PLTU Jawa Lanjut, Barito Pacific (BRPT) Siapkan Struktur Pendanaan

Kamis, 16 Mei 2019 | 06:13 WIB
PLTU Jawa Lanjut, Barito Pacific (BRPT) Siapkan Struktur Pendanaan
[]
Reporter: Aloysius Brama | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) memastikan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa unit 9 dan 10 terus berlanjut. Perusahaan milik keluarga Pangestu ini juga sudah memiliki jadwal kapan proyek tersebut bisa dimulai.

Direktur BRPT David Kosasih mengatakan, penyelesaian pendanaan atau financial closing atas proyek senilai sekitar US$ 3,1 miliar tersebut ditargetkan kelar akhir tahun ini. "Artinya, struktur pendanaan sudah terbentuk," ujar dia, Rabu (15/5).

Paling telat, financial closing akan dilakukan pada akhir kuartal pertama tahun depan. Lalu, setelahnya, proses pembangunan proyek bisa dilakukan.

Namun, David belum bisa merinci apakah pendanaannya nanti menggunakan instrumen utang atau ekuitas. "Ini masih dalam penjajakan," imbuh dia.

BRPT merupakan pihak swasta yang digandeng pemerintah menggarap PLTU berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW) tersebut. Dari pihak pemerintah diwakili oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Keduanya, melalui anak usaha masing-masing, membentuk perusahaan patungan atau joint venture (JV) dengan porsi kepemilikan 49% untuk BRPT dan PLN 51%.

PLTU Jawa unit 9 dan 10 sebelumnya disebutkan harus mengalami penundaan pembangunan. Ini terjadi seiring dengan perubahan rencana pemerintah.

Selain mempersiapkan proyek PLTU, BRPT juga menjaga bisnis anak perusahaan di bidang petrokimia, yaitu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), agar berjalan dengan optimal. Pada tahun ini, anak usahanya tersebut membangun pabrik polietilena dan polipropilena.

Tahun ini, BRPT menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar US$ 560 juta. Sekitar US$ 460 juta untuk membiayai ekspansi lini bisnis petrokimia. Selain membiayai ekspansi bisnis petrokimia, perusahaan ini mengalokasikan dana antara US$ 80 juta US$ 100 juta untuk unit usaha di sektor energi.

Tidak ada rencana bisnis khusus perusahaan untuk sektor tersebut pada tahun ini. "Kami anggarkan untuk keperluan rutin tahunan," tambah David.

Tahun lalu, BRPT mencatat laba bersih US$ 72,2 juta, turun hampir 50% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Meningkatnya biaya bahan baku menjadi penyebabnya. Karena hal ini, BRPT memutuskan untuk tidak membagikan dividen tunai tahun buku 2018.

Keputusan tersebut menjadi salah satu yang disetujui pemegang saham dalam RUPST kemarin. Rapat juga mengangkat Lim Chong Tian sebagai komisaris dan Salwati Agustina sebagai komisaris independen perusahaan.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler