Peru Minta Perusahaan Gas Bayar Pajak Lebih Tinggi, Jika Tidak Ingin Dinasionalisasi
KONTAN.CO.ID - LIMA. Perdana Menteri Peru, Guido Bellido, Minggu (26/9), mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi gas alam di Peru harus setuju untuk membayar pajak yang lebih tinggi atau menghadapi nasionalisasi. Ini adalah peringatan keras terakhir bagi sektor minyak dan gas (migas) dari rezim sosialis yang kini berkuasa di negara yang berada di kawasan pegunungan Andes itu.
Bellido mengatakan kepada Reuters pada bulan Agustus bahwa pemerintah berencana untuk berpartisipasi lebih dalam di industri utama, termasuk gas alam dan proyek pembangkit listrik tenaga air baru. Ia juga menyatakan negerinya berniat mendirikan perusahaan baru.
Kegiatan operasional gas terbesar di Peru dijalankan oleh konsorsium Camisea, yang dipimpin oleh Pluspetrol Argentina. Anggota lain dalam konsorsium itu adalah Grup SK asal Korea Selatan, Hunt Oil dan Repsol.
Baca Juga: Lonjakan Harga Komoditas Mineral Membayangi Industri Manufaktur
“Kami memanggil perusahaan operasi dan perdagangan gas Camisea untuk merundingkan kembali pembagian keuntungan yang menguntungkan Negara,” tulis Bellido di Twitter. “Jika tidak, kami akan memilih pemulihan atau menasionalisasi sumber daya kami.”
Investor mengamati dengan cermat pemerintahan Presiden Pedro Castillo dengan fokus pada kebijakan pertambangan dan tingkat perpajakan pemerintahnya. Castillo, yang merupakan mantan guru, terbilang orang baru di jagad politik Peru. Ia menjabat sejak Juli, setelah secara mengejutkan memenangkan pemilihan umum
Gas alam dari Camisea dicairkan oleh konsorsium terpisah, yang disebut Peru LNG. Konsorsium ini beranggotakan Royal Dutch Shell, Marubeni Corp Jepang, SK Group dan Hunt Oil.
Selanjutnya: Mulai Pulih, Ini Sektor Tumpuan Pajak Akhir Tahun
