Perlu Kontribusi Produktivitas Demi Mencapai Target Ekonomi 8%

Senin, 10 Maret 2025 | 03:25 WIB
Perlu Kontribusi Produktivitas Demi Mencapai Target Ekonomi 8%
[ILUSTRASI. Pekerja beraktifitas pada pembangunan pabrik (manufaktur) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024). Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-Bl) menunjukkan, kinerja industri pengolahan pada kuartal 1-2024 naik tipis, bila dibandingkan pada kuartal sebelumnya. Rinciannya menjadi 52,80% atau naik dari 51,20% di kuartal IV-2023. Peningkatan ini ditopang oleh sebagian besar komponen yang berada pada fase ekspansi. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/24/04/2024]
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyebut perlu tindakan ekstra untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. BI menyebut, kontribusi produktivitas alias total factor productivity (TFP) terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia harus naik tiga kali lipat jadi rerata 3,61% selama 2025-2029. 

TFP adalah faktor utama yang menentukan seberapa efisien suatu negara dalam mengonversi input produksi menjadi output ekonomi. Adapun TFP terhadap PDB selama 2011–2019 secara rerata hanya 1,37%. Dari sisi produktivitas, kontribusi TFP terhadap PDB sejak 2000 dalam kecenderungan menurun, dan baru naik di 2022 karena kemajuan hilirisasi mineral dan pertambangan.

Baca Juga: BI: Produktivitas Perlu Ditingkatkan Agar Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Efisiensi berinvestasi juga rendah. Ini tercermin dari incremental capital output ratio (ICOR) yang cenderung meningkat tinggi sehingga menyebabkan kontribusi modal terhadap pertumbuhan PDB terkendala. Pada 2023, ICOR Indonesia di 6,33.

Sementara itu, BI melihat investasi dari penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia rendah. Ini menyebabkan rasio modal terhadap PDB di bawah 20%, jauh di bawah Malaysia, Thailand dan Vietnam, yang telah mencapai sekitar 50% dari PDB.

Sinergi kebijakan transformasi ekonomi nasional secara besar-besaran, menurut laporan BI, perlu ditempuh pemerintah apabila ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. 

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, pertumbuhan berbasis ekspansi modal dan tenaga kerja saja tidak cukup untuk menopang agar ekonomi bergerak lebih cepat. Untuk mencapai target TFP memang sulit, sebab selama ini Indonesia didorong ekspansi modal dan tenaga kerja. Tak heran jika dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di level 5%.

Achmad berpendapat, untuk mencapai 8% pada 2029, pemerintah harus melakukan reformasi struktural besar-besaran, guna meningkatkan produktivitas di semua sektor ekonomi. Upaya yang perlu dilakukan adalah reformasi sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. 

Baca Juga: Genjot Produktivitas Nasional, RI-Jepang Lahirkan SDM Industri Andal

"Kualitas tenaga kerja yang rendah menjadi faktor utama rendahnya produktivitas di Indonesia," ujar Achmad. Dus, pemerintah harus memastikan sistem pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan dengan ijazah, tetapi juga tenaga kerja berketrampilan sesuai kebutuhan industri.

Achmad menambahkan, vokasi perlu diberikan, meskipun sudah melampaui usia sekolah dan harus diberikan secara massal. Strategi lain adalah adopsi teknologi dan digitalisasi di sektor industri. 

Menurut Achmad, pemerintah harus mendorong penggunaan teknologi di sektor manufaktur, pertanian dan jasa agar efisien dan meningkatkan daya saing. Selain itu, perlu insentif bagi perusahaan.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:31 WIB

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good

Obligasi bertema ESG dan keberlanjutan akan meramaikan penerbitan surat utang di 2026. Bagaimana menakar daya tariknya?

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:29 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik

Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kapabilitas manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis.

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:23 WIB

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi

Para pelaku usaha tengah menantikan kepastian izin impor yang belum terbit. Padahal, saat ini sudah melewati waktu proses.

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:50 WIB

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN

Investor asing mencatat jual neto Rp 2,77 triliun di SBN. Tekanan jual ini diprediksi berlanjut hingga Kuartal I 2026. Pahami risikonya.

INDEKS BERITA

Terpopuler