Perlu Ketat atau Besar?

Rabu, 23 Juni 2021 | 23:01 WIB
Perlu Ketat atau Besar?
[ILUSTRASI. TAJUK - Djumyati Partawidjaja]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akhirnya apa yang dikhawatirkan banyak orang, yaitu ledakan kasus Covid-19 saat ada liburan panjang terjadi. Dalam beberapa hari terakhir orang yang terkonfirmasi Covid-19 terus melambung ke atas 10.000. Bahkan jumlah kasus di Senin (22/6) sudah mencapai rekor baru 14.536 orang.

Tak perlu kita bayangkan masih ada banyak lagi orang yang belum tercatat dalam sistem, dengan angka yang tercatat dalam statistik Covid-19 saja kita patut untuk khawatir. Tren kenaikan orang kena Covid-19 yang kencang, jumlah orang yang terinfeksi mencapai 2 juta, rasio ketersediaan tempat di rumah sakit yang terus kritis. Beberapa daerah sudah mencapai 70%-80%.

Saya sengaja berbicara angka-angka saja. Mungkin memang akan lebih mengerikan kalau bercerita mengenai antrean dan penolakan pasien di berbagai rumah sakit karena penuh, antrean di pemakaman, dan berbagai cerita sedih lainnya. Tapi saya ingin kita bisa bergerak bersama-sama menghadapi krisis ini, bukan mencoba menakut-nakuti apalagi berbisnis atau berpolitik.

Kalau bicara upaya pemerintah, kita bisa lihat pemerintah memang sudah beberapa kali melakukan penyesuaian. Dari awalnya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro. Terakhir PPKM mikro yang diperketat.

Saya masih bertanya-tanya, apakah PPKM mikro gaya baru ini akan mampu mengatasi serangan Covid-19 gelombang kedua ini?

Tapi apa boleh buat kita memang berada di dalam struktur yang sudah telanjur acak-acakan. Kita tidak perlu bermimpi seperti Amerika, China, Israel, atau Singapura yang sudah jauh di depan dalam menciptakan herd immunity dengan vaksinasi. Dari awal mereka mencatat data penduduknya dengan sangat rapi, mendeteksi mereka yang sudah divaksin dan belum vaksin.

Di Indonesia, bisa kita lihat bagaimana berantakan sistem pendataan. Jangankan menyisir orang yang tidak mau divaksin, menampung orang-orang yang mau divaksin saja banyak fasilitas di daerah yang tak mampu. Orang-orang yang ingin divaksin terpaksa antre mengular berjam-jam.

Ledakan kasus di daerah-daerah pasti akan jadi lebih mengerikan, karena tenaga dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Saat ini pemerintah kelihatannya masih ragu mengambil langkah drastis, karena memang bukan pilihan yang mudah. Untuk kita semua, kencangkan lagi "sabuk pengaman" Anda.

Bagikan

Berita Terbaru

Kenaikan Harga CPO dan Wacana B50 Diprediksi Membawa Berkah Bagi DSNG
| Selasa, 10 Maret 2026 | 05:32 WIB

Kenaikan Harga CPO dan Wacana B50 Diprediksi Membawa Berkah Bagi DSNG

Menyeruaknya perang di Timur Tengah membuat harga komoditas terkerek naik, salah satunya adalah minyak nabati dan CPO.

PANI dan CBDK Kompak Mencetak Pertumbuhan Laba Pada 2025
| Selasa, 10 Maret 2026 | 05:10 WIB

PANI dan CBDK Kompak Mencetak Pertumbuhan Laba Pada 2025

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) mencatat pertumbuhan laba pada 2025.

TLKM Divestasi AdMedika ke Fullerton Health
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:54 WIB

TLKM Divestasi AdMedika ke Fullerton Health

Penandatangan CSPA dengan Fullerton Health merupakan langkah menuju realisasi divestasi penuh AdMedika Group

PGN Perkuat Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:49 WIB

PGN Perkuat Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi

Arah strategis PGN pada tahun 2026 difokuskan pada penguatan operasional, konsolidasi portofolio bisnis, serta ekspansi bisnis bernilai tambah

Masyarakat Diminta Jangan Panic Buying
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:46 WIB

Masyarakat Diminta Jangan Panic Buying

Pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri tetap aman. Pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.

 Pemerintah Akui Pasokan Batubara PLTU Tak Aman
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:42 WIB

Pemerintah Akui Pasokan Batubara PLTU Tak Aman

Penurunan hari operasi pembngkit (HOP) PLTU mengindikasikan ada persoalan pada distribusi batubara domestik

Pemerintah Tak Mengerek Harga BBM Bersubsidi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:35 WIB

Pemerintah Tak Mengerek Harga BBM Bersubsidi

Jika harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100 per barel, maka belanja subsidi tembus Rp 309 triliun

SMI Cari Pendanaan Rp 24 Triliun di 2026
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:35 WIB

SMI Cari Pendanaan Rp 24 Triliun di 2026

Kebutuhan pendanaan akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas.

Pendapatan Merosot, Laba Ultrajaya (ULTJ) Naik Dua Digit Pada 2025
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:05 WIB

Pendapatan Merosot, Laba Ultrajaya (ULTJ) Naik Dua Digit Pada 2025

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) mencatat pertumbuhan laba bersih di tengau merosotnya penjualan di sepanjang tahun 2025. ​

Prospek Emiten CPO dan Batubara Terancam Regulasi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:05 WIB

Prospek Emiten CPO dan Batubara Terancam Regulasi

Prospek emiten CPO dan batubara diadang kebijakan kenaikan tarif ekspor dan pemangkasan kuota produksi.

INDEKS BERITA

Terpopuler