Pertamina Akan Borong Minyak 30 Kontraktor

Rabu, 10 April 2019 | 12:37 WIB
Pertamina Akan Borong Minyak 30 Kontraktor
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina terus menggenjot pembelian minyak mentah dari kontraktor migas alias Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Hingga akhir Maret tahun ini, Pertamina sudah mengantongi kontrak pembelian minyak mentah dari 30 kontraktor dengan jumlah 127.700 barel per hari (bph).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fajriyah Usman bilang, proses pembelian minyak mentah sejauh ini berjalan lancar. Perusahaan migas pelat merah ini terus berupaya menggenjot pembelian demi mengoptimalkan penyerapan minyak dari pasar domestik. "Hingga akhir Maret, kami membeli minyak mentah dan kondensat domestik sebanyak 127.700 bph," ungkap dia kepada KONTAN, Selasa (9/4).

Namun, Fajriyah enggan memerinci identitas 30 kontraktor yang sudah meneken kontrak dengan Pertamina. Begitu pula dengan nilai dan jangka waktu kontrak.

Satu hal yang pasti, kebijakan pembelian minyak mentah dan kondensat domestik ini sejalan dengan upaya Pertamina menekan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42/2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Keperluan Dalam Negeri, kebijakan ini diharapkan bisa menekan impor minyak mentah hingga 250.000 bph.

Berkaca pada dua tahun terakhir, impor minyak Indonesia terus membebani keuangan negara. Sepanjang tahun lalu, defisit neraca dagang Indonesia mencapai US$ 8,57 miliar, terburuk sepanjang sejarah. Pemicu utamanya adalah defisit migas yang mencapai US$ 12,4 miliar.

Untuk mencapai angka 250.000 bph, sampai saat ini Pertamina melobi beberapa kontraktor agar bisa menjual minyak mentah kepada Pertamina. Salah satunya adalah ExxonMobil. Fajriyah menjelaskan, proses penjajakan terakhir dengan ExxonMobil berlangsung pekan lalu.

Vice President Public and Government Affair Exxonmobil, Erwin Maryoto membenarkan hal itu. Proses negosiasi masih terus berlangsung. "Penawarannya meliputi minyak mentah ExxonMobil yang akan ditawarkan untuk pengapalan bulan Juli ke atas," jelas dia, kemarin.

Asal tahu saja, Pertamina akan membeli minyak mentah ExxonMobil dari lapangan Banyu Urip, Blok Cepu sebanyak 27.000 bph. Saat ini produksi Banyu Urip 208.000 bph. Dari jumlah itu, sebanyak 181.000 bph telah dijual kepada Pertamina.

Minyak sebanyak 181.000 bph merupakan bagi hasil milik pemerintah dan DMO ExxonMobil sebesar 71%, bagi hasil Pertamina EP Cepu sebesar 13%, dan bagi hasil milik BUMD sebesar 3%. Sisanya 13% dari total produksi atau 27.000 bph milik ExxonMobil telah dikontrak untuk diolah di kilang milik ExxonMobil. Nah, sisa 27.000 bph inilah yang diincar Pertamina.

Erwin menambahkan, ExxonMobil memahami kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan minyak mentah untuk kebutuhan domestik. Oleh karena itu, manajemen ExxonMobil siap menjalankan proses negosiasi, dengan harapan menguntungkan kedua belah pihak.

Bagikan

Berita Terbaru

Pertumbuhan Bank Digital Bisa Terganjal Wacana Pemberlakuan Pajak Transaksi Digital
| Senin, 02 November 2026 | 19:44 WIB

Pertumbuhan Bank Digital Bisa Terganjal Wacana Pemberlakuan Pajak Transaksi Digital

Pungutan pajak digital yang akan mulai dijalankan 9 November dengan melibatkan bank pemerintah, hingga platform digital, bakal memberatkan.

Surplus Neraca Dagang Indonesia Anjlok 68,4% hingga September 2026, Ini Penyebabnya
| Senin, 02 November 2026 | 18:18 WIB

Surplus Neraca Dagang Indonesia Anjlok 68,4% hingga September 2026, Ini Penyebabnya

BPS mencatat surplus perdagangan hanya US$ 10,61 miliar pada Januari-September 2026, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2025.

Bukan Asal Terdesak, Timbang Sebelum Kuras Dana Darurat
| Senin, 02 November 2026 | 17:35 WIB

Bukan Asal Terdesak, Timbang Sebelum Kuras Dana Darurat

Simak apa saja kondisi yang membuat dana darurat layak terpakai, menurut pandangan perencana keuangan.

Inflasi Oktober 2026 Tembus 3,23%, Harga Pangan & Transportasi Jadi Penyumbang Utama
| Senin, 02 November 2026 | 16:56 WIB

Inflasi Oktober 2026 Tembus 3,23%, Harga Pangan & Transportasi Jadi Penyumbang Utama

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia sebesar 3,23% secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Oktober 2026.

Utang SBN Bertambah Rp 575 Triliun, Yield Tembus 7,7%, Beban Bunga APBN Membayangi
| Senin, 02 November 2026 | 16:37 WIB

Utang SBN Bertambah Rp 575 Triliun, Yield Tembus 7,7%, Beban Bunga APBN Membayangi

Posisi surat utang pemerintah meningkat Rp 575,16 triliun dalam periode Desember 2025 hingga September 2026.

Klaim Investasi di Indonesia Masih Tumbuh, Tapi Kepercayaan Investor Kian Luruh
| Senin, 02 November 2026 | 11:00 WIB

Klaim Investasi di Indonesia Masih Tumbuh, Tapi Kepercayaan Investor Kian Luruh

Realisasi investasi pada periode Oktober 2024–September 2026 dominan ditopang oleh eksekusi proyek-proyek warisan periode lalu.

Harga Emas dan Perak Kompak Anjlok, Prospek hingga Akhir 2026 Masih Diwarnai Tekanan
| Senin, 02 November 2026 | 08:19 WIB

Harga Emas dan Perak Kompak Anjlok, Prospek hingga Akhir 2026 Masih Diwarnai Tekanan

Peluang penguatan harga perak tetap terbuka apabila kebijakan moneter AS menjadi lebih akomodatif dan permintaan industri kembali meningkat.

Kinerja Fundamental Ultrajaya Solid, Prospek Jangka Menengah ULTJ Kian Menarik
| Senin, 02 November 2026 | 07:51 WIB

Kinerja Fundamental Ultrajaya Solid, Prospek Jangka Menengah ULTJ Kian Menarik

Rencana akuisisi Frisian Flag Indonesia juga berpotensi memperkuat posisi bisnis PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ).

Antara Ancaman MSCI dan Koreksi di IHSG
| Senin, 02 November 2026 | 07:09 WIB

Antara Ancaman MSCI dan Koreksi di IHSG

Peristiwa ini membuktikan OJK independen dan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu, sekalipun sekuritas tersebut dimiliki  tokoh penting,

Kendali Produksi Nikel dan Batubara Masih Ketat dalam RKAB 2027
| Senin, 02 November 2026 | 07:06 WIB

Kendali Produksi Nikel dan Batubara Masih Ketat dalam RKAB 2027

Pemerintah memberikan sinyal akan melanjutkan pengetatan kontrol kuota produksi di RKAB 2027, khususnya untuk komoditas bijih nikel dan batubara

INDEKS BERITA

Terpopuler