Pertumbuhan 2018 Di Bawah Target APBN karena Gejolak Ekonomi Global

Senin, 07 Januari 2019 | 08:49 WIB
Pertumbuhan 2018 Di Bawah Target APBN karena Gejolak Ekonomi Global
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Roda perekonomian Indonesia sepanjang tahun lalu cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi diprediksikan hanya 5,1%. Angka itu di bawah asumsi pertumbuhan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) 2018.

Gejolak perekonomian global sepanjang tahun lalu disebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai penyebab realisasi pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target.

Gubernur Bank Indonesia Perry Wardjiyo melontarkan prediksi tak jauh berbeda. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2018 sekitar 5,1%.

Sebagai gambaran, penopang pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018 berasal dari permintaan domestik yang tumbuh sekitar 5,5%. Sementara investasi langsung juga tumbuh sekitar 6,8%. Pertumbuhan investasi  ini didukung oleh pertumbuhan investasi non-bangunan sekitar 10% dan berlanjutnya kenaikan investasi bangunan yang sekitar 5,7%.

Ekonom Indef Eko Listiyanto menyebutkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 tertolong oleh belanja sosial pemerintah, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Tapi, Indef menyoroti realisasi Dana Desa yang dinilai lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok penduduk 20% teratas, sehingga mendorong daya beli mereka.

Temuan Indef selama periode September 2017-Maret 2018, kenaikan pengeluaran per kapita oleh kelompok penduduk 20% teratas lebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah dan menengah. "Sebab 80% dari Dana Desa memang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dengan harapan memperlancar distribusi terhadap masyarakat atas maupun bawah. Namun target itu belum terjadi," kata Eko.

Bagikan

Berita Terbaru

Tunggu Arahan Presiden Terkait Tax Amnesty III
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:32 WIB

Tunggu Arahan Presiden Terkait Tax Amnesty III

Keputusan kebijakan tersebut sepenuhnya berada di ranah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

Kemampuan Bayar Utang Indonesia Rentan
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:24 WIB

Kemampuan Bayar Utang Indonesia Rentan

Debt service ratio (DSR) Indonesia berpotensi meningkat mencapai 45% pada tahun ini dan 40% pada 2026 mendatang 

Menakar Arah Saham Japfa (JPFA) di Tengah Kabar Divestasi Induk Usahanya
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:17 WIB

Menakar Arah Saham Japfa (JPFA) di Tengah Kabar Divestasi Induk Usahanya

Saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) yang sudah melejit 73,97% dalam setahun terakhir, kini menghadapi tekanan jual.

Makan Lebih Bergizi dari Penghematan Rp 300 Triliun
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:17 WIB

Makan Lebih Bergizi dari Penghematan Rp 300 Triliun

Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara dari pusat (anggaran K/L) hingga daerah (anggaran transfer ke daerah)

Menakar Efek Trump 2.0, India Paling Optimistis tapi Indonesia Hadapi Ketidakpastian
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:05 WIB

Menakar Efek Trump 2.0, India Paling Optimistis tapi Indonesia Hadapi Ketidakpastian

Indonesia diperkirakan tidak mampu menyerap relokasi perusahaan China seiring potensi perang dagang di masa Jabatan Trump yang kedua.

Dana Pensiun Lokal Banyak Koleksi Saham Gocap
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:47 WIB

Dana Pensiun Lokal Banyak Koleksi Saham Gocap

Dari 20 besar saham berdasarkan volume terbanyak per akhir tahun 2024, lima diantaranya disuspensi dan masuk Papan Pemantauan Khusus.

Kemenhub Usul 24-27 Maret Diberlakukan WFA
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:37 WIB

Kemenhub Usul 24-27 Maret Diberlakukan WFA

Kemenhub akan mengusulkan dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait usulan WFA.untuk antisipasi kemacetan

Laba Kian Menebal, Analis Kompak Rekomendasikan Beli Saham BBNI
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:34 WIB

Laba Kian Menebal, Analis Kompak Rekomendasikan Beli Saham BBNI

Insentif giro wajib minimum (GWM) dan regulasi devisa hasil ekspor (DHE) yang baru bakal menopang kinerja emiten bank, termasuk BBNI.

Bulog Usul Kenaikan Harga Pembelian Beras di Gudang
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:27 WIB

Bulog Usul Kenaikan Harga Pembelian Beras di Gudang

Pemerintah telah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) senilai Rp 6.500 per kg, naik dari sebelumnya Rp 6.000 per kg.

Revisi UU BUMN Bahas Danantara
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:23 WIB

Revisi UU BUMN Bahas Danantara

Pemerintah yakin penyusunan RUU BUMN merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan BUMN.

INDEKS BERITA

Terpopuler