Pertamina Geothermal Siap Masuk Bursa, Sebelumnya Caplok Aset PLN dan Geo Dipa

Kamis, 07 Oktober 2021 | 06:31 WIB
Pertamina Geothermal Siap Masuk Bursa, Sebelumnya Caplok Aset PLN dan Geo Dipa
[ILUSTRASI. PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan inovasi karya anak bangsa di bidang panas bumi.]
Reporter: Muhammad Julian | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mematangkan rencana pembentukan Holding BUMN Panas Bumi. Bersamaan dengan itu, kabarnya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) sebagai pimpinan holding sudah memasukkan proposal ke Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, pihaknya terus mengebut penggabungan aset Pertamina Geothermal Energy dan PT PLN Gas and Geothermal. Saat ini, konsolidasi aset antara keduanya masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah (PP).
 
"Ya kami lagi kejar ini, kan tahap pertama Pertamina sama PLN yang mau kami gabung, ini dulu yang dikejar, mudah-mudahan enggak lama ini, sedang proses PP-nya," kata Arya kepada awak media dalam acara bincang virtual, Selasa (5/10).
 
Sepanjang acara, Arya tidak memerinci kapan target atau proyeksi atas penerbitan PP yang dimaksud maupun tahapan-tahapan selanjutnya dalam agenda penggabungan aset dan pembentukan Holding Panas Bumi.
 
Pada agenda konsolidasi aset ini, Kementerian BUMN telah menunjuk Mandiri Sekuritas sebagai lead consultant. Direktur Mandiri Sekuritas Harold Tjiptadjaja mengaku belum bisa memberikan banyak informasi soal kemajuan serta rencana konsolidasi aset Holding Panas Bumi.
 
"[Konsolidasi aset holding panas bumi] masih dalam kajian," ujar dia kepada KONTAN, Selasa (5/10). 
 
Ahmad Yuniarto, Dirut Pertamina Geothermal Energy, mengatakan pihaknya menargetkan pada 2030 untuk melakukan transformasi menjadi sebuah perusahaan energi hijau kelas dunia. Untuk itu, perlu upaya keras untuk bergerak menjadi sebuah perusahaan green energy kelas dunia. 
 
"Kapasitas terpasang saat ini 672 MW dan akan ditingkatkan menjadi 1.500 MW pada 2030, serta berupaya menjadi perusahaan yang setara di pasar global dengan revenue US$ 1 miliar," kata dia, kemarin.
 
IPO bisa mundur
 
Sementara itu, tersiar kabar bahwa dua anak usaha BUMN sudah menyampaikan proposal IPO. Satu perusahaan berasal dari sektor telekomunikasi dan satu lagi dari sektor energi. Data BEI, terdapat 24 perusahaan dalam pipeline IPO. "Dua di antaranya merupakan anak usaha BUMN," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, Senin (4/10) kepada jurnalis KONTAN, Dityasa Hanin Forddanta.
 
Sementara itu, Komisaris Utama Pertamina Geothermal Energy, Sarman Simanjorang mengatakan proses IPO masih jalan terus. "Masih proses persiapan," kata dia kepada KONTAN, Selasa (5/10). Namun Sarman tak menjawab kapan proposal IPO dikirimkan.
 
Dalam situs resminya, kepemilikan saham Pertamina Geothermal Energy dikuasai PT Pertamina (Persero) dengan 706.204 saham (91,09%) dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan 69.052 saham (8,91%).
 
Pengamat BUMN,Toto Pranoto menilai, rencana IPO holding BUMN geothermal sebaiknya baru dilaksanakan tahun depan. Selain karena proses pembentukan holding yang belum selesai serta proses persiapan IPO  yang panjang, faktor kondisi pasar juga menjadi pertimbangan yang menurut Toto perlu diperhatikan dalam rencana IPO ini.

“Tahun ini kan di kuartal IV ini sudah ada jadwal-jadwal IPO besar, misalnya nanti GoTo mau masuk di kuartal IV, kalau semua energi  investor lokal sudah habis buat menyerap sahamnya GoTo, masih ada enggak nanti kekuatan untuk menyerap IPO yang lain?” ujar Toto saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (6/10).

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terbaru

Asuransi Umum Siapkan Jurus Hadapi Kenaikan PPN
| Selasa, 26 November 2024 | 05:12 WIB

Asuransi Umum Siapkan Jurus Hadapi Kenaikan PPN

Isu daya beli masyarakat masih akan membayangi bisnis asuransi umum pada tahun 2025 seiring rencana kenaikan PPN. 

Sinar Eka Selaras (ERAL) Menggenjot Penjualan di Semua Lini
| Selasa, 26 November 2024 | 05:12 WIB

Sinar Eka Selaras (ERAL) Menggenjot Penjualan di Semua Lini

ERAL tercatat  mengoperasikan total 145 gerai berbagai merek di Indonesia dan masih akan getol untuk melakukan ekspansi.

Kenaikan Pajak Bisa Tekan KKB Bank
| Selasa, 26 November 2024 | 05:12 WIB

Kenaikan Pajak Bisa Tekan KKB Bank

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) per Oktober 2024 tercatat tumbuh sebesar 9,9% secara tahunan atau year on year (YoY)

Penerbitan Obligasi Korporasi Semarak
| Selasa, 26 November 2024 | 05:12 WIB

Penerbitan Obligasi Korporasi Semarak

Penurunan suku bunga acuan akan membuat biaya penerbitan surat utang bisa lebih murah bagi perusahaan.

Industri LKM Hadapi Sederet Tantangan
| Selasa, 26 November 2024 | 05:12 WIB

Industri LKM Hadapi Sederet Tantangan

Industri LKM masih dibelit sederet tantangan. Sejumlah upaya disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar sektor tersebut bisa bergairah.

Mengawal Pemutihan Kredit Macet UMKM
| Selasa, 26 November 2024 | 05:12 WIB

Mengawal Pemutihan Kredit Macet UMKM

Namun sehebat apapun aturan, tetap saja ada celah penyimpangan (moral hazard) yang bisa dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Mayora Indah (MYOR) Mengejar Target Pendapatan
| Selasa, 26 November 2024 | 05:00 WIB

Mayora Indah (MYOR) Mengejar Target Pendapatan

Pada tahun ini, MYOR menargetkan mampu mencatatkan pendapatan sebesar Rp 34,28 triliun dan tumbuh dua digit

Pengusaha dan Pekerja Harap-Harap Cemas Menanti Aturan Kenaikan Upah Minimum
| Selasa, 26 November 2024 | 04:55 WIB

Pengusaha dan Pekerja Harap-Harap Cemas Menanti Aturan Kenaikan Upah Minimum

Dinilai tidak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serikat pekerja meminta Presiden Prabowo menolak usulan Menaker.

PPN Batal Naik Bisa Jadi Gula Manis Masyarakat
| Selasa, 26 November 2024 | 04:10 WIB

PPN Batal Naik Bisa Jadi Gula Manis Masyarakat

Alih-alih PPN naik, menaikkan lagi PPh badan dan pajak kekayaan bisa menjadi pilihan bagi pemerintah

Ambisi Bangun 3 Juta Rumah, Pemerintah Hapus Pungutan BPHTB untuk Rumah Rakyat
| Selasa, 26 November 2024 | 04:05 WIB

Ambisi Bangun 3 Juta Rumah, Pemerintah Hapus Pungutan BPHTB untuk Rumah Rakyat

Pemerintah menegaskan penghapusan BPHTB dan PBG secara langsung akan menurunkan harga rumah yang sudah diprogramkan.

INDEKS BERITA

Terpopuler