Perusahaan Listrik Negara (PLN) Akan Evaluasi PLTU Mulut Tambang

Selasa, 16 Juli 2019 | 08:01 WIB
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Akan Evaluasi PLTU Mulut Tambang
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan akan melakukan koreksi atau evaluasi kembali atas sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang.

Pasalnya, sejumlah proyek pembangkit tersebut mangkrak, bahkan salah satunya akibat tersandung kasus hukum. Misalnya PLTU Riau-1 yang terkendala kasus hukum. Sedangkan PLTU Kaltim-5 dan PLTU Sumsel-6 terganjal masalah kontrak dan skala keekonomian.

Plt Direktur Utama PT PLN, Djoko Abumanan, memastikan koreksi proyek PLTU mulut tambang tidak akan mengganggu pasokan listrik. "Sejauh ini dengan masuknya beberapa pembangkit bekas Fast Track Program (FTP) 1 bisa menutupi itu," sebut dia ketika dihubungi KONTAN, Senin (15/7).

Adapun proyek pembangkit yang dimaksud adalah PLTU Bontang 2x100 MW, PLTU Tanjung 2x100 MW di Tabalong, serta PLTU Kalteng I 2x100 MW di Gunung Mas. Selain kehadiran sejumlah pembangkit tersebut, Djoko menilai rampungnya transmisi listrik di wilayah Kalimantan menjadi salah satu pertimbangan PLN.

Djoko menambahkan, evaluasi proyek PLTU mulut tambang juga mempertimbangkan pertumbuhan beban yang tidak sesuai rencana awal. "Pasokan listrik bisa kelebihan, tetapi bebannya cenderung tidak menunjukkan peningkatan," ungkap dia.

Di sisi lain, kemungkinan Kalimantan menjadi ibu kota negara akan menjadi angin segar bagi peningkatan beban listrik di wilayah itu. PLN memang berencana mengembangkan sistem kelistrikan regional Kalimantan yang meliputi total pengembangan pembangkit sebesar 4.324,8 MW, transmisi mencapai 10.232 KMS, dan gardu induk 3.600 MVA hingga tahun 2028.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyebutkan sejauh ini belum ada pembicaraan antara pemerintah dan PLN seputar PLTU mulut tambang. "Kami masih tetap mengacu RUPTL 2019-2028. Namun dari informasi tadi (masalah sejumlah PLTU) tidak menutup kemungkinan kami bakal panggil PLN," jelas Rida, kemarin.

Berdasarkan catatan KONTAN, Kepala Divisi Perencanaan Sistem PT PLN, Adi Priyanto pernah bilang, PLN akan mengevaluasi kembali besaran kebutuhan listrik, daya listrik tambahan yang harus segera dipasok, serta pembangkit PLTU mulut tambang mana yang bisa cepat tersambung dengan sistem kelistrikan.

Bagikan

Berita Terbaru

Koneksi & Kompetensi
| Rabu, 01 Juli 2026 | 06:10 WIB

Koneksi & Kompetensi

Pemerintah semestinya menyadari bahwa kepercayaan publik jauh lebih mahal daripada sekadar memenuhi kepentingan politik atau kedekatan pribadi.

Anjlok Parah di Atas 3% dan Menyentuh 5.600, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Rabu (1/7)
| Rabu, 01 Juli 2026 | 06:02 WIB

Anjlok Parah di Atas 3% dan Menyentuh 5.600, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Rabu (1/7)

Pelemahan IHSG berlanjut, asing jual bersih Rp70 triliun semester I-2026. Simak proyeksi pergerakan IHSG hari ini. 

Kopi Kenangan Gencar Meracik Ekspansi
| Rabu, 01 Juli 2026 | 05:35 WIB

Kopi Kenangan Gencar Meracik Ekspansi

Kopi Kenangan menargetkan penambahan 300–400 gerai sepanjang 2026 dan hingga Juni sudah  terealisasi 178 gerai.

Neraca Dagang Surplus, Tapi Bakal Makin Kecil
| Rabu, 01 Juli 2026 | 05:30 WIB

Neraca Dagang Surplus, Tapi Bakal Makin Kecil

Menilik proyeksi ekonom terhadap pergerakan neraca dagang Indonesia periode Mei 2026.                    

Klaim Asuransi Kendaraan Mulai Terkerek Efek Rupiah
| Rabu, 01 Juli 2026 | 05:30 WIB

Klaim Asuransi Kendaraan Mulai Terkerek Efek Rupiah

Perusahaan asuransi umum kini semakin rajin memantau biaya perbaikan untuk menghindari lonjakan klaim. 

Indonesia Bisa Fokus Ekspor Beras Khusus
| Rabu, 01 Juli 2026 | 05:25 WIB

Indonesia Bisa Fokus Ekspor Beras Khusus

Produksi beras yang melimpah membuat Indonesia mulai mengarahkan ke pasar internasional dengan melakukan penjajakan ke beberapa negara.

Investasi Jadi Tumpuan Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 01 Juli 2026 | 05:20 WIB

Investasi Jadi Tumpuan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah mulai mencanangkan sektor investasi sudah bisa sebagai salah satu mesin utama ekonomi 2027.

Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara
| Rabu, 01 Juli 2026 | 05:15 WIB

Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara

Majelis hakim menyatakan kebijakan digitalisasi pendidikan melalui pengadaan Chromebook  bertujuan menguntungkan Google.​

Mayoritas Pencairan JHT Bebas Pajak
| Rabu, 01 Juli 2026 | 05:00 WIB

Mayoritas Pencairan JHT Bebas Pajak

Fakta mengejutkan: 95,45% klaim JHT hingga Mei 2026 tidak dipungut pajak.                                

Menjaga  Setoran Jemaah Tidak Naik
| Rabu, 01 Juli 2026 | 05:00 WIB

Menjaga Setoran Jemaah Tidak Naik

Biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk musim haji 2027 diperkirakan melonjak seiring meningkatnya berbagai komponen biaya.

INDEKS BERITA

Terpopuler