Perusahaan Listrik Negara (PLN) Akan Evaluasi PLTU Mulut Tambang

Selasa, 16 Juli 2019 | 08:01 WIB
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Akan Evaluasi PLTU Mulut Tambang
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan akan melakukan koreksi atau evaluasi kembali atas sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang.

Pasalnya, sejumlah proyek pembangkit tersebut mangkrak, bahkan salah satunya akibat tersandung kasus hukum. Misalnya PLTU Riau-1 yang terkendala kasus hukum. Sedangkan PLTU Kaltim-5 dan PLTU Sumsel-6 terganjal masalah kontrak dan skala keekonomian.

Plt Direktur Utama PT PLN, Djoko Abumanan, memastikan koreksi proyek PLTU mulut tambang tidak akan mengganggu pasokan listrik. "Sejauh ini dengan masuknya beberapa pembangkit bekas Fast Track Program (FTP) 1 bisa menutupi itu," sebut dia ketika dihubungi KONTAN, Senin (15/7).

Adapun proyek pembangkit yang dimaksud adalah PLTU Bontang 2x100 MW, PLTU Tanjung 2x100 MW di Tabalong, serta PLTU Kalteng I 2x100 MW di Gunung Mas. Selain kehadiran sejumlah pembangkit tersebut, Djoko menilai rampungnya transmisi listrik di wilayah Kalimantan menjadi salah satu pertimbangan PLN.

Djoko menambahkan, evaluasi proyek PLTU mulut tambang juga mempertimbangkan pertumbuhan beban yang tidak sesuai rencana awal. "Pasokan listrik bisa kelebihan, tetapi bebannya cenderung tidak menunjukkan peningkatan," ungkap dia.

Di sisi lain, kemungkinan Kalimantan menjadi ibu kota negara akan menjadi angin segar bagi peningkatan beban listrik di wilayah itu. PLN memang berencana mengembangkan sistem kelistrikan regional Kalimantan yang meliputi total pengembangan pembangkit sebesar 4.324,8 MW, transmisi mencapai 10.232 KMS, dan gardu induk 3.600 MVA hingga tahun 2028.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyebutkan sejauh ini belum ada pembicaraan antara pemerintah dan PLN seputar PLTU mulut tambang. "Kami masih tetap mengacu RUPTL 2019-2028. Namun dari informasi tadi (masalah sejumlah PLTU) tidak menutup kemungkinan kami bakal panggil PLN," jelas Rida, kemarin.

Berdasarkan catatan KONTAN, Kepala Divisi Perencanaan Sistem PT PLN, Adi Priyanto pernah bilang, PLN akan mengevaluasi kembali besaran kebutuhan listrik, daya listrik tambahan yang harus segera dipasok, serta pembangkit PLTU mulut tambang mana yang bisa cepat tersambung dengan sistem kelistrikan.

Bagikan

Berita Terbaru

Potensi Tambahan Rp 1.500 Triliun dari Coretax System
| Jumat, 10 Januari 2025 | 00:51 WIB

Potensi Tambahan Rp 1.500 Triliun dari Coretax System

Menurut DEN, Coretax dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara

Dikabarkan Teken Kontrak US$ 1 Miliar dengan PTRO, Begini Kata Dirut INCO
| Kamis, 09 Januari 2025 | 21:36 WIB

Dikabarkan Teken Kontrak US$ 1 Miliar dengan PTRO, Begini Kata Dirut INCO

Harga saham PT Petrosea Tbk (PTRO) terus melaju setelah menggelar stock split dengan rasio 1:10 pada awal Januari 2025.

Harga Saham BUMI Longsor Seiring Aksi Jual Chengdong Investment dan Blackrock Inc
| Kamis, 09 Januari 2025 | 17:00 WIB

Harga Saham BUMI Longsor Seiring Aksi Jual Chengdong Investment dan Blackrock Inc

Sepanjang Desember 2024 hingga awal Januari 2025, kepemilikan Chengdong atas saham BUMI telah berkurang 600 juta saham.​

Tutup Satu Unit Bisnis Luar Negeri, Sentimen Positif MYOR Lebih Banyak dari Domestik
| Kamis, 09 Januari 2025 | 09:14 WIB

Tutup Satu Unit Bisnis Luar Negeri, Sentimen Positif MYOR Lebih Banyak dari Domestik

Tren konsumen yang lebih banyak makan di rumah seharusnya terus menguntungkan produsen FMCG makanan dan minuman seperti MYOR.​

Lelang Perdana SUN Sepi Peminat
| Kamis, 09 Januari 2025 | 09:06 WIB

Lelang Perdana SUN Sepi Peminat

Pemerintah hanya memenangkan Rp 26,2 triliun, di bawah target indikatif Rp 28 triliun dalam lelang SUN perdana 2025.

Goncangan Melanda Industri Keuangan, BBCA Masih Kuat Bertahan
| Kamis, 09 Januari 2025 | 08:45 WIB

Goncangan Melanda Industri Keuangan, BBCA Masih Kuat Bertahan

Ada peluang melirik BBCA saat kondisi likuiditas ketat. Penurunan harga saham justru menjadi kesempatan membeli saham itu saat harga murah. 

DHE SDA Ditahan Minimal Satu Tahun
| Kamis, 09 Januari 2025 | 08:35 WIB

DHE SDA Ditahan Minimal Satu Tahun

Pemerintah akan segera menerbitkan aturan baru ketentuan DHE SDA yang akan mengatur holding period lebih lama

Memperluas Sumber Investasi selain Tiongkok
| Kamis, 09 Januari 2025 | 08:27 WIB

Memperluas Sumber Investasi selain Tiongkok

Pemerintah Indonesia perlu melakukan diversifikasi negeri asal investor agar tidak bergantung pada China

Hati-Hati, Hari Ini IHSG Rawan Melanjutkan Koreksi
| Kamis, 09 Januari 2025 | 08:14 WIB

Hati-Hati, Hari Ini IHSG Rawan Melanjutkan Koreksi

Presiden terpilih Amerika, Donald Trump berencana menaikkan sanksi tarif hingga 100% untuk anggota BRICS

Mimpi Piala Dunia
| Kamis, 09 Januari 2025 | 08:05 WIB

Mimpi Piala Dunia

Pemilihan pelatih asing dan pemain naturalisasi adalah kebijakan pragmatis jangka pendek bagi Timnas Indonesia.

INDEKS BERITA

Terpopuler