Polemik RUU PPP, Wakil Pemerintah Saat Uji Materi

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bersama DPR RI tengah mebahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP). Beleid ini penting sebagai upaya memperbaiki Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada Kamis (7/4) lalu, pemerintah telah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Hanya saja, ada salah satu DIM yang memantik polemik pemerintah dan DPR, yakni  tentang  penunjukan wakil pemerintah jika ada pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ini Artikel Spesial

Segera berlangganan sekarang untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

Rp 20K

 

PAKET 1 Bulan

BERLANGGANAN

Rp 99K

HEMAT 17%

PAKET 6 Bulan

BERLANGGANAN

POPULER

Rp 190K

HEMAT 21%

PAKET 12 Bulan

BERLANGGANAN

PAKET LAIN

Rp 120K

KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS

• Business Insight
• Epaper Harian + Mingguan
• Arsip Epaper 30 Hari

BERLANGGANAN

LOGIN atau