Permasalahan Data pada Layanan Jaminan Sosial di Indonesia

Rabu, 16 Oktober 2024 | 05:35 WIB
Permasalahan Data pada Layanan Jaminan Sosial di Indonesia
[ILUSTRASI. Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melayani warga saat pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Aceh, Jumat (4/10/2024). BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta JKN hingga 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa atau 98,19 persen, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 kepesertaan JKN sebesar 98 persen, sehingga atas capaian tersebut, Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) 2024. ANTARA FOTO/Khalis Surry/YU]
Subiyanto | Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Unsur Pekerja 2014-2024

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan pekerjaan berskala besar yang melibatkan banyak subsistem. Ilustrasi SJSN seperti pertunjukan orkestra musik simfoni, faktor utama yang menjadi kunci untuk implementasi SJSN yang efektif, efisien, inklusif dan adaptif adalah terwujudnya sinkronisasi data yang valid, real time dan uptodate.  

Sementara data yang relevan dengan implementasi jaminan sosial (jamsos) adalah, pertama, data kependudukan yang diverifikasi dan divalidasi untuk mendapatkan data penerima bantuan iuran (PBI), pekerja penerima upah (PPU) dan bukan penerima upah (BPU). Kedua, sinkronisasi data upah pada wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) dengan data upah, sebagai sumber data untuk iuran jamsos. Ketiga, data fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan (nakes) yang memenuhi standar kompetensi serta pemenuhan obat. 

Baca Juga: Pastikan Importir CBU Kelak Bangun Pabrik Mobil Listrik, Negara Pegang Dana Jaminan

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Moody's Memberi Rating Baa1 untuk Adira Finance
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 23:31 WIB

Moody's Memberi Rating Baa1 untuk Adira Finance

Peringkat Adira Finance tersebut ditopang permodalan, kendati kualitas aset, laba dan likuiditas terus menurun. 

Lima Anggota BPK Dilantik, Ada Nama Anak Buah Prabowo dari Kementerian Pertahanan
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:45 WIB

Lima Anggota BPK Dilantik, Ada Nama Anak Buah Prabowo dari Kementerian Pertahanan

LIma anggota BPK yang dilantik yakni Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo R., Budi Prijono, Daniel Lumban T. & Fathan S.

Boy Thohir Menyebut Dampak Penjualan AAI Relatif ke Keuangan ADRO, Begini Faktanya
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 12:30 WIB

Boy Thohir Menyebut Dampak Penjualan AAI Relatif ke Keuangan ADRO, Begini Faktanya

Pendapatan dan laba bersih ADRO diproyeksikan turun lebih dari 64%.

Link Net Peroleh Plafon Kredit Tambahan Rp 1 Triliun tapi Bukan Untuk Ekspansi
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:03 WIB

Link Net Peroleh Plafon Kredit Tambahan Rp 1 Triliun tapi Bukan Untuk Ekspansi

Total plafon kredit LINK dari Deutsche Bank AG kini menjadi Rp 2 triliun.

Bisnis Unggas Bakal Cuan dari Makan Siang Gratis
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 07:35 WIB

Bisnis Unggas Bakal Cuan dari Makan Siang Gratis

Diperkirakan ada kenaikan konsumsi daging ayam 0,5 juta ton dan tulur ayam 300.000 ton.

BMAD Terbit, Bisnis Keramik Melejit
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 07:35 WIB

BMAD Terbit, Bisnis Keramik Melejit

BMAD bisa mendorong naiknya utilitas industri keramik nasional.

Kepemilikan Asing di SRBI Mencapai Rp 254,57 Triliun
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 07:10 WIB

Kepemilikan Asing di SRBI Mencapai Rp 254,57 Triliun

Implementasi primary dealer berpengaruh terhadap transaksi SRBI.

Menambal APBN dengan Pajak Orang Kaya
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 07:00 WIB

Menambal APBN dengan Pajak Orang Kaya

Penerapan pajak orang kaya harus dipastikan tidak ada double tax.

Perlambatan Laju Kredit Perbankan Berlanjut
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 06:30 WIB

Perlambatan Laju Kredit Perbankan Berlanjut

Kredit perbankan per September 2024 hanya tumbuh sebesar 10,85% 

Genjot Pendapatan Inti dan Non Inti, Rukun Raharja (RAJA) Menggelar Ekspansi
| Kamis, 17 Oktober 2024 | 06:15 WIB

Genjot Pendapatan Inti dan Non Inti, Rukun Raharja (RAJA) Menggelar Ekspansi

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) telah menyusun rencana strategis dan outlook kinerja sepuluh tahun ke depan. 

INDEKS BERITA

Terpopuler