Permodalan Indonesia Investment Authority (INA) dan Keberpihakan Pemerintah

Rabu, 09 Oktober 2024 | 05:19 WIB
Permodalan Indonesia Investment Authority (INA) dan Keberpihakan Pemerintah
[ILUSTRASI. Yuwono Triatmodjo]
Yuwono Triatmodjo | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Riuh pembahasan wacana penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan memunculkan superholding yang akan mengkoordinasikan seluruh perusahaan BUMN, merupakan momentum bagi pemerintah untuk berefleksi. Gagasan superholding, tak lain ingin menciptakan BUMN yang efisien dan berdaya saing.

Sebab, salah satu hal yang menjadi sorotan bagi BUMN kini adalah ketergantungan BUMN atas penyertaan modal negara (PMN). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI telah menyetujui PMN bagi BUMN senilai Rp 44,24 triliun, kepada 16 BUMN untuk tahun anggaran 2025.

Beberapa penerima BUMN PMN tersebut, nyatanya memiliki rekam jejak persoalan hukum dan ketidakmampuan membayar utang. Artinya, PNM diberikan bukaan dalam rangka memperbesar skala bisnis perusahaan.

Sebut saja misalnya PT Asabri yang menerima anggaran dana PNM sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan. Kita tentu masih ingat, kasus korupsi Asabri telah membawa kerugian bagi negara senilai Rp 23,7 triliun.

Demikian juga dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang mendapat suntikan dana Rp 2 triliun, juga dalam rangka perbaikan struktur permodalan. Berdasarkan catatan KONTAN, WIKA telah menyepakati master restructuring agreement (MRA) dengan total 15 lembaga keuangan pada kuartal I-2024. Nilai outstanding MRA WIKA mencapai Rp 20,79 triliun, setara 100% dari total utang yang direstrukturisasi.

Suntikan dana segar yang berasal dari APBN, juga mengalir ke entitas di luar BUMN, yakni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Saban tahun, tak kurang dana senilai puluhan triliun rupiah masuk ke lembaga itu. Amanat UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mewajibkan anggaran 20% bagi pendidikan dari total dana APBN. Sisa dana dari alokasi yang tak terserap, masuk jadi darah segar bagi LPDP.

Namun, pemerintah juga seharusnya memberikan perhatian yang tak kalah besar bagi Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA). INA telah mendapat suntikan modal Rp 75 triliun, yang sebanyak Rp 30 triliun dalam bentuk tunai. Sejak berdiri Februari 2021, total dana kelolaan INA kini menembus US$ 10 miliar setara Rp 160 triliun, alias berkembang lebih dari dua kali lipat.

Sebagai lembaga investasi, modal adalah kunci. Jika PMN bisa diberikan untuk memperbaiki keadaan, kenapa justru minim anggaran untuk memupuk masa depan.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

IHSG Turun 0,47% Sepekan, Intip Saham-Saham Top Gainers dan Top Losers Bursa
| Minggu, 06 Juli 2025 | 04:00 WIB

IHSG Turun 0,47% Sepekan, Intip Saham-Saham Top Gainers dan Top Losers Bursa

IHSG ditutup melemah ke 6.865,19 pada perdagangan terakhir, 4 Juli 2025 setelah melemah 0,47% dalam sepekan mulai 30 Juni 2025.

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 18:00 WIB

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence

Akuisisi PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis kendaraan listrik mulai terlaksana.

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:17 WIB

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak

Kinerja emiten tambang PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diprediksi semakin cemerlang hingga 2027 mendatang.

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:01 WIB

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor

Kebijakan deregulasi impor memberi ruang memperlancar rantai pasok bahan baku, komponen produksi, hingga barang konsumsi tertentu.

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:41 WIB

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025

Tantangan terhadap rupiah juga cukup besar dengan data PMI yang terkontraksi dan proyeksi defisit anggaran yang lebih tinggi menjadi 2,78%.

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:25 WIB

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun

Tekanan harga batubara berasal dari akumulasi turunnya permintaan impor dari China sebanyak 5% year on year (YoY).

Menebak Motivasi Haji Isam di Hulu Ternak Ayam dari Pembelian Anak Usaha KFC (FAST)
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 15:05 WIB

Menebak Motivasi Haji Isam di Hulu Ternak Ayam dari Pembelian Anak Usaha KFC (FAST)

Pernyataan mengenai percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis, di dalam tujuan transaksi 15% saham FAST, memancing sas sis sus di pasar saham

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (5 Juli 2025)
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 09:00 WIB

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (5 Juli 2025)

Harga emas Antam hari ini (5 Juli 2025) Rp 1.908.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 27,07% jika menjual hari ini.

Dari Perakit Mobil Menuju Posisi Puncak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 08:25 WIB

Dari Perakit Mobil Menuju Posisi Puncak

Donald Rachmat tidak tiba di posisi puncak saat ini lewat jalur instan. Dia meniti kariernya dari bawah.

Janji Ekonomi
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 07:05 WIB

Janji Ekonomi

Tidak mudah untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang saat ini saja masih jauh dari target tersebut.

INDEKS BERITA

Terpopuler