Perlu Ketat atau Besar?

Rabu, 23 Juni 2021 | 23:01 WIB
Perlu Ketat atau Besar?
[ILUSTRASI. TAJUK - Djumyati Partawidjaja]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akhirnya apa yang dikhawatirkan banyak orang, yaitu ledakan kasus Covid-19 saat ada liburan panjang terjadi. Dalam beberapa hari terakhir orang yang terkonfirmasi Covid-19 terus melambung ke atas 10.000. Bahkan jumlah kasus di Senin (22/6) sudah mencapai rekor baru 14.536 orang.

Tak perlu kita bayangkan masih ada banyak lagi orang yang belum tercatat dalam sistem, dengan angka yang tercatat dalam statistik Covid-19 saja kita patut untuk khawatir. Tren kenaikan orang kena Covid-19 yang kencang, jumlah orang yang terinfeksi mencapai 2 juta, rasio ketersediaan tempat di rumah sakit yang terus kritis. Beberapa daerah sudah mencapai 70%-80%.

Saya sengaja berbicara angka-angka saja. Mungkin memang akan lebih mengerikan kalau bercerita mengenai antrean dan penolakan pasien di berbagai rumah sakit karena penuh, antrean di pemakaman, dan berbagai cerita sedih lainnya. Tapi saya ingin kita bisa bergerak bersama-sama menghadapi krisis ini, bukan mencoba menakut-nakuti apalagi berbisnis atau berpolitik.

Kalau bicara upaya pemerintah, kita bisa lihat pemerintah memang sudah beberapa kali melakukan penyesuaian. Dari awalnya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro. Terakhir PPKM mikro yang diperketat.

Saya masih bertanya-tanya, apakah PPKM mikro gaya baru ini akan mampu mengatasi serangan Covid-19 gelombang kedua ini?

Tapi apa boleh buat kita memang berada di dalam struktur yang sudah telanjur acak-acakan. Kita tidak perlu bermimpi seperti Amerika, China, Israel, atau Singapura yang sudah jauh di depan dalam menciptakan herd immunity dengan vaksinasi. Dari awal mereka mencatat data penduduknya dengan sangat rapi, mendeteksi mereka yang sudah divaksin dan belum vaksin.

Di Indonesia, bisa kita lihat bagaimana berantakan sistem pendataan. Jangankan menyisir orang yang tidak mau divaksin, menampung orang-orang yang mau divaksin saja banyak fasilitas di daerah yang tak mampu. Orang-orang yang ingin divaksin terpaksa antre mengular berjam-jam.

Ledakan kasus di daerah-daerah pasti akan jadi lebih mengerikan, karena tenaga dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Saat ini pemerintah kelihatannya masih ragu mengambil langkah drastis, karena memang bukan pilihan yang mudah. Untuk kita semua, kencangkan lagi "sabuk pengaman" Anda.

Bagikan

Berita Terbaru

Waspadai Tren Bearish Lanjutan Saham WIFI, Masih Dominan Tekanan Jual dibanding Beli
| Senin, 26 Januari 2026 | 18:22 WIB

Waspadai Tren Bearish Lanjutan Saham WIFI, Masih Dominan Tekanan Jual dibanding Beli

Fundamental WIFI yang diuntungkan oleh basis biaya yang lebih rendah, capex Rp 750 ribu/koneksi rumah di bawah rata-rata industri Rp 1,5 juta.

Menimbang Saham Tambang Logam yang Harganya Terbang
| Senin, 26 Januari 2026 | 14:45 WIB

Menimbang Saham Tambang Logam yang Harganya Terbang

Saham tambang logam di bursa melanjutkan reli. Kenaikannya masih menarik bagi investor. Saham-sahamnya masih menarik dik

Ekspansi Hulu Gas Indonesia Bisa Lebih Semarak Saat Investasi Global Diramal Landai
| Senin, 26 Januari 2026 | 09:35 WIB

Ekspansi Hulu Gas Indonesia Bisa Lebih Semarak Saat Investasi Global Diramal Landai

Lesunya transaksi merger dan akuisisi global tak lepas dari volatilitas harga minyak yang cenderung bearish sepanjang 2025.

Mari Menghitung Kinerja Saham Grup Konglomerasi
| Senin, 26 Januari 2026 | 09:29 WIB

Mari Menghitung Kinerja Saham Grup Konglomerasi

Konglomerat mempunyai pendanaan yang relatif kuat serta bagi yang sudah mengucurkan penambahan modal kerja atau investasi perlu dicermati

Risiko Setor Surplus BI Sebelum Audit
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:38 WIB

Risiko Setor Surplus BI Sebelum Audit

Ekonom memproyeksikan surplus BI akan meningkat pada 2025 sebelum kembali menurun pada 2026         

Tak Berkutik, Pajak Bisa Blokir Layanan Publik
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:29 WIB

Tak Berkutik, Pajak Bisa Blokir Layanan Publik

Ditjen Pajak bisa memblokir penunggak pajak dengan utang minimal Rp 100 juta                        

Ada Wacana Penerapan Layer Cukai Baru, Wismilak (WIIM) Disebut Paling Diuntungkan
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:26 WIB

Ada Wacana Penerapan Layer Cukai Baru, Wismilak (WIIM) Disebut Paling Diuntungkan

Penambahan layer cukai agar pelaku usaha dapat bertransformasi menjadi legal tanpa tekanan biaya yang terlalu berat.

Lonjakan Harga Emas Meniup Angin Segar ke Arah Emiten, Saham Boy Thohir Paling Cuan
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:12 WIB

Lonjakan Harga Emas Meniup Angin Segar ke Arah Emiten, Saham Boy Thohir Paling Cuan

Kombinasi faktor geopolitik dan kebijakan moneter membuat tren harga emas global masih cenderung uptrend.

Menghitung Dampak Rencana Pemangkasan Komisi dan Asuransi Terhadap Kinerja GOTO
| Senin, 26 Januari 2026 | 07:50 WIB

Menghitung Dampak Rencana Pemangkasan Komisi dan Asuransi Terhadap Kinerja GOTO

Teradang rencana aturan baru, harga saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) terjerembap 11,76% dalam sepekan.​

Jadi Price Anchor, Harga Pasar Saham SGRO Berpotensi Mendekati Harga Tender Offer
| Senin, 26 Januari 2026 | 07:10 WIB

Jadi Price Anchor, Harga Pasar Saham SGRO Berpotensi Mendekati Harga Tender Offer

Kehadiran Posco turut berpotensi memberikan akses pendanaan yang lebih kompetitif untuk mendukung ekspansi agresif SGRO ke depan.

INDEKS BERITA

Terpopuler