Perusahaan Listrik Negara (PLN) Akan Evaluasi PLTU Mulut Tambang

Selasa, 16 Juli 2019 | 08:01 WIB
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Akan Evaluasi PLTU Mulut Tambang
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan akan melakukan koreksi atau evaluasi kembali atas sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang.

Pasalnya, sejumlah proyek pembangkit tersebut mangkrak, bahkan salah satunya akibat tersandung kasus hukum. Misalnya PLTU Riau-1 yang terkendala kasus hukum. Sedangkan PLTU Kaltim-5 dan PLTU Sumsel-6 terganjal masalah kontrak dan skala keekonomian.

Plt Direktur Utama PT PLN, Djoko Abumanan, memastikan koreksi proyek PLTU mulut tambang tidak akan mengganggu pasokan listrik. "Sejauh ini dengan masuknya beberapa pembangkit bekas Fast Track Program (FTP) 1 bisa menutupi itu," sebut dia ketika dihubungi KONTAN, Senin (15/7).

Adapun proyek pembangkit yang dimaksud adalah PLTU Bontang 2x100 MW, PLTU Tanjung 2x100 MW di Tabalong, serta PLTU Kalteng I 2x100 MW di Gunung Mas. Selain kehadiran sejumlah pembangkit tersebut, Djoko menilai rampungnya transmisi listrik di wilayah Kalimantan menjadi salah satu pertimbangan PLN.

Djoko menambahkan, evaluasi proyek PLTU mulut tambang juga mempertimbangkan pertumbuhan beban yang tidak sesuai rencana awal. "Pasokan listrik bisa kelebihan, tetapi bebannya cenderung tidak menunjukkan peningkatan," ungkap dia.

Di sisi lain, kemungkinan Kalimantan menjadi ibu kota negara akan menjadi angin segar bagi peningkatan beban listrik di wilayah itu. PLN memang berencana mengembangkan sistem kelistrikan regional Kalimantan yang meliputi total pengembangan pembangkit sebesar 4.324,8 MW, transmisi mencapai 10.232 KMS, dan gardu induk 3.600 MVA hingga tahun 2028.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyebutkan sejauh ini belum ada pembicaraan antara pemerintah dan PLN seputar PLTU mulut tambang. "Kami masih tetap mengacu RUPTL 2019-2028. Namun dari informasi tadi (masalah sejumlah PLTU) tidak menutup kemungkinan kami bakal panggil PLN," jelas Rida, kemarin.

Berdasarkan catatan KONTAN, Kepala Divisi Perencanaan Sistem PT PLN, Adi Priyanto pernah bilang, PLN akan mengevaluasi kembali besaran kebutuhan listrik, daya listrik tambahan yang harus segera dipasok, serta pembangkit PLTU mulut tambang mana yang bisa cepat tersambung dengan sistem kelistrikan.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Terangkat Pelemahan Dolar Selama Sepekan Terakhir
| Minggu, 07 Desember 2025 | 06:00 WIB

Rupiah Terangkat Pelemahan Dolar Selama Sepekan Terakhir

Sepekan ini dolar AS cukup tertekan oleh meningkatnya prospek pemangkasan suku bunga oleh the Federal Reserve (The Fed).

Saham Kapitalisasi Kecil Mengangkat IHSG Capai Rekor Tertinggi 8.689,1
| Minggu, 07 Desember 2025 | 06:00 WIB

Saham Kapitalisasi Kecil Mengangkat IHSG Capai Rekor Tertinggi 8.689,1

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,46% sepekan periode 1-5 Desember 2025. IHSG ditutup pada 8.632,76.

Kurangi Ketergatungan Kentang Impor, PepsiCo Indonesia Adopsi Cara Thailand,
| Minggu, 07 Desember 2025 | 05:45 WIB

Kurangi Ketergatungan Kentang Impor, PepsiCo Indonesia Adopsi Cara Thailand,

Untuk memastikan ketersediaan bahan baku kentang, PepsiCo Indonesia menggandeng petani di Jawa Barat. 

Bisnis yang Cuan Saat Musim Liburan Anak-anak Tiba
| Minggu, 07 Desember 2025 | 05:40 WIB

Bisnis yang Cuan Saat Musim Liburan Anak-anak Tiba

Menyambut musim liburan, berbagai kelas bermain untuk anak kini dibuka dengan ragam aktivitas seru yang mengasah kreativitas.

 
Alasan Kenapa Bukan Bencana Nasional
| Minggu, 07 Desember 2025 | 05:35 WIB

Alasan Kenapa Bukan Bencana Nasional

​Perlu dipahami, penetapan status bencana sebagai bencana nasional itu bukan soal terminologi semata.

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 08:15 WIB

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba

Rugi bersih INTA terpangkas 31,48% secara tahunan atau year on year (yoy), dari Rp 72,49 miliar jadi Rp 49,67 miliar per September 2025.

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah tengah menyusun aturan berupa rancangan peraturan menteri keuangan terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:45 WIB

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur

Untuk tahun depan, ADHI memasang target agresif dengan membidik kontrak baru senilai Rp 23,8 triliun.

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:30 WIB

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja

Mengupas prospek bisnis PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pasca merampungkan akuisisi PT Sawit Mandiri Lestari

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:24 WIB

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global

Cadangan devisa Indonesia akhir November naik tipis ke level US$ 150,1 miliar                       

INDEKS BERITA