaikan dan dampaknya pada pasar energi global.

Ekspor RI Tahan Guncangan Timur Tengah, Tapi Terjepit dari Sisi Biaya
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:20 WIB

Ekspor RI Tahan Guncangan Timur Tengah, Tapi Terjepit dari Sisi Biaya

Jika konflik berkepanjangan, harga minyak global pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran US$ 85 – US$ 120 per barel.

Meramu Portofolio Tahan Banting di Tengah Ketidakpastian Global Ala Bank DBS
| Senin, 23 Maret 2026 | 13:00 WIB

Meramu Portofolio Tahan Banting di Tengah Ketidakpastian Global Ala Bank DBS

Bank DBS bahkan menaikkan proyeksi harga emas ke level US$ 6.250 per ons troi pada paruh kedua 2026.

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat
| Senin, 23 Maret 2026 | 11:00 WIB

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat

Sepanjang 2025, APLN mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 3,56 triliun, merosot 36,08% year on year (YoY).

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand
| Senin, 23 Maret 2026 | 10:00 WIB

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand

MSCI Indonesia Index berisi 18 saham dengan total market cap senilai US$ 111,98 miliar. Sepuluh saham terbesarnya merupakan saham-saham big caps.

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Maret 2026 | 08:00 WIB

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli

Kondisi harga minyak global yang relatif tinggi saat ini dan diperkirakan akan bertahan lama, diprediksi juga akan berpotensi menekan SSSG MAPI.

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo
| Senin, 23 Maret 2026 | 07:30 WIB

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo

PalmCo terus mengakselerasi transformasi bisnis melalui penguatan tata kelola, hingga peningkatan volume produk bersertifikasi.

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola
| Senin, 23 Maret 2026 | 05:00 WIB

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada pihak-pihak tersebut pada 28 Februari 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler