Persaingan Uang Elektronik Kian Sengit

Jumat, 05 April 2019 | 08:30 WIB
Persaingan Uang Elektronik Kian Sengit
[]
Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peluncuran LinkAja milik bank pelat merah pada 13 April mendatang kian dekat. Bank swasta terus berbenah menghadapi persaingan sengit.

Bank Central Asia (BCA) misalnya terus memacu transaksi uang elektroniknya melalui platform Sakuku. Direktur BCA Santoso Liem mengatakan, pihaknya terus meningkatkan transaksinya dengan menambahkan sejumlah fitur yang relevan.

Misalnya untuk pembelian data internet, voucer gim, hingga beragam promosi makanan, hingga hiburan. "Tahun lalu pertumbuhan volume transaksi Sakuku mencapai 175%, sementara pertumbuhan nominalnya mencapai 200% Dengan pengguna kurang lebih 700.000," kata Santoso, saat dihubungi KONTAN, Kamis, (4/4).

Selain bank skala nasional, bank daerah tak mau ketinggalan. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Babel (BPD Sumsel Babel) juga tengah menyiapkan platform uang elektronik berbasis server yang dapat digunakan kelak melalui platform quick response (QR) code.

"Kami sedang merencanakan untuk e-money server based, sembari menunggu standardisasi QR Code dari Bank Indonesia," kata Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel Antonius Prawiro Argo kepada KONTAN.

Sedangkan hingga Maret, uang elektronik berbasis cip milik BPD Sumsel Babel bertajuk BSB Cash telah tersebar sebanyak 65.552 kartu. Dengan nilai transaksi perbulan rata-rata senilai Rp 200 juta. Antonius mengatakan, tahun ini pertumbuhan uang elektronik milik perseroan ini mencapai 25%.

Sebelumnya, Danu Wicaksana, CEO PT Fintek Karya Nusantara (Finraya) sebagai pengelola LinkAja menyatakan saat ini semua uang elektronik berbasis server milik perusahaan pelat merah telah migrasi ke LinkAja. "Saat ini kami sudah melakukan migrasi, sehingga e-money server based tersebut sudah tidak aktif lagi," kata Danu kepada KONTAN.

Melalui migrasi ini, Unikqu milik Bank BNI, T-Bank dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan E-Cash milik Bank Mandiri serta T-Cash produksi Telekomunikasi Selular (Telkomsel) telah rampung dimigrasi ke LinkAja Finraya sebagai pengelola.

Alhasil, persaingan antar bank di bisnis transaksi uang elektronik akan semakin ketat. Dan jika ingin berhasil di bisnis ini, memang harus bersinergi. Bagi LinkAja, tugas berat adalah memastikan merchant BUMN bisa saling terkoneksi.

QR Code Nasional Berjalan Semester Kedua

Bank Indonesia (BI) menargetkan quick response Indonesia standard (QRID) alias standar QR Code nasional mulai diimplementasikan semester II-2019 mendatang. Mengejar target, bank sentral kini mulai menggelar uji coba tahap kedua.

Sejak September hingga November lalu, BI juga telah rampung melakukan uji coba tahap pertama. Sedangkan ujicoba tahap kedua akan dilakukan hingga dua bulan mendatang. "Di tahap kedua ini, kami lebih mengujicoba soal dispute. Misalnya ketika transaksi saldo sudah terpotong, tapi dana belum masuk merchant. Kemudian bagaimana juga transaksi di daerah blankspot. Ini yang sedang kita kaji," ungkap Ricky Satria, Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), kemarin.

QRIS bertujuan untuk mengefisiensikan sistem pembayaran digital, khususnya melalui platform QR. Sebab kelak melalui QRIS, satu QR Code akan dapat digunakan untuk bertransaksi untuk seluruh platform QR. Tak seperti saat ini, platform QR punya kode masing-masing untuk merchant.

Mendatang, platform juga akan bisa digunakan bertransaksi menggunakan tabungan. Tak cuma mengandalkan uang elektronik berbasis server yang sudah dilakukan selama ini. "Alat pembayaran tetap menggunakan uang elektronik yang berbasis server, rekening, kartu debit dan kredit. Ke depan yang kami persiapkan baru untuk uang elektronik dan menggunakan rekening tabungan," ujar Ricky.

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA

Terpopuler